Headline.co.id, Jakarta ~ Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) kini memisahkan pencatatan dan laporan keuangan sistem konvensional dan syariah. Langkah ini diambil untuk meningkatkan transparansi dan memberikan kepastian kepada nasabah perbankan syariah terkait pengelolaan dana penjaminan. Direktur Group Hubungan Lembaga LPS, Nur Budiantoro, menyatakan bahwa pemisahan ini mencakup sumber premi, pengelolaan dana, hingga penggunaan dana untuk pembayaran klaim penjaminan.
Nur Budiantoro menjelaskan bahwa dengan skema baru ini, dana dari bank syariah akan dikelola dan digunakan sesuai prinsip syariah. “Tahun ini LPS memisahkan laporan keuangan kita, akuntansi kita sudah dipisahkan konvensional dan syariah. Ini upaya dari LPS untuk memberikan kepercayaan kepada nasabah, terutama dalam pengalaman perbankan syariah,” ujar Nur Budiantoro dalam Workshop Literasi Keuangan dan Berbuka Puasa Bersama Klub Jurnalis Ekonomi Jakarta di Jakarta, Sabtu (14/3/2026).
LPS selama ini menjamin simpanan nasabah di seluruh bank di Indonesia, baik konvensional maupun syariah. Jika terjadi kegagalan bank, LPS akan membayar klaim penjaminan simpanan kepada nasabah yang memenuhi ketentuan. “Kalau kita membayar klaim penjaminan untuk bank syariah atau BPRS, nasabahnya wajar kalau menuntut uang yang diterima juga murni syariah dan tidak tercampur. Makanya LPS mulai tahun ini memisahkan akuntansi konvensional dan syariah,” tambah Budiantoro.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Ia juga menyebutkan bahwa premi penjaminan yang dibayarkan bank dicatat secara terpisah. Premi dari bank konvensional masuk ke portofolio konvensional, sedangkan premi dari bank syariah dikelola dalam skema syariah dan ditempatkan pada instrumen yang sesuai prinsip syariah. Dengan demikian, pembayaran klaim penjaminan untuk nasabah bank syariah akan menggunakan dana dari premi syariah, memastikan dana yang diterima nasabah tetap sesuai prinsip syariah.
Selain menjamin simpanan, LPS juga memiliki mekanisme verifikasi sebelum membayar klaim penjaminan. Nur menjelaskan, terdapat tiga syarat utama yang dikenal dengan istilah 3T, yakni simpanan tercatat dalam pembukuan bank, tingkat bunga tidak melebihi tingkat bunga penjaminan LPS, serta tidak terindikasi melakukan tindak pidana yang merugikan bank. “Untuk bank syariah, ketentuan tingkat bunga tidak berlaku karena dalam sistem syariah tidak ada konsep bunga. Prinsipnya adalah bagi hasil dan keadilan dalam transaksi,” jelas Nur Budiantoro.
Sebagai informasi, LPS menjamin simpanan hingga Rp2 miliar per nasabah per bank. Simpanan yang dijamin mencakup giro, tabungan, dan deposito, baik di bank konvensional maupun bank syariah dengan akad wadiah maupun mudharabah. Saat ini, seluruh bank di Indonesia wajib menjadi peserta penjaminan LPS. Data LPS menunjukkan jumlah bank peserta penjaminan mencapai 1.605 bank pada 2025, terdiri atas 105 bank umum serta sekitar 1.500 BPR dan BPRS.
Nur Budiantoro juga menyoroti perkembangan ekonomi syariah di Indonesia yang semakin pesat. Menurutnya, ekonomi syariah pada dasarnya merupakan praktik ekonomi yang tidak bertentangan dengan prinsip syariat, seperti keadilan, transparansi, dan larangan praktik riba maupun spekulasi. Ia menjelaskan bahwa adopsi ekonomi syariah umumnya berkembang melalui tiga tahap, yaitu karena alasan religius, kemudian menjadi gaya hidup, hingga akhirnya dipilih karena dinilai memberikan manfaat ekonomi bagi pelaku usaha dan masyarakat.
Perkembangan industri keuangan syariah juga didukung oleh konsolidasi sektor perbankan. Merger sejumlah bank syariah membuat aset industri meningkat signifikan. Selain itu, pasar modal syariah juga menunjukkan kinerja positif. Harga saham yang tergabung dalam Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) tercatat tumbuh 43,11 persen pada 2025, lebih tinggi dibanding kenaikan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang mencapai 22,13 persen.
Ketua Klub Jurnalis Ekonomi Jakarta (KJEJ), Windarto, mengatakan bahwa kegiatan workshop literasi keuangan ini menjadi ruang diskusi penting bagi jurnalis ekonomi untuk memahami isu keuangan syariah secara lebih komprehensif. Menurut Windarto, peningkatan literasi tersebut penting agar pemberitaan mengenai ekonomi syariah dapat disampaikan secara lebih akurat kepada publik. “Isu ekonomi syariah terus berkembang dan membutuhkan pemahaman yang kuat dari jurnalis ekonomi. Kegiatan seperti ini membantu jurnalis memahami sistem penjaminan simpanan serta perkembangan industri keuangan syariah secara lebih utuh,” kata Windarto.
Kegiatan Workshop Literasi Keuangan dan Berbuka Puasa Bersama Klub Jurnalis Ekonomi Jakarta juga diisi dengan pemberian santunan kepada anak yatim. Acara ini menjadi bagian dari upaya memperkuat literasi keuangan sekaligus berbagi di bulan Ramadan.
