Headline.co.id, Jakarta ~ Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menekankan pentingnya penegakan hukum yang tegas sebagai kunci untuk menciptakan iklim investasi yang stabil dan kondusif. Hal ini disampaikan dalam upaya memperkuat fondasi ekonomi nasional melalui reformasi tata kelola dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Dalam acara Gala Iftar Dinner Business Summit yang diadakan di U.S. Chamber of Commerce, Washington DC, Amerika Serikat, pada Rabu (18/2/2026), Presiden Prabowo menegaskan bahwa Indonesia memiliki fondasi ekonomi yang kuat dan rekam jejak fiskal yang kredibel. Ia menyoroti bahwa Indonesia tidak pernah gagal bayar utang sepanjang sejarahnya. “Kami telah mengelola perekonomian dengan bijaksana selama bertahun-tahun. Kami tidak pernah gagal bayar, bahkan dalam sejarah kami. Pemerintahan berikutnya selalu menghormati utang-utang pemerintah sebelumnya, meskipun mereka mungkin adalah lawan politik yang kuat,” ujarnya.
Presiden juga mengakui bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan besar seperti kemiskinan, kelaparan, dan persoalan gizi anak. Namun, ia menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk menghadapi persoalan tersebut secara langsung dan mencari solusi terbaik. “Kita harus memiliki keberanian untuk mengakui kelemahan dan melakukan yang terbaik untuk mencari solusi,” tegasnya.
Sebagai bagian dari strategi jangka panjang, Presiden mengumumkan pendirian sepuluh universitas baru berbasis STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics, dan Medicine) untuk menjawab kekurangan tenaga medis serta mempercepat pembangunan sumber daya manusia unggul. “Kami kekurangan 140.000 dokter dan hanya meluluskan sekitar 10.000 dokter per tahun. Artinya, kita membutuhkan waktu 14 tahun untuk menutup kesenjangan ini, kecuali ada terobosan baru. Karena itu, saya membentuk sepuluh universitas berbasis STEM,” ungkapnya.
Selain itu, pemerintah juga memulai pembangunan 500 sekolah menengah berkualitas tinggi serta membuka kolaborasi pendidikan dengan institusi luar negeri, termasuk universitas terkemuka dari Inggris dan Amerika Serikat.
Di bidang tata kelola, Presiden menegaskan komitmen pemberantasan korupsi dan aktivitas ekonomi ilegal, termasuk pertambangan serta pembalakan liar. “Saya telah menutup 1.000 tambang ilegal yang beroperasi di hutan lindung. Kami juga menyita sekitar 4 juta hektare lahan dari korporasi yang melanggar hukum dan beroperasi di luar konsesi,” tegasnya.
Presiden menambahkan bahwa penegakan hukum dan kepastian regulasi menjadi prioritas utama untuk menciptakan stabilitas sosial dan politik yang mendukung dunia usaha. “Kami menegakkan hukum dan menciptakan kepastian proses hukum. Semua ini akan memperkuat stabilitas sosial, stabilitas politik, dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kegiatan bisnis dan ekonomi,” ujarnya.
Acara Gala Iftar yang diadakan oleh Kamar Dagang Amerika Serikat di Washington DC tersebut menjadi simbol kehadiran Indonesia di panggung global, tidak hanya dengan kekuatan ekonomi, tetapi juga komitmen reformasi yang berkelanjutan. (BPMI Setpres)
