Headline.co.id, Jakarta ~ Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, menegaskan pentingnya pembaruan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) secara serius oleh semua pihak. Hal ini bertujuan agar program pembangunan dan penyaluran bantuan pemerintah dapat dilakukan dengan tepat sasaran. Yandri menekankan bahwa data yang mutakhir menjadi fondasi penting bagi pemerintah pusat dalam merencanakan pembangunan serta menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan.
“Ini adalah kata kunci kita untuk tepat sasaran dalam memberikan bantuan, tepat sasaran dalam membangun desa, tepat sasaran dalam pemberdayaan dan lain sebagainya. Karena data ini sangat dinamis, ada yang meninggal, ada yang lahir, ada yang miskin dan ada yang sudah tidak miskin,” ujar Mendes PDT dalam keterangannya terkait acara sosialisasi DTSEN di Pondok Pesantren Bai Mahdi Sholeh Ma’mun, Kabupaten Serang, Banten, seperti dilansir pada Jumat (13/3/2026).
Yandri menjelaskan bahwa kolaborasi Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Kementerian Sosial Republik Indonesia sangat penting dalam mempercepat penanggulangan kemiskinan ekstrem sekaligus memastikan validitas data penerima bantuan. Menurutnya, sinergi tersebut juga menjadi langkah konkret untuk memastikan bantuan sosial dapat disalurkan secara tepat sasaran, sekaligus mengintegrasikan peran pendamping desa dengan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dalam pemberdayaan masyarakat.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
“Alhamdulillah kami dari Kemendes bersama Kemensos hari ini berkolaborasi program prioritas Bapak Presiden. Kenapa kolaborasi? Karena tidak mungkin kita lakukan sendiri-sendiri. Kalau sendiri-sendiri berat, termasuk dalam pengelolaan data,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025, DTSEN ditetapkan sebagai acuan data tunggal bagi seluruh kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah. Dengan adanya kebijakan tersebut, diharapkan tidak ada lagi perbedaan data antarinstansi yang dapat menghambat efektivitas penyaluran bantuan kepada masyarakat.
“Alhamdulillah Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Inpres Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional yang insyaallah akurasinya dapat dipertanggungjawabkan dan divalidasi,” ujarnya.
Dalam kegiatan tersebut turut hadir Saifullah Yusuf, Ratu Rachmatu Zakiyah, serta para pejabat pimpinan tinggi di lingkungan Kemendes PDT dan Kemensos, serta perangkat daerah setempat.
