Headline.co.id, Jakarta ~ Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) saat ini sedang membahas Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO) sebagai dasar teknis untuk penyusunan anggaran tahun 2027. Dalam menghadapi tantangan efisiensi dan dinamika geopolitik global, Kementerian ATR/BPN berupaya menyesuaikan perencanaan yang ada agar tetap dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.
Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menyatakan pentingnya efisiensi dalam pembahasan KRO dan RO terkait kondisi ekonomi negara. “Terkait pembahasan KRO dan RO, berkaitan dengan kondisi ekonomi negara kita, kita harus betul-betul efisien, memberikan output yang besar kepada masyarakat, sebagaimana tugas kita dalam memberikan pelayanan. Agar kualitas layanan tidak terganggu,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima pada Selasa (7/4/2026).
Rapat pembahasan ini akan berlangsung hingga 13 April 2026. Dalu Agung Darmawan menekankan bahwa perencanaan KRO dan RO 2027 harus mencakup kerangka acuan kerja yang selaras dengan prioritas target kinerja dan pelaksanaannya di lapangan. “Usulan yang kita ajukan tidak hanya kuat secara substansi, tetapi juga harus tertib secara struktur, logika, dan pembiayaan,” tambahnya.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Sekjen ATR/BPN berharap agar penyusunan dan penyesuaian KRO dan RO 2027 dapat dilakukan secara menyeluruh, mencakup ketepatan nomenklatur output, kesesuaian target dan tahapan kegiatan, kewajaran anggaran, hingga target dan volumenya. “Selanjutnya kegiatan yang menunjukkan ketidakseimbangan realisasi fisik dan anggaran, agar dikaji ulang. Pada akhirnya, seluruh prosesnya harus menghasilkan keseluruhan yang lebih efisien, lebih realistis dan akuntabel,” jelas Dalu Agung Darmawan.
Pertemuan ini dihadiri oleh 100 pegawai dari perwakilan unit kerja pusat Kementerian ATR/BPN, termasuk Plt. Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Andi Tenri Abeng. Ia melaporkan bahwa Biro Perencanaan dan Kerja Sama telah mengevaluasi bahwa sejak 2025 banyak KRO dan RO yang sudah tidak sesuai dan _out of date_ dengan pelaksanaan di lapangan. “Dengan pembahasan ini, kami yakini ini berpotensi mengalami perubahan terhadap struktur yang selama ini kita lakukan. Harapannya, perubahan ini akan diterapkan di penganggaran 2027 mendatang kita sadar secara detail tanpa ada keragu-raguan,” pungkas Andi Tenri Abeng.
