Headline.co.id, Banda Aceh ~ Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, yang akrab disapa Mualem, telah memutuskan untuk memperpanjang status tanggap darurat bencana hidrometeorologi di Aceh untuk keempat kalinya. Perpanjangan ini berlaku selama tujuh hari, mulai dari 23 Januari hingga 29 Januari 2026. Keputusan ini diumumkan Mualem dalam rapat virtual yang diadakan di ruang rapat Posko Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Longsor Aceh, di kantor Gubernur Aceh, pada Kamis malam, 22 Januari 2026.
Mualem menjelaskan bahwa keputusan perpanjangan ini diambil setelah berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan berdasarkan Surat Rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri tertanggal 21 Januari 2026. Surat tersebut merekomendasikan perpanjangan status tanggap darurat bencana di Provinsi Aceh. Pertimbangan utama perpanjangan ini adalah kondisi penanggulangan bencana yang belum sepenuhnya tertangani dan sebaran korban terdampak yang masih luas, sebagaimana dilaporkan oleh Bupati Aceh Tamiang, Bupati Aceh Utara, dan Bupati Pidie Jaya.
Mualem menekankan bahwa perpanjangan ini bertujuan untuk memastikan pembersihan lingkungan, distribusi bantuan logistik, layanan kesehatan, serta perbaikan akses masyarakat dapat dilakukan dengan lebih cepat, merata, dan terkoordinasi. Ia juga menekankan pentingnya menjangkau gampong-gampong terdampak yang sulit diakses. “Perpanjangan ini untuk memastikan semua aspek penanganan bencana dapat dilakukan dengan lebih baik,” ujar Mualem.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Dalam arahannya, Mualem mengajak seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), pemerintah kabupaten/kota, TNI/Polri, relawan, dunia usaha, dan masyarakat untuk bekerja sama mempercepat pemulihan Aceh. Ia berharap agar sekolah, permukiman, fasilitas publik, dan perekonomian warga dapat segera pulih sehingga aktivitas masyarakat bisa kembali normal. Mualem memberikan perhatian khusus kepada masyarakat di Kecamatan Sawang, Aceh Utara, yang sangat membutuhkan pembangunan sedikitnya delapan jembatan darurat.
Sejalan dengan penetapan tersebut, Gubernur Aceh menginstruksikan seluruh SKPA dan pemangku kepentingan terkait untuk segera menjalankan langkah-langkah strategis di lapangan. Fokus utama diarahkan pada koordinasi intensif dengan Satgas Pemulihan Bencana kementerian serta penuntasan pembersihan pemukiman, fasilitas ibadah, sekolah, hingga lahan pertanian warga yang terdampak. Gubernur juga menekankan pentingnya percepatan distribusi logistik ke wilayah terisolir dan prioritas pencarian korban yang masih hilang, dengan target penyelesaian dokumen Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) paling lambat pada 2 Februari 2026. “Kami berharap semua pihak dapat bekerja sama untuk mencapai target ini,” tutup Mualem.
