Headline.co.id (Jakarta) – Pemerintah daerah (Pemda) didesak untuk tidak berpangku tangan dalam menghadapi laju inflasi. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyoroti rendahnya aksi nyata yang dilakukan sejumlah daerah dalam mengendalikan harga kebutuhan pokok yang makin memberatkan masyarakat.
Hal ini ditegaskan Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir usai rapat koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Evaluasi Cek Kesehatan Gratis (CKG) dan Program Tiga Juta Rumah, Senin (30/6/2025), di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta.
“Saya minta untuk kepala daerah, mungkin yang perlu dievaluasi teman-teman yang bertanggung jawab dengan tugas inflasi ini,” ujar Tomsi dalam keterangan resminya.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
213 Daerah Baru Ambil Satu Hingga Tiga Langkah
Tomsi mengungkapkan, berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi Kemendagri pada 23–30 Juni 2025, hanya sembilan daerah yang telah menunaikan enam langkah konkret pengendalian inflasi. Sebanyak 60 daerah baru melangkah pada empat hingga lima aspek.
Namun, perhatian publik justru tertuju pada 213 daerah yang hanya melakukan satu hingga tiga langkah konkret. Bahkan, 232 daerah belum bergerak sama sekali.
“Tidak peduli harganya naik, tidak peduli masyarakatnya susah,” tegas Tomsi, menyampaikan kekecewaannya.
Langkah Nyata yang Ditunggu
Kemendagri mendorong Pemda agar segera mengimplementasikan langkah-langkah nyata seperti operasi pasar murah, inspeksi mendadak (sidak) ke pasar dan distributor, serta membangun kerja sama dengan daerah penghasil komoditas untuk memperlancar pasokan.
Langkah-langkah ini dinilai esensial untuk menjaga kestabilan harga dan menjamin keterjangkauan bahan pangan di tengah tekanan ekonomi.
“Saya menganggap mereka yang berdinas dan bertanggung jawab di pemerintah daerah tersebut nanti, itu betul-betul sebagai ASN yang mencintai masyarakatnya,” kata Tomsi.
Sorotan untuk Daerah yang Abai
Tidak hanya mengapresiasi yang bergerak cepat, Tomsi juga memberi catatan khusus bagi daerah-daerah yang dinilai pasif dan kurang responsif terhadap ancaman inflasi. Menurutnya, sikap demikian mencerminkan kelalaian terhadap tugas utama dalam pelayanan publik.
Hadirkan Lintas Kementerian
Rapat koordinasi ini turut menghadirkan berbagai narasumber lintas sektor, seperti Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, serta Dirjen Perumahan Perdesaan Kementerian PKP Imran. Kolaborasi lintas kementerian ini menegaskan bahwa isu inflasi bukan hanya soal ekonomi, melainkan menyangkut kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
Dengan paparan tegas dan data aktual, Kemendagri mengirim pesan kuat: inflasi bukan sekadar angka, melainkan tantangan nyata yang memerlukan tindakan nyata — bukan alasan.
