Headline.co.id, Jakarta ~ 25 Juni 2026 – Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi), Nezar Patria, menyoroti pentingnya pemahaman etika digital di kalangan generasi muda untuk merespons kasus hukum yang muncul di media sosial. Dalam pernyataannya, Kamis (25/6/2026), Nezar menekankan bahwa kemampuan berpikir kritis dan penguatan etika digital sangat diperlukan agar generasi muda dapat menyikapi informasi secara objektif dan tidak hanya bergantung pada satu sumber.
Fenomena penegakan hukum berbasis sentimen di media sosial, yang sering kali mengusung prinsip “no viral no justice”, menjadi perhatian utama. Nezar menegaskan bahwa meskipun ada tekanan opini publik, penanganan kasus hukum harus tetap objektif dan berdasarkan fakta serta proses yang adil. “Fenomena ini sudah terjadi hampir 10 tahun. Bagaimana kasus-kasus yang terekspos oleh media sosial mendapatkan perhatian yang luar biasa dari aparat penegak hukum,” ujarnya.
Algoritma dan Tantangan Disinformasi
Nezar juga mengingatkan bahwa algoritma platform digital tidak melakukan verifikasi fakta, sehingga ruang digital rentan terhadap hoaks, disinformasi, dan misinformasi. “Algoritma tidak melakukan check dan recheck. Disinformasi, misinformasi, rumor, dan penyesatan informasi bisa muncul dalam kasus-kasus publik,” katanya.
Upaya Pemerintah dalam Literasi Digital
Untuk menghadapi tantangan ini, pemerintah terus memperkuat literasi digital di kalangan generasi muda dan menghadirkan regulasi yang adaptif. Program literasi digital kini tidak hanya berfokus pada penggunaan perangkat digital, tetapi juga pada pentingnya keamanan, budaya, dan etika digital. “Pemerintah mencoba sejumlah pendekatan. Ada literasi digital, juga ada regulasi yang adaptif, kita punya Undang-Undang ITE agar kita bisa memakai perangkat hukum ini untuk memberikan ruang bagi para pencari keadilan,” tambah Nezar.
Dengan langkah-langkah ini, diharapkan masyarakat dapat menggunakan ruang digital secara bertanggung jawab dan terlindungi dari berbagai bentuk informasi yang menyesatkan.
