Headline.co.id (Pontianak) – Pemerintah pusat mengambil langkah cepat dan terkoordinasi dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kembali mengancam Kalimantan Barat. Menyikapi lonjakan titik api yang terpantau melalui citra satelit dan patroli darat maupun udara, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto memimpin langsung kunjungan kerja lintas kementerian dan lembaga ke wilayah terdampak, Jumat (1/8/2025).
Kunjungan tersebut turut dihadiri oleh Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan, Pangdam XII/Tanjungpura, serta Kepala BMKG Dwikorita Karnawati. Agenda utama: meninjau langsung lokasi kebakaran dan memimpin rapat koordinasi percepatan penanganan karhutla di Kantor Gubernur Kalbar.
“Karhutla ini isu strategis yang menjadi perhatian Presiden. Kita harus bertindak cepat dan tegas,” ujar Suharyanto di hadapan seluruh unsur pemerintah daerah dan Forkopimda.
Dalam peninjauan udara menggunakan helikopter, Kepala BNPB menyaksikan secara langsung titik-titik api yang masih aktif di sejumlah wilayah. Berdasarkan data Pemerintah Provinsi Kalbar, hingga 31 Mei 2025, luas lahan terdampak telah mencapai 1.149,02 hektare, dengan Kabupaten Ketapang menjadi wilayah terdampak terluas.
Sebagai tindak lanjut, BNPB memerintahkan pembentukan satuan tugas darat yang terdiri dari personel TNI dan Polri. “Saya minta setiap kodim mengerahkan 50 babinsa. Kalau kurang, bisa dibantu dari Polda. Kita tidak boleh kalah oleh pembakar-pembakar lahan ini,” tegas Suharyanto.
Ia mengungkapkan adanya kasus pembakaran ulang di lokasi yang sebelumnya telah dipadamkan melalui Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) dan helikopter water bombing. “Malam hari dibakar lagi. Ini harus dicegah,” tambahnya.
Dari sisi udara, BNPB mengerahkan kekuatan maksimal. Selama periode 30 Juli–3 Agustus 2025, lima armada dikerahkan, termasuk satu pesawat fixed wing Cessna Caravan, dua helikopter patroli, dan dua helikopter water bombing. Tambahan satu unit pesawat Cessna juga dijadwalkan beroperasi hingga 5 Agustus 2025.
Sementara itu, BMKG melaporkan turunnya hujan ringan di sejumlah daerah seperti Sanggau, Bengkayang, Sintang, Sambas, Sekadau, Singkawang, dan Pontianak per 31 Juli 2025. Meski demikian, Kepala BMKG Dwikorita menegaskan pentingnya tetap waspada menjelang puncak musim kemarau yang diperkirakan segera tiba. Kabar baiknya, belum terdeteksi adanya asap lintas batas ke negara tetangga, Malaysia.
Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq turut menegaskan pentingnya penegakan hukum terhadap para pelaku pembakaran lahan. “Tidak boleh ada toleransi. Saya minta Pangdam dan Kapolda bertindak tegas sesuai hukum,” tegasnya.
Kehadiran para pimpinan nasional di Kalimantan Barat mencerminkan keseriusan pemerintah pusat dalam menghadapi darurat karhutla. Koordinasi lintas sektor menjadi kunci dalam memastikan upaya penanggulangan berjalan efektif dan berkelanjutan.
Dengan eskalasi penanganan yang kini dilakukan dari darat dan udara, harapannya Kalbar tidak hanya selamat dari bahaya kabut asap, tetapi juga bisa menjadi model penanggulangan karhutla berbasis sinergi dan ketegasan hukum.
