Headline.co.id, Jakarta ~ Gerakan koperasi didorong menjadi kekuatan ekonomi kerakyatan untuk menghadapi penguasaan sumber daya oleh segelintir korporasi raksasa atau oligarki. Seruan itu disampaikan Menteri Koperasi sekaligus Sekretaris Jenderal Syarikat Islam (SI) Ferry Juliantono bersama Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Rocky Gerung dalam Diskusi Publik PraKongres Nasional Majelis Tahkim SI ke-42 di Jakarta, Senin (5/10/2026). Menurut mereka, penguatan koperasi diperlukan untuk mendorong masyarakat tidak hanya menjadi konsumen, tetapi juga produsen dan pemilik manfaat ekonomi.
Diskusi tersebut mengusung tema “Gerakan Koperasi: Revolusi Ekonomi Indonesia”. Forum ini membahas koperasi sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat sekaligus bagian dari perjuangan memutus rantai penindasan ekonomi melalui semangat kebersamaan, kekeluargaan, dan gotong royong.
Rocky Gerung Tekankan Koperasi sebagai Gerakan
Rocky Gerung menyoroti pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang saat ini tengah digalakkan. Ia menyatakan, inisiatif tersebut membutuhkan perlindungan dan intervensi negara agar memiliki fondasi yang kuat sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Namun, Rocky mengingatkan agar dukungan negara tidak menghilangkan watak organik koperasi. Menurut dia, gerakan koperasi harus lahir dari kebutuhan masyarakat dan tidak berhenti pada pembentukan atau peresmian kelembagaan.
“Koperasi harus dipahami bahwa bukan semata-mata sebuah bangunan, tapi adalah revolusi atau gerakan. Revolusi bisa terjadi kalau itu sudah menjadi gerakan. Kalau tidak ada gerakan, tidak ada revolusi,” kata Rocky di hadapan pimpinan Syarikat Islam.
Ia juga mengaitkan koperasi dengan makna yang terkandung dalam setiap sila Pancasila. Bagi Rocky, kekuatan koperasi terletak pada pergerakan nyata yang mampu menghubungkan kelembagaan dengan kebutuhan ekonomi masyarakat.
Ferry Juliantono Hidupkan Gagasan Tjokroaminoto
Ferry Juliantono mengajak peserta diskusi menelusuri kembali pemikiran H.O.S. Tjokroaminoto mengenai kemandirian ekonomi. Sejak Kongres SI ketiga di Bandung, Tjokroaminoto menjadikan kemandirian ekonomi sebagai instrumen politik untuk membebaskan umat dari jerat kapitalisme kolonial.
Pemikiran tersebut kemudian dikaitkan dengan lahirnya koperasi dan Asuransi Bumiputera pada 1912. Ferry menilai, kebangkitan koperasi saat ini dapat dipandang sebagai upaya menyemai kembali benih kemerdekaan sejati yang dirintis para pendiri bangsa.
Ia menegaskan bahwa koperasi tidak semata-mata merupakan entitas bisnis atau lembaga simpan pinjam. Koperasi, menurut Ferry, juga menjadi bentuk dakwah ekonomi yang bertumpu pada pengembangan ekonomi syariah, pemanfaatan dana zakat dan wakaf, serta kepedulian terhadap ekologi.
“Koperasi memiliki kedekatan nilai yang kuat dengan semangat kebersamaan, kekeluargaan, dan gotong royong yang menjadi ciri khas kehidupan umat,” ujar Ferry.
Koperasi Dorong Masyarakat Menjadi Pemilik Manfaat Ekonomi
Melalui koperasi, masyarakat didorong bertransformasi dari konsumen pasif menjadi entitas yang memproduksi sekaligus memiliki manfaat ekonomi. Gagasan ini menjadi bagian dari visi pembebasan ekonomi yang dibahas dalam forum tersebut.
Ferry menyebut visi itu sejalan dengan komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengembalikan negara ke jalur konstitusi dan memastikan kemakmuran dibagikan secara merata kepada rakyat.
Presiden Syarikat Islam Hamdan Zoelva turut menyetujui gagasan penguatan koperasi. Ia memandang koperasi sebagai jalan yang paling sahih untuk menyadarkan rakyat dari hegemoni kapitalisme modern.
Diskusi publik itu juga dihadiri jajaran pakar ekonomi syariah. Forum tersebut tidak hanya membahas sejarah koperasi dan pemikiran Tjokroaminoto, tetapi juga merumuskan arah ekonomi kerakyatan untuk mewujudkan kemerdekaan finansial umat pada masa depan.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
