Headline.co.id, Komisi Percepatan Reformasi Polri Mengadakan Audiensi Dengan Berbagai Organisasi Masyarakat Sipil Pada Selasa ~ 18 November 2025, di STIK-PTIK Lemdiklat Polri, Jakarta. Pertemuan ini bertujuan untuk mengumpulkan masukan dan rekomendasi terkait penguatan reformasi institusi kepolisian agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, berbagai pihak menyampaikan pandangan mereka mengenai langkah-langkah yang perlu diambil untuk meningkatkan profesionalitas dan akuntabilitas Polri.
Direktur Eksekutif Human Rights Working Group (HRWG), Daniel Awigra, menekankan pentingnya penguatan sistem internal Polri. “Perbaikan dalam proses rekrutmen, pendidikan, pelatihan, dan meritokrasi merupakan bagian dari upaya bersama untuk memastikan kualitas pelayanan kepolisian semakin meningkat,” ujarnya. Ia juga menyoroti pentingnya peran Kompolnas sebagai mitra pengawasan eksternal untuk memperkuat akuntabilitas institusi.
Dr. Al Araf dari Centra Initiative menyatakan bahwa penyempurnaan tata kelola merupakan elemen kunci dalam memperkuat kinerja Polri di masa depan. “Meritokrasi dan pengawasan yang lebih transparan akan mendukung Polri dalam melaksanakan tugas-tugasnya secara optimal,” katanya. Ia berharap sinergi Polri dan lembaga pengawas eksternal dapat terus diperkuat.
Ardi Manto Adiputra, Direktur Imparsial, mengangkat isu-isu yang sering dirasakan masyarakat, seperti penanganan laporan masyarakat, persoalan kedisiplinan, dan mekanisme pengawasan. “Ada beberapa hal seperti penanganan laporan masyarakat, persoalan kedisiplinan, dan mekanisme pengawasan yang memerlukan perhatian khusus untuk penyempurnaan ke depan,” tuturnya. Ia menegaskan bahwa masukan ini bertujuan untuk memperkaya proses reformasi agar lebih responsif terhadap kebutuhan publik.
Ketua Umum NEFA, Dodi Ilham, menyoroti pentingnya penguatan sistem pembinaan personel. “Pembenahan pada aspek rekrutmen, pendidikan, mutasi, serta mekanisme penghargaan dan sanksi merupakan bagian dari proses panjang reformasi yang telah didorong sejak lama,” jelasnya. Ia juga menekankan kembali peran community policing sebagai pendekatan yang dapat mempererat hubungan Polri dengan masyarakat.
Sandrayati Moniaga, Ketua Badan Pengurus LSAM, menyoroti perlunya perhatian lebih pada aspek yang mendukung inklusivitas dan modernisasi institusi. “Gender mainstreaming dan pembaruan di bidang digital penting untuk memperkuat kualitas pelayanan publik. Kami berharap seluruh proses reformasi dapat tetap berorientasi pada prinsip hak asasi manusia,” ujarnya.
Audiensi ini menunjukkan komitmen bersama untuk mendorong Polri menjadi lebih profesional, transparan, dan adaptif. Berbagai masukan dari masyarakat sipil diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan penting bagi Komisi Percepatan Reformasi Polri dalam merumuskan langkah-langkah strategis ke depan.
