Headline.co.id, Pekanbaru ~ Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau sedang mempertimbangkan rencana penambahan penyertaan modal untuk memperkuat kinerja badan usaha milik daerah (BUMD) dan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Langkah ini merupakan bagian dari strategi pemerintah daerah untuk memastikan pengelolaan investasi lebih optimal dan memberikan dampak nyata terhadap perekonomian daerah.
Dalam rapat yang digelar, selain membahas rencana penambahan modal, juga dilakukan evaluasi terhadap penyertaan modal yang telah berjalan sebelumnya. Evaluasi ini mencakup capaian kinerja BUMD dan kontribusinya terhadap PAD, dengan tujuan agar kebijakan yang diambil ke depan lebih tepat sasaran dan berbasis data.
Asisten III Sekretariat Daerah Provinsi Riau, M Job Kurniawan, menegaskan bahwa penambahan penyertaan modal harus melalui kajian yang matang dengan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah. “Penambahan penyertaan modal ini harus melalui kajian yang matang agar memberikan manfaat optimal bagi daerah,” ujar M Job Kurniawan di Kantor Gubernur, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Jumat (27/3/2026).
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Menurutnya, hasil evaluasi kinerja BUMD akan menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan lanjutan, termasuk besaran dan skema penyertaan modal yang akan diberikan. “Kami ingin memastikan setiap penyertaan modal mampu meningkatkan kinerja BUMD dan berdampak pada peningkatan PAD. Karena itu, perencanaan dilakukan secara terukur dan berbasis data,” katanya.
Ia menambahkan bahwa penguatan permodalan dinilai penting agar BUMD lebih kompetitif di tengah persaingan usaha yang semakin ketat. Dengan dukungan tersebut, BUMD diharapkan mampu berinovasi dan meningkatkan profesionalisme dalam menjalankan kegiatan usaha. “BUMD harus mampu berinovasi dan meningkatkan profesionalisme. Dengan begitu, perannya sebagai motor penggerak ekonomi daerah dapat semakin optimal,” ujarnya.
Selain itu, Pemprov Riau menekankan pentingnya pengawasan dalam pengelolaan dana penyertaan modal. Pengawasan dan evaluasi akan dilakukan secara berkala guna memastikan penggunaan anggaran berjalan efektif dan sesuai peruntukan. “Pengawasan akan terus dilakukan untuk menjaga akuntabilitas. Kami tidak ingin ada penyimpangan dalam pemanfaatan anggaran yang telah dialokasikan,” tegasnya.
Melalui pembahasan tersebut, pemerintah daerah berharap kebijakan penambahan penyertaan modal dapat segera direalisasikan sesuai kebutuhan, sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
