Headline.co.id, Jakarta ~ Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Wilayah Sumatera menargetkan relokasi seluruh pengungsi di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat ke hunian yang lebih layak sebelum Idulfitri 2026. Ketua Satgas PRR, Muhammad Tito Karnavian, menyatakan bahwa percepatan relokasi pengungsi menjadi prioritas dalam fase rehabilitasi dan rekonstruksi. “Kita harapkan secepat mungkin bisa menyelesaikan sebelum Idulfitri. Kalau bisa sebelum Idulfitri semua tidak ada di tenda tapi di huntara atau menerima dana tunggu hunian yang diberikan,” ujar Tito dalam keterangan resmi pada Minggu (1/3/2026).
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan bahwa jumlah pengungsi telah berkurang secara signifikan dibandingkan dengan masa awal bencana. Dari lebih dari dua juta warga terdampak pada fase awal, per 27 Februari 2026, tercatat 11.307 jiwa masih berada di tenda pengungsian. Sebagian besar pengungsi berada di Provinsi Aceh dengan jumlah 10.394 jiwa, sementara di Sumatra Utara tersisa 913 jiwa. Di Sumatra Barat, seluruh pengungsi telah meninggalkan tenda darurat.
Untuk mendukung percepatan relokasi, Satgas PRR terus mendorong pembangunan hunian sementara (huntara), hunian tetap (huntap), serta penyaluran dana tunggu hunian. Berdasarkan data Satgas PRR per 27 Februari 2026, target pembangunan huntara di tiga provinsi mencapai 18.253 unit, dengan realisasi sebanyak 10.498 unit atau 57 persen. Pembangunan huntap juga mulai dilakukan, dengan 1.363 unit dari target 36.669 unit dalam proses pembangunan. Selain itu, enam huntap di Sumatra Barat telah selesai dibangun.
Penyaluran bantuan perbaikan rumah rusak juga terus dilakukan secara bertahap. Dari lebih dari 73.000 unit rumah yang teridentifikasi mengalami kerusakan ringan, sedang, dan berat, proses verifikasi dan pencairan bantuan terus dipercepat agar masyarakat dapat segera melakukan perbaikan secara mandiri. Satgas PRR memastikan koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah berjalan intensif untuk mempercepat penyelesaian hunian.
Dukungan dari Kementerian Pekerjaan Umum, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Danantara Indonesia, serta pemerintah provinsi dan kabupaten/kota menjadi bagian penting dalam memastikan masyarakat terdampak segera menempati hunian yang aman dan layak.
