Headline.co.id, Gubernur Sumatra Barat ~ Mahyeldi Ansharullah, menekankan pentingnya pendekatan yang terintegrasi, berbasis data, dan melibatkan berbagai tingkat pemerintahan dalam mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayahnya. Pernyataan ini disampaikan saat membuka Konsultasi Publik Penyusunan Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Renduk PRRP) di Auditorium Gubernuran, Padang, pada Kamis, 29 Januari 2026.
Mahyeldi menjelaskan bahwa Sumatra Barat merupakan daerah dengan risiko bencana yang tinggi. Hal ini disebabkan oleh letak geografisnya yang berada di jalur Sesar Sumatra, berdekatan dengan zona subduksi megathrust, serta memiliki topografi pegunungan dan daerah aliran sungai yang curam dengan curah hujan tinggi. “Karena itu, penanganan pascabencana di Sumbar tidak bisa dilakukan secara sektoral dan parsial. Sebab dampak bencana di Sumbar ini, tidak hanya menimbulkan kerusakan fisik, tetapi juga berdampak luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi, lingkungan, dan keberlanjutan pembangunan daerah,” ujar Mahyeldi.
Ia menyambut baik inisiatif Kementerian PPN/Bappenas dalam menyusun Renduk PRRP sebagai kerangka kebijakan nasional yang menjadi acuan bersama pemulihan wilayah terdampak bencana. Mahyeldi berharap, dari kejadian bencana di Sumbar, daerah lain dapat belajar dan potensi risiko dapat lebih diminimalisir.
Untuk pemulihan pascabencana, Mahyeldi menyebutkan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatra Barat bersama pemerintah kabupaten dan kota telah menyelesaikan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) sesuai kewenangan dan kebutuhan daerah masing-masing. Dokumen tersebut telah diserahkan kepada Pemerintah Pusat melalui BNPB pada awal Januari lalu. “Konsultasi publik ini menjadi momentum strategis untuk memastikan dokumen R3P daerah dapat tersinkronisasi, selaras, dan terintegrasi secara utuh dengan Renduk PRRP, agar tidak terjadi tumpang tindih program dan pelaksanaan pemulihan berjalan efektif,” jelasnya.
Mahyeldi menegaskan bahwa Renduk PRRP harus menjadi instrumen pengarah pembangunan pascabencana yang tidak hanya memulihkan kondisi masyarakat secara cepat dan bermartabat, tetapi juga mengurangi risiko bencana di masa depan. Oleh karena itu, strategi pemulihan di Sumbar diarahkan pada pemulihan berbasis pengurangan risiko bencana, pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat, penguatan kelembagaan kebencanaan, serta penguatan kolaborasi multipihak. “Melalui forum ini, kita harapkan terjadi klarifikasi dan penyelarasan, khususnya terkait validasi data kerusakan dan kerugian, kesesuaian analisis zona rawan bencana, serta keterpaduan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi,” katanya.
Gubernur juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian PPN/Bappenas, BNPB, serta seluruh pihak yang terlibat, seraya menegaskan komitmen Pemprov Sumbar untuk menindaklanjuti hasil konsultasi secara konsisten dalam kebijakan dan program pembangunan pascabencana. “Kita ingin pemulihan di Sumatera Barat berjalan lebih efektif, terarah, dan berkelanjutan, dengan semangat kolaborasi dan tanggung jawab bersama,” tutup Mahyeldi.
Kegiatan konsultasi publik yang mengangkat tema “Strategi Pemulihan Area Terdampak Bencana di Provinsi Sumbar” ini juga dihadiri oleh Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Kementerian PPN/Bappenas, Sekretaris Utama BNPB, jajaran OPD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumbar, serta para pemangku kepentingan terkait.
