Headline.co.id, Jakarta ~ Menteri Sosial Saifullah Yusuf memberikan apresiasi terhadap pencapaian Universal Health Coverage (UHC) di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, yang telah berhasil menjangkau 100 persen penduduknya. Keberhasilan ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memastikan akses kesehatan yang merata bagi seluruh masyarakat.
UHC merupakan komitmen pemerintah untuk menjamin seluruh penduduk mendapatkan akses yang adil terhadap layanan kesehatan berkualitas. Apresiasi ini disampaikan oleh Mensos dalam acara Sosialisasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang berlangsung di Aula Husni Hamid, Pemkab Karawang, pada Kamis (26/2/2026).
Acara tersebut merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 yang menetapkan DTSEN sebagai satu-satunya acuan dalam penyaluran bantuan sosial dan berbagai program pemerintah. Sejak 9 Februari 2026, seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah diwajibkan untuk menggunakan data terpadu ini.
Mensos menekankan bahwa pembenahan data adalah kunci utama dalam meningkatkan akurasi penyaluran bantuan. Selama setahun terakhir, pemerintah terus melakukan verifikasi dan pemutakhiran data agar lebih akurat, transparan, dan akuntabel. “Pembenahan data adalah kunci utama memperbaiki akurasi penyaluran bantuan,” ujar Mensos di hadapan peserta sosialisasi.
Pada kesempatan tersebut, Mensos Saifullah Yusuf juga mengungkapkan hasil evaluasi terhadap program Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK). Berdasarkan DTSEN, masih ada masyarakat dalam desil 1–5 (kelompok ekonomi terendah) yang belum menerima PBI-JK, sementara beberapa masyarakat dalam desil 6–10 (kelompok menengah ke atas) masih tercatat sebagai penerima.
Ke depan, mekanisme penonaktifan peserta yang tidak lagi memenuhi kriteria akan dilakukan secara bertahap dengan pemberitahuan masa transisi selama tiga bulan. Kabupaten Karawang sendiri memiliki 181.584 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang menerima bantuan sosial dengan total anggaran mencapai Rp585,787 miliar.
Program tersebut mencakup bantuan sembako, Program Keluarga Harapan (PKH), permakanan, santunan yatim piatu, hingga PBI-JK. Bupati Karawang, Aep Syaepuloh, menyampaikan terima kasih atas kehadiran para menteri di Karawang. Ia menegaskan bahwa validitas data sangat menentukan arah kebijakan dan masa depan kesejahteraan masyarakat. “Data yang akurat akan memastikan masyarakat yang berhak benar-benar menerima haknya. Kami juga mendorong agar kepesertaan yang sudah ada dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan kualitas layanannya,” ujar Aep.
