Headline.co.id, Jakarta ~ Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) telah menyelesaikan penanganan darurat terhadap 27 infrastruktur sanitasi dan persampahan yang terdampak bencana di wilayah Sumatra. Langkah ini diambil untuk mencegah risiko kesehatan lingkungan dan mempercepat pemulihan layanan dasar bagi masyarakat.
Penanganan tersebut meliputi 15 Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan 12 Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang sebelumnya mengalami gangguan operasional akibat timbunan material pascabencana. Seluruh fasilitas tersebut kini telah kembali berfungsi pada tahap penanganan darurat.
Menteri PU, Dody Hanggodo, menegaskan bahwa pemulihan infrastruktur sanitasi merupakan bagian penting dalam penanganan pascabencana. “Sanitasi yang berfungsi dengan baik adalah kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, penanganan TPA dan IPLT harus dilakukan cepat, bertahap, dan berkelanjutan agar tidak menimbulkan risiko kesehatan di kemudian hari,” ujar Dody dalam keterangannya pada Kamis (16/4/2026).
Pada tahap darurat, penanganan difokuskan pada pembersihan sisa sampah dan material yang menghambat akses serta berpotensi menimbulkan dampak kesehatan. Upaya tersebut dilakukan secara intensif untuk memastikan layanan sanitasi dapat kembali berjalan normal dan tidak memicu masalah lanjutan bagi lingkungan maupun masyarakat.
Sebaran infrastruktur yang ditangani meliputi Provinsi Aceh dengan 10 IPLT dan 11 TPA, Sumatra Utara sebanyak 2 IPLT dan 3 TPA, serta Sumatra Barat 1 TPA. Selain pembersihan, Kementerian PU juga melakukan sejumlah pekerjaan teknis guna mendukung keberlanjutan operasional fasilitas. Di antaranya pemesanan geotekstil untuk perkuatan sel landfill, perbaikan akses jalan menuju TPA, serta rehabilitasi unit pengolahan pada IPLT.
Kegiatan ini turut dilaksanakan melalui skema padat karya dengan melibatkan masyarakat setempat, sehingga tidak hanya mempercepat pemulihan infrastruktur, tetapi juga memberikan dampak ekonomi langsung bagi warga terdampak.
Memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, Kementerian PU menargetkan penanganan permanen sekaligus peningkatan kualitas infrastruktur sanitasi dapat diselesaikan pada Oktober 2028. Langkah ini bertujuan untuk memastikan sistem pengelolaan sampah dan air limbah domestik dapat beroperasi lebih optimal dan berkelanjutan.
Sebagai bagian dari pengembangan ke depan, Kementerian PU juga mengusulkan penerapan teknologi sanitasi ramah lingkungan melalui pengadaan Net-Zero Toilet 5.0 guna meningkatkan kualitas layanan sanitasi yang lebih modern. Upaya tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam menjaga kualitas lingkungan, melindungi kesehatan masyarakat, serta memastikan layanan dasar tetap berjalan secara berkelanjutan pascabencana.
