Headline.co.id, Bupati Siak ~ Afni Zulkifli, secara resmi membuka Dialog Multipihak dan Focus Group Discussion (FGD) terkait Identifikasi Peran, Risiko Sosial, dan Mekanisme Tata Kelola dalam pelaksanaan GREEN-RIAU. Acara ini berlangsung di Ruang Rapat Raja Indra Pahlawan, Kantor Bupati Siak, pada Rabu (25/2/2026). Kegiatan ini melibatkan masyarakat adat, kelompok perhutanan sosial, dan komunitas lokal sebagai bagian dari upaya memperkuat pengelolaan hutan yang adil dan berkelanjutan, serta mendukung ketahanan iklim di daerah tersebut.
Dalam sambutannya, Afni menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Siak terhadap agenda pelestarian lingkungan. “Kalau ikhtiar diserahkan kepada pemda, kita dukung ke arah sana. Komitmen kami terhadap lingkungan jelas kami tunjukkan dalam visi-misi kami, Mewujudkan Siak yang hebat dan bermartabat, berkarakter berbudaya Melayu, dan berdaya saing berbasis ekologi,” ujarnya. Ia juga mengingat pengalamannya mengikuti Conference of the Parties (COP) di Norwegia, Mesir, dan Dubai saat menjadi staf ahli kehutanan, di mana pembahasan yang mengemuka selalu terkait komitmen Indonesia dalam memenuhi target pengurangan emisi nasional atau Nationally Determined Contributions (NDC).
Afni menjelaskan bahwa FOLU Net Sink tidak berarti menghentikan seluruh pembukaan hutan. Menurutnya, langkah tersebut berisiko bagi Kabupaten Siak yang berada di dalam dan sekitar kawasan hutan tanaman industri (HTI) dan hak guna usaha (HGU). “Tapi saya selalu konsen, kalau ada kawan-kawan NGO, boleh kita duduk bersama, meski agak keras sedikit tidak apa-apa. Yang penting kita sejalan dalam memahami FOLU Net Sink,” tambahnya.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Ia juga menyoroti kondisi masyarakat adat di Sungai Apit, Sakai, Kandis, dan Minas. Banyak di mereka, kata dia, tidak lagi memiliki tanah adat karena telah menjadi kawasan HGU. Meski hidup di bawah garis kemiskinan, masyarakat tersebut tetap menjaga hutan dengan kearifan lokal yang diwariskan turun-temurun. “Mereka tetap hidup sesuai tradisi, meski tidak memiliki hutan lagi. Padahal, kearifan lokal mereka justru menjaga, karena mengambil hanya secukupnya dan menyisakan untuk alam, jadi seimbang,” jelasnya.
Afni menekankan pentingnya menghitung upaya perlindungan hutan sebagai ikhtiar nyata pemerintah daerah dan masyarakat. “Menjaga hutan tidak mudah. Kami berharap ikhtiar yang dilakukan dua sampai tiga tahun terakhir bisa berbuah kebaikan dan memberikan manfaat bagi Kabupaten Siak,” ujarnya. Ia juga memaparkan sejumlah langkah konkret yang telah dilakukan, mulai dari penanganan kebakaran hutan dan lahan, penguatan perhutanan sosial, restorasi lahan kritis, pengelolaan sampah, hingga perlindungan kawasan pesisir.
“Kami punya cagar biosfer, Taman Nasional Zamrud, Tahura Minas, juga punya lahan gambut, meski sebagian sudah menjadi konsesi. Insyaallah, ini jadi komitmen kita bersama, khususnya perhutanan sosial supaya menjaga perhutanan sosial itu bisa dihitung,” katanya. Sementara itu, Country Coordinator UNEP UN-REDD Programme Indonesia, Bambang Arifatmi, menekankan pentingnya kolaborasi multipihak dalam pelaksanaan GREEN-RIAU. “Green for Riau adalah inisiatif pengelolaan iklim berbasis hutan dan lahan. Tujuannya menurunkan emisi gas rumah kaca, memperkuat ketahanan masyarakat, dan menjaga ekosistem hutan,” kata Bambang.
“Inisiatif ini menekankan keterlibatan masyarakat lokal dan pendekatan pentahelix, kolaborasi pemerintah, dunia usaha, akademisi, masyarakat sipil, dan media agar pembangunan hijau berjalan transparan, inklusif, dan berkelanjutan,” tambahnya. FGD ini diharapkan mampu memperkuat tata kelola hutan, memperjelas peran masyarakat lokal, serta memastikan implementasi GREEN-RIAU memberikan manfaat nyata bagi lingkungan dan masyarakat di Kabupaten Siak.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
