Headline.co.id, Jakarta ~ Sebuah acara bedah buku berjudul “Alter Ego Listyo Sigit Presisi: Sebuah Biografi Kebijakan” diselenggarakan di Auditorium Mutiara STIK Lemdiklat Polri pada Rabu (4/2/2026). Acara ini menjadi ajang diskusi akademik mengenai dinamika reformasi Polri dan kepemimpinan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. Buku ini ditulis oleh Prof. Hermawan Sulistyo yang bertujuan untuk meluruskan persepsi publik yang salah mengenai kebijakan Kapolri, termasuk tuduhan adanya insubordinasi terhadap Presiden.
Prof. Hermawan menegaskan bahwa terdapat kesalahpahaman yang menganggap seolah-olah semua kebijakan ini diatur dan Kapolri dianggap membangkang Presiden. “Itu keliru. Tim Reformasi Polri sudah dibentuk jauh sebelum ada keputusan pemerintah. Polri bagian dari pemerintah,” jelas Prof. Hermawan. Buku ini juga membahas keputusan strategis dan taktis Kapolri dalam situasi sulit, terutama dalam menangani kasus besar yang mempengaruhi institusi.
Menurut Prof. Hermawan, keputusan yang diambil oleh Kapolri dalam situasi sulit tidaklah mudah dan buku ini tidak dimaksudkan untuk memuji, melainkan untuk menempatkan keputusan tersebut secara proporsional. Ia juga menekankan bahwa ketegasan Kapolri dalam forum resmi sering disalahartikan sebagai pembangkangan. “Kapolri juga bisa tegas. Ketegasan itu bukan pembangkangan. Pembangkangan baru terjadi jika Presiden sudah memutuskan A, lalu Kapolri mengatakan B,” tegasnya.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Sementara itu, mantan Kalemdiklat Polri Komjen Pol Prof. Dr. Chryshnanda Dwilaksana menyoroti pentingnya memahami konteks demokrasi dalam melihat posisi Polri sebagai polisi sipil. “Polisi adalah polisi sipil dalam negara demokrasi. Polisi demokratis menjalankan supremasi hukum, menjamin hak asasi manusia, serta bekerja secara transparan dan akuntabel,” ujar Komjen Pol. Chryshnanda. Ia menambahkan bahwa reformasi Polri adalah proses berkelanjutan yang harus ditempatkan dalam kerangka dialog demokratis. “Kalau kita negara demokrasi, berarti ada ruang dialog dan diskusi. Peganglah demokrasi itu dengan baik dan benar,” pungkasnya.
