Headline.co.id, Jakarta ~ Sepanjang tahun 2025, Indonesia menghadapi berbagai insiden keamanan siber yang menguji ketahanan digital nasional. Ketua Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC, Pratama Persadha, menyatakan bahwa ancaman siber semakin sistematis dan berdampak luas terhadap stabilitas sosial, ekonomi, dan kedaulatan digital negara.
Dari Januari hingga Desember 2025, berbagai modus kejahatan siber mewarnai ruang digital Indonesia. Pada Januari, publik dikejutkan dengan video deepfake Presiden Prabowo Subianto yang menawarkan bantuan dana fiktif, memanfaatkan teknologi manipulasi visual. Februari diwarnai kesalahan tampilan nilai tukar rupiah di Google Finance yang sempat menunjukkan Rp8.170 per dolar AS, menimbulkan kegaduhan nasional.
Pratama menilai insiden tersebut berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap informasi digital. Pada Maret, muncul kembali modus fake BTS yang memanfaatkan pemancar sinyal palsu untuk mencegat SMS berisi OTP perbankan. April mencatat isu “gendam digital” terkait risiko koneksi ke Wi-Fi publik dengan IP tertentu, yang membuat pengguna kehilangan kendali atas perangkat dan data mereka.
Mei menghadirkan polemik Worldcoin dan WorldID yang menawarkan imbalan uang untuk pemindaian iris mata, menimbulkan kekhawatiran terkait perlindungan data biometrik. Juni diwarnai penipuan berbasis aplikasi berbahaya yang menargetkan pensiunan PT Taspen. Juli, isu kedaulatan data mencuat setelah Gedung Putih menyatakan kepastian transfer data pribadi Indonesia ke Amerika Serikat.
Pada Agustus, terungkap kasus kekerasan seksual lintas negara melalui platform gim daring Roblox yang melibatkan anak di bawah umur. September diwarnai perdebatan kebijakan single ID di media sosial, sementara Oktober menyoroti belum terbentuknya Badan Perlindungan Data Pribadi meski UU PDP telah berlaku penuh. November mencatat dinamika regulasi platform digital, termasuk sorotan terhadap ChatGPT dalam daftar PSE. Desember 2025 menempatkan Indonesia sebagai sumber serangan DDoS terbesar di dunia menurut laporan Cloudflare.
Pratama memperkirakan ancaman siber akan semakin kompleks pada 2026. Kecerdasan buatan diprediksi menjadi mesin utama serangan, mulai dari phishing berskala besar hingga otomatisasi eksploitasi kerentanan. Ransomware diperkirakan semakin agresif, sementara kompromi identitas tetap menjadi penyebab utama pelanggaran keamanan.
Perubahan besar juga terjadi pada enkripsi dan tata kelola kriptografi, termasuk persiapan menuju algoritma pasca-kuantum. Serangan terhadap rantai pasok digital diperkirakan meningkat, menargetkan penyedia layanan, platform cloud, dan aplikasi SaaS.
Menurut Pratama, kondisi ini menuntut langkah strategis pemerintah. Penguatan keamanan siber di lingkungan pemerintahan harus menjadi prioritas, disertai peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan integrasi sistem pertahanan digital. Pembentukan Lembaga Perlindungan Data Pribadi dinilai mendesak sebagai implementasi nyata UU PDP, termasuk percepatan aturan turunannya.
Selain itu, percepatan pengesahan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber serta penguatan peran Badan Siber dan Sandi Negara menjadi krusial untuk menjaga infrastruktur kritis nasional. “Keamanan siber bukan lagi isu teknis semata, tetapi fondasi kedaulatan negara di era digital,” tegas Pratama dalam keterangannya, Kamis (1/1/2026).
Dengan tantangan yang semakin kompleks, 2026 dipandang sebagai momentum penting bagi Indonesia untuk beralih dari pendekatan reaktif menuju strategi keamanan siber yang proaktif, terintegrasi, dan berkelanjutan.
