Headline.co.id, Jakarta ~ Transformasi industri yang didorong oleh kecerdasan artifisial (AI) dan robotik semakin mengubah lanskap ketenagakerjaan di Indonesia. Menanggapi potensi disrupsi ini, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengajak serikat pekerja dan buruh untuk memperkuat kolaborasi melalui program peningkatan dan pembaruan kompetensi, yakni upskilling dan reskilling.
Ajakan tersebut disampaikan oleh Yassierli saat menghadiri acara Tasyakuran HUT ke-53 Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia dan peringatan Hari Pekerja Indonesia (Harpekindo) 2026 di Purwakarta, Jawa Barat, pada Minggu (22/2/2026). Menaker menegaskan bahwa prinsip “no one left behind” menjadi dasar kebijakan ketenagakerjaan di tengah gelombang otomatisasi. Menurutnya, perubahan teknologi tidak boleh mengakibatkan pemutusan hubungan kerja massal atau marginalisasi pekerja. “Tidak boleh ada pekerja yang tertinggal akibat disrupsi industri. Perubahan harus kita jawab dengan peningkatan kompetensi, bukan dengan membiarkan tenaga kerja tersisih,” ujar Yassierli.
Sebagai langkah konkret, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) pada tahun 2025 telah melatih 700 ahli produktivitas. Selain itu, pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) telah dilaksanakan di lebih dari 63 lokasi dengan melibatkan unsur serikat pekerja dan buruh. Menaker menyatakan bahwa program tersebut akan diperluas pada tahun 2026 seiring dengan meningkatnya kebutuhan kompetensi baru di sektor manufaktur, jasa, hingga ekonomi digital.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Yassierli juga mendorong optimalisasi 42 balai pelatihan kerja (BLK) milik Kemnaker yang tersebar di berbagai daerah sebagai pusat solusi peningkatan kompetensi tenaga kerja. BLK diharapkan tidak hanya menjadi tempat pelatihan konvensional, tetapi juga bertransformasi menjadi pusat pengembangan talenta yang sesuai dengan kebutuhan industri.
Selain AI dan robotik, pemerintah juga menyoroti pergeseran menuju ekonomi hijau. Menurut Menaker, pengembangan pekerjaan ramah lingkungan harus diantisipasi dengan menyiapkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi ramah lingkungan, efisiensi energi, dan adaptif terhadap teknologi rendah emisi. “Transformasi ini tidak bisa dihindari. Kita harus siapkan karakter dan kompetensi baru yang relevan dengan kebutuhan industri masa depan,” kata Menaker Yassierli.
Sejumlah studi global memperkirakan bahwa jutaan pekerjaan akan berubah bentuk akibat otomatisasi dalam satu dekade ke depan. Namun, di sisi lain, teknologi juga membuka jenis pekerjaan baru yang menuntut keahlian berbeda. Dalam konteks ini, kolaborasi pemerintah, serikat pekerja, dan dunia usaha dinilai menjadi kunci untuk menjaga stabilitas hubungan industrial sekaligus meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia.
Momentum peringatan Hari Pekerja Indonesia 2026 dimanfaatkan pemerintah untuk menegaskan bahwa transformasi industri harus inklusif—tidak hanya mengejar efisiensi, tetapi juga memastikan keberlanjutan sosial dan perlindungan tenaga kerja di tengah perubahan zaman.
