Headline.co.id, Jakarta ~ Menjelang puncak arus mudik Lebaran 2026, harga pangan di berbagai daerah mulai mengalami peningkatan. Kondisi ini bukan disebabkan oleh kekurangan pasokan, melainkan gangguan distribusi yang dapat memicu kenaikan harga jika tidak segera diatasi.
Dalam sepekan terakhir, sejumlah komoditas strategis seperti beras, cabai, bawang, telur, dan daging ayam menunjukkan tren kenaikan harga. Selain itu, disparitas harga antarwilayah semakin melebar, menunjukkan adanya tantangan dalam sistem logistik nasional untuk mendistribusikan pasokan secara merata.
Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian, menyatakan bahwa Indonesia saat ini memasuki fase krusial menjelang Lebaran, di mana lonjakan mobilitas masyarakat dapat mengganggu kelancaran distribusi barang. “Ini bukan soal kekurangan pangan, tetapi apakah pasokan bisa sampai tepat waktu di lokasi yang membutuhkan. Saat arus mudik memadat, distribusi ikut tersendat. Di situlah harga mulai naik, bukan karena kelangkaan, tetapi karena hambatan distribusi,” ujar Fakhrul dalam keterangannya, Jumat (20/3/2026).
Ia menjelaskan bahwa arus mudik yang terjadi lebih awal dari biasanya turut menggeser pola permintaan secara cepat dari kota besar ke daerah tujuan. Kondisi ini meningkatkan aktivitas ekonomi di daerah, namun juga menekan jalur distribusi akibat kepadatan lalu lintas, sehingga berisiko menimbulkan bottleneck logistik.
Selain faktor distribusi, perilaku pasar juga menjadi variabel penting. Ekspektasi kenaikan harga di tingkat pelaku usaha berpotensi mempercepat lonjakan harga, bahkan sebelum terjadi gangguan pasokan secara nyata. “Ketika pelaku pasar memperkirakan harga akan naik, maka penyesuaian harga bisa terjadi lebih awal. Ini yang perlu diwaspadai, karena ekspektasi bisa mendorong kenaikan harga lebih cepat dari kondisi riil,” jelasnya.
Dari sisi pelaku usaha, respons mulai terlihat melalui peningkatan stok dan penyesuaian distribusi. Namun, ketidakpastian biaya logistik serta potensi keterlambatan pengiriman menjadi tantangan, khususnya bagi sektor ritel dan UMKM yang bergantung pada pasokan harian.
Dalam konteks tersebut, kebijakan pemerintah dinilai perlu difokuskan pada kelancaran distribusi, bukan intervensi harga yang berlebihan. Langkah yang tidak terukur berisiko menimbulkan distorsi baru dalam mekanisme pasar. “Yang dibutuhkan saat ini adalah memastikan distribusi tetap berjalan lancar. Jangan sampai kebijakan yang terlalu agresif justru memperburuk situasi,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa momentum Lebaran seharusnya menjadi penggerak ekonomi domestik. Karena itu, menjaga kelancaran distribusi menjadi kunci agar lonjakan konsumsi tidak justru menimbulkan tekanan baru. “Kalau distribusi terganggu, maka yang macet bukan hanya jalan, tetapi juga perputaran ekonomi,” pungkasnya.
Ke depan, penguatan koordinasi lintas sektor, penetapan jalur distribusi prioritas, serta transparansi informasi harga menjadi langkah strategis untuk menjaga stabilitas. Dengan demikian, momentum Ramadan dan Idulfitri dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus menjaga daya beli masyarakat.
