Headline.co.id, Banda Aceh ~ Pemerintah Provinsi Aceh melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, telah meluncurkan Dashboard Peta Aksi dan Partisipasi Masyarakat untuk Penanggulangan Bencana Aceh. Peluncuran ini dilakukan di Gedung Serbaguna Sekretariat Daerah Aceh pada Jumat, 27 Februari 2026. Dashboard ini dapat diakses melalui laman tanggapi.acehprov.go.id.
Dalam sambutannya, M. Nasir menekankan bahwa dashboard ini adalah langkah strategis untuk membangun sistem penanggulangan bencana yang terintegrasi, kolaboratif, dan berbasis data. Platform ini dirancang untuk menjadi pusat informasi dan pemetaan aksi yang memungkinkan integrasi data secara real-time, pemantauan progres penanganan, serta penguatan koordinasi antarinstansi.
“Dashboard ini memudahkan akses data yang lebih transparan dan mencakup keseluruhan enam klaster penanggulangan bencana, yakni pencarian dan pertolongan, logistik, pengungsian, kesehatan, pendidikan, serta pemulihan. Dengan sistem yang terintegrasi, setiap kejadian dapat teridentifikasi lebih cepat, respons menjadi lebih tepat, dan kebijakan dapat ditetapkan berdasarkan informasi yang akurat dan terukur,” ujar M. Nasir.
Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (Kominsa) Aceh, Fauza Morisan, juga menyampaikan bahwa dashboard ini merupakan wujud komitmen pemerintah dalam memperkuat partisipasi publik dalam penanggulangan bencana. Ia menjelaskan bahwa sistem tersebut telah terintegrasi dengan berbagai platform lain, sehingga memungkinkan proses pertukaran data yang terstruktur dan berkelanjutan.
Melalui dashboard ini, masyarakat dapat membuat laporan secara cepat dan terstruktur, sehingga proses pengambilan keputusan menjadi lebih efektif dan responsif. “Dashboard ini juga telah melewati sejumlah tahapan sebelum diluncurkan, mulai dari pengembangan sistem, uji coba dan simulasi, hingga sosialisasi terbatas kepada aparatur daerah dan relawan,” jelas Fauza.
Lebih lanjut, Fauza menegaskan bahwa kehadiran platform ini merupakan wujud nyata kolaborasi dalam mendukung proses rehabilitasi dan rekonstruksi bencana yang lebih responsif, transparan, dan akuntabel.
