Headline.co.id, Jakarta ~ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) mengintensifkan strategi penanganan bencana di tiga provinsi di Indonesia dengan memprioritaskan kebutuhan spesifik perempuan dan anak. Langkah ini tidak hanya mencakup bantuan darurat, tetapi juga pemenuhan kebutuhan khusus, peningkatan keamanan di tempat pengungsian, dan pemberdayaan ekonomi perempuan setelah bencana. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi, menyampaikan hal ini kepada media pada Sabtu, 20 Desember 2025.
Arifah Fauzi menjelaskan bahwa berdasarkan hasil peninjauan langsung di lokasi terdampak, banyak ibu mengalami guncangan psikologis berat akibat kehilangan tempat tinggal. Oleh karena itu, pendekatan psikososial menjadi salah satu intervensi awal yang dilakukan di pengungsian. Selain itu, KPPPA juga memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar yang sering terabaikan dalam situasi darurat, seperti susu, popok bayi, dan pakaian dalam perempuan. “Rata-rata warga datang ke pengungsian tanpa membawa perlengkapan apa pun. Karena itu, bantuan kami salurkan dalam bentuk dana agar lebih fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan,” jelas Arifah.
Bantuan tersebut diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor, termasuk pengiriman logistik menggunakan kapal hasil kerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) ke wilayah terdampak di tiga provinsi. KPPPA juga mengapresiasi langkah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang kini menyediakan data terpilah secara lebih komprehensif. Data ini mencakup jumlah pengungsi laki-laki dan perempuan, serta lansia dan ibu hamil, sehingga intervensi bantuan dapat dilakukan lebih tepat sasaran.
Untuk menjamin keselamatan dan mencegah risiko kekerasan atau kerentanan lanjutan di pengungsian, sejumlah strategi diterapkan, lain penyediaan tenda pengungsian berbasis keluarga dan pemisahan lokasi toilet laki-laki dan perempuan. Langkah ini dinilai penting untuk menciptakan ruang aman dan bermartabat bagi perempuan dan anak selama berada di pengungsian.
Memasuki fase pascabencana, KPPPA menaruh perhatian besar pada penguatan ekonomi perempuan, khususnya perempuan kepala keluarga yang terdampak banjir dan tanah longsor. Berbagai pelatihan keterampilan dan program pemberdayaan ekonomi disiapkan untuk membantu perempuan bangkit dan mandiri secara ekonomi. “Kami mengajak seluruh pihak untuk terus berkolaborasi. Perlindungan perempuan dan anak dalam situasi bencana membutuhkan kerja bersama, tidak hanya bantuan materi, tetapi juga dukungan, informasi, dan penguatan kapasitas,” tegas Arifah.
