Headline.co.id, Jakarta ~ Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Wihaji, mengumumkan peluncuran gerakan “Prasara dan Vistara” sebagai bagian dari upaya memperkuat pembangunan keluarga di Indonesia. Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan promosi dan sosialisasi program prioritas pembangunan keluarga dengan melibatkan Tim Penggerak PKK di tingkat provinsi, kabupaten/kota, hingga desa.
“Prasara itu promosi, Vistara itu sosialisasi. Sederhana, tetapi harus masif dan terstruktur,” ungkap Wihaji dalam sebuah acara di Jakarta, Kamis (26/2/2026). Ia menekankan bahwa inisiatif ini merupakan bagian dari transformasi kelembagaan yang menempatkan keluarga sebagai fondasi utama pembangunan nasional.
Wihaji menjelaskan bahwa perubahan status dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menjadi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga) bertujuan untuk memperkuat mandat negara, bukan menghapus fungsi yang sudah ada. Kini, kementerian tersebut memiliki dua tugas utama: pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga.
Pendekatan yang sebelumnya berfokus pada pengaturan kelahiran melalui kontrasepsi kini diperluas untuk menjamin kualitas warga negara sejak lahir hingga usia lanjut, guna mengoptimalkan bonus demografi. “Dua tahun pertama kehidupan adalah periode penentu. Jika anak tidak stunting di usia ini, ke depannya akan lebih aman. Namun, jika sudah stunting, peluang pemulihannya sangat kecil,” jelas Wihaji.
Melalui strategi Prasara dan Vistara, Kemendukbangga berkomitmen untuk menjalankan pembangunan berbasis siklus kehidupan, mulai dari calon pengantin, pasangan usia subur, hingga lansia. “Kami berfokus pada pembangunan keluarga yang berkelanjutan,” pungkas Wihaji.
