Headline.co.id (Jakarta) – Sebanyak 9.700 anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem dipastikan akan mengenyam pendidikan di Sekolah Rakyat mulai Juli 2025. Program prioritas Presiden Prabowo Subianto ini menjadi langkah konkret pemerintah dalam membuka akses pendidikan sekaligus memberdayakan keluarga kurang mampu.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyatakan bahwa dari 100 titik Sekolah Rakyat yang direncanakan, 63 titik siap beroperasi mulai 14 Juli. Sementara 37 titik lainnya akan menyusul pada akhir Juli atau awal Agustus 2025. “Sampai hari ini alhamdulillah ada 63 titik yang sudah siap menyelenggarakan Sekolah Rakyat,” ujar Gus Ipul di Jakarta, Selasa (8/7).
Langkah awal sebelum kegiatan belajar dimulai adalah pemeriksaan kesehatan menyeluruh bagi seluruh calon siswa. Kementerian Kesehatan telah mulai menggelar program Cek Kesehatan Gratis (CKG) guna memastikan para siswa dalam kondisi sehat sebelum memasuki lingkungan berasrama.
“Karena ini sekolah berasrama, tentu diharapkan semuanya sehat. Kalau ada yang sakit, atau mungkin juga ada penyakit menular, maka perintah presiden agar mereka dibantu untuk bisa sembuh. Setelah sembuh total, mereka langsung bisa mengikuti proses belajar-mengajar,” terang Mensos.
Presiden Prabowo Subianto bahkan telah menginstruksikan agar jumlah titik Sekolah Rakyat ditingkatkan menjadi 200 pada tahun ajaran 2025/2026. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk menjangkau lebih banyak anak dari kelompok termarjinalkan agar bisa mendapatkan hak dasar pendidikan yang layak.
Tak hanya menyentuh anak-anak, program Sekolah Rakyat juga merambah pada upaya pemberdayaan ekonomi keluarga mereka. Kementerian Sosial memastikan akan memberikan pelatihan dan bantuan permodalan bagi orang tua siswa yang berminat membuka usaha. Langkah ini bertujuan menciptakan kemandirian ekonomi dan memutus mata rantai kemiskinan.
“Selain memberikan akses pendidikan gratis berkualitas, pemerintah juga akan memberdayakan ekonomi orang tua siswa. Mereka akan diberikan pelatihan terlebih dahulu, selanjutnya difasilitasi permodalan,” kata Gus Ipul saat mengunjungi rumah keluarga Herman Hermawan di Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
Keluarga Herman, yang tinggal di sebuah rumah kecil berdiri di atas tanah milik Dinas Pekerjaan Umum, termasuk dalam kategori miskin ekstrem atau desil 1 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Dengan penghasilan di bawah Rp1 juta per bulan sebagai buruh bangunan, Herman tak mampu mencukupi kebutuhan dasar keluarganya.
Pemerintah pun berkomitmen untuk memperbaiki atau merelokasi rumah keluarga seperti Herman demi menciptakan lingkungan hidup yang lebih layak. “Mungkin dibangun di sini, atau mungkin direlokasi, tetapi nanti tetap kerja sama dengan kabupaten,” kata Mensos.
Program Sekolah Rakyat tak hanya sekadar membuka ruang kelas, tapi juga membuka peluang hidup yang lebih baik bagi ribuan keluarga Indonesia. Di tengah kesenjangan sosial yang masih menjadi pekerjaan rumah besar bangsa, Sekolah Rakyat hadir sebagai jembatan menuju masa depan yang lebih cerah.
