Headline.co.id, Jakarta ~ Pelaksanaan Universal Health Coverage (UHC) dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan besar. Tantangan tersebut meliputi kualitas layanan, keaktifan peserta, dan rendahnya literasi kesehatan. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, dalam Diskusi Publik bertajuk “Memaknai Peringatan Cakupan Kesehatan Semesta: Sehatkan Bangsa melalui Asta Cita” yang berlangsung di Jakarta pada Jumat (12/12/2025).
Muhaimin menyatakan bahwa meskipun tingkat kepesertaan JKN sudah tinggi, terdapat 20,38 persen peserta yang tidak aktif membayar iuran. Ia juga menyoroti sejumlah hambatan kualitas yang perlu segera diatasi. Ketimpangan akses pelayanan di wilayah kepulauan dan daerah terluar serta kualitas layanan yang belum merata bagi kelompok masyarakat miskin menjadi perhatian utama. “Kita harus memastikan bahwa semua masyarakat, termasuk yang berada di daerah terpencil, mendapatkan layanan kesehatan yang layak,” ungkapnya.
Selain itu, rendahnya literasi kesehatan juga menjadi masalah mendasar yang perlu ditangani. Muhaimin menambahkan bahwa gizi buruk dan stunting merupakan indikator kuat kemiskinan multidimensi yang masih menghantui banyak wilayah di Indonesia. Untuk mengatasi hal ini, ia mendorong adanya revolusi terintegrasi yang melibatkan seluruh kementerian, lembaga, dan pemangku kepentingan. Revolusi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran berkesehatan, budaya hidup sehat, serta konsumsi sehat.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Muhaimin juga menyoroti tingginya ketergantungan masyarakat terhadap bahan impor dalam konsumsi pangan sehari-hari, yang berpotensi memicu penyakit. Sebaliknya, inovasi pangan lokal yang sehat dinilai masih minim. Ia menekankan pentingnya mengurangi ketergantungan pada bahan impor dan meningkatkan konsumsi pangan lokal yang lebih sehat.
Menko PM menegaskan bahwa program Presiden Prabowo saat ini berfokus pada pembentukan fondasi kesehatan sejak usia dini. Ini termasuk penyediaan sarana prasarana sekolah yang sehat, lingkungan yang mendukung, perumahan layak, dan makanan bergizi. “Bila program nasional ini berhasil, maka JKN dan BPJS Kesehatan akan berkelanjutan karena meningkatnya layanan kesehatan masyarakat akan mengurangi kebutuhan intervensi medis. Kolaborasi lintas sektor perlu terus diperkuat. Kesehatan bukan beban, melainkan investasi jangka panjang bangsa,” tutupnya.
