Headline.co.id, Jakarta ~ Pemerintah Indonesia mempercepat upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatra. Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menyatakan bahwa bencana besar yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat telah mengakibatkan hilangnya 29 desa akibat longsor dan banjir bandang. Pernyataan ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana Sumatra bersama Pimpinan DPR RI di Jakarta pada Rabu (18/2/2026), yang bertujuan untuk mengevaluasi percepatan pemulihan daerah terdampak serta memperkuat dukungan lintas kementerian dan lembaga.
Mendagri menjelaskan bahwa dari 29 desa yang hilang, 21 desa berada di Aceh, tersebar di Aceh Tamiang, Nagan Raya, Aceh Tengah, dan Gayo Lues. Di Sumatra Utara, terdapat 8 desa yang hilang, terutama di wilayah Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah. Sementara itu, di Sumatra Barat tidak ada desa yang hilang. Hilangnya desa-desa ini menimbulkan persoalan serius terkait relokasi penduduk dan penataan ulang administrasi pemerintahan desa, apakah akan dibangun kembali di lokasi baru atau dihapus dari sistem administrasi wilayah.
Secara keseluruhan, bencana di tiga provinsi tersebut menyebabkan 1.205 orang meninggal dunia dan 139 orang masih dinyatakan hilang. Wilayah terdampak mencakup 52 kabupaten/kota, 491 kecamatan, dan 4.511 desa. Jumlah pengungsi yang semula lebih dari dua juta orang kini menurun signifikan menjadi 12.994 orang, menunjukkan bahwa proses pemulihan berjalan meskipun masih ada wilayah yang membutuhkan perhatian khusus.
Di Sumatra Barat, seluruh pengungsi telah kembali ke rumah atau mendapatkan hunian sementara. Sebelumnya terdapat 16.164 pengungsi, namun kini tidak ada lagi yang tinggal di tenda. Di Sumatra Utara, jumlah pengungsi turun dari 53.053 orang menjadi 850 orang, yang seluruhnya berada di Kabupaten Tapanuli Tengah akibat banjir susulan. Sementara di Aceh, pengungsi tersisa 12.144 orang dari sebelumnya sekitar 1,4 juta jiwa, dengan konsentrasi terbesar di Kabupaten Aceh Utara.
Bencana ini menyebabkan kerusakan besar pada rumah warga, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, tempat ibadah, jembatan, jalan, hingga lahan pertanian dan perkebunan. Di Aceh saja, rumah rusak tercatat mencapai 256.258 unit dengan berbagai kategori kerusakan. Di wilayah pegunungan, longsor menjadi penyebab utama terputusnya akses jalan dan jembatan. Sementara di dataran rendah, banjir bandang membawa material lumpur dan kayu yang merendam permukiman serta fasilitas publik.
Mendagri mencontohkan bahwa di sejumlah daerah pegunungan Aceh, wilayah sempat terisolasi karena akses logistik terputus, yang memicu krisis pasokan pangan di hari-hari awal bencana. Sebagai langkah antisipasi ke depan, pemerintah telah berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, dan Bulog untuk memastikan ketersediaan stok pangan minimal tiga bulan di daerah rawan bencana, terutama di wilayah pegunungan.
Sejak masa tanggap darurat, pemerintah mengerahkan total 90.109 personel gabungan dari TNI, Polri, kementerian/lembaga, serta relawan. Selain itu, sebanyak 2.185 unit alat berat dikerahkan untuk membuka akses terisolasi, membersihkan lumpur, dan mempercepat pemulihan infrastruktur. Operasi pembersihan lumpur juga terus dilakukan. Dari total 337 titik pembersihan, sekitar 70 persen telah diselesaikan, sementara sisanya masih dalam proses.
Berdasarkan indikator pemulihan yang disusun pemerintah, sebagian besar wilayah terdampak kini berangsur normal secara fungsional. Di Sumatra Barat, 16 dari 19 kabupaten/kota terdampak atau sekitar 81 persen telah kembali mendekati normal. Wilayah yang masih memerlukan perhatian khusus lain Kabupaten Agam dan Padang Pariaman. Di Sumatra Utara, 15 dari 18 kabupaten/kota terdampak atau sekitar 83 persen telah pulih secara fungsional. Fokus penanganan kini tertuju pada Tapanuli Tengah dan Tapanuli Utara yang masih menghadapi kerusakan infrastruktur dan fasilitas publik.
Sementara di Aceh, 10 dari 18 kabupaten/kota terdampak telah pulih sepenuhnya atau sekitar 56 persen. Tujuh daerah masih membutuhkan perhatian khusus, terutama yang berada di dataran rendah yang terdampak banjir dan di wilayah pegunungan yang mengalami longsor. Mendagri menegaskan bahwa pemerintah terus memetakan permasalahan di setiap daerah melalui rapat koordinasi, peninjauan lapangan, dan dialog langsung dengan kepala daerah untuk memastikan pemulihan berjalan tepat sasaran. “Pemerintah ingin memastikan pelayanan publik, kesehatan, pendidikan, akses jalan, dan aktivitas ekonomi kembali berjalan normal. Penanganan dilakukan secara bertahap hingga masyarakat benar-benar pulih,” ujar Mendagri.
