Headline.co.id, Sidoarjo ~ Bawaslu Kabupaten Sidoarjo menghadirkan Pojok Pengawasan untuk memperluas keterlibatan masyarakat dalam mengawal demokrasi dan mengawasi proses pemilu. Ruang yang berada di samping kantor Bawaslu Sidoarjo itu diresmikan Bupati Sidoarjo H. Subandi pada Kamis (19/11/2026), bersamaan dengan peluncuran Podcast Warung Demokrasi. Pojok Pengawasan disiapkan sebagai ruang diskusi, konsultasi, edukasi, kajian, serta pelaporan dugaan pelanggaran pemilu.
Kehadiran fasilitas tersebut menjadi salah satu upaya Bawaslu Sidoarjo memperkuat pengawasan partisipatif. Masyarakat dapat memanfaatkannya untuk memperoleh informasi kepemiluan sekaligus berdiskusi mengenai pengawasan tahapan pemilu.
Subandi menyambut baik pembentukan Pojok Pengawasan. Menurut dia, ruang itu dapat mendorong masyarakat berpartisipasi aktif dalam mengawasi tahapan pemilu dan menjadi sarana konsultasi kepemiluan.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
“Tempat ini tidak hanya sebagai ruang pengawasan, namun menjadi tempat yang luas untuk berinteraksi, berkolaborasi dan komunikasi,” kata Subandi.
Pojok Pengawasan Bawaslu Sidoarjo dan literasi demokrasi
Selain meresmikan Pojok Pengawasan, Subandi mengapresiasi Podcast Warung Demokrasi yang diluncurkan Bawaslu Sidoarjo. Program tersebut diharapkan memperkuat literasi demokrasi dan mendorong pengawasan partisipatif melalui obrolan yang santai dan mudah dipahami.
Subandi juga menilai podcast dapat menjadi sarana bagi Bawaslu untuk menyampaikan informasi kepemiluan di ruang digital. Ia berharap program itu mendekatkan lembaga pengawas pemilu dengan masyarakat.
“Alhamdulillah dengan adanya podcast ini akan mendekatkan diri dengan masyarakat dan menegaskan bahwa Bawaslu adalah rumah kita bersama,” ujar Subandi.
Ketua Bawaslu Sidoarjo Agung Nugraha mengatakan, diskusi dalam podcast bersama bupati turut membahas penguatan demokrasi inklusif. Salah satu isu yang dibicarakan ialah peran kepala daerah dalam menjaga keberlanjutan kebijakan inklusif dan memastikan pemenuhan hak ekonomi bagi penyandang disabilitas.
Agung menyebut sejumlah kebijakan terkait isu tersebut sudah mulai diakomodasi dalam regulasi. Namun, menurut dia, tantangan tidak berhenti pada penerbitan aturan. Konsistensi dan komitmen dalam menjalankan kebijakan setelah ditetapkan juga perlu dijaga, termasuk terkait kewajiban ketenagakerjaan untuk mempekerjakan penyandang disabilitas.
“Ya hari ini memang di dalam beberapa policy-nya memang sudah ada. Tapi yang paling penting itu tidak hanya membuat kebijakannya, tetapi bagaimana menjaga konsistensi sama komitmen pasca kebijakan itu dikeluarkan. Termasuk aturan-aturan baru menyangkut kewajiban ketenagakerjaan, mempekerjakan disabilitas, dan seterusnya,” kata Agung.
Edukasi pemilih muda dan tantangan informasi digital
Dalam diskusi itu, Agung juga menyoroti pendidikan demokrasi bagi generasi muda, termasuk Gen Z dan Gen Alpha. Berdasarkan pengalaman sejumlah kegiatan Bawaslu Sidoarjo, seperti Bawaslu Goes to School, Bawaslu Goes to Campus, dan Bawaslu Mengajar di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida), pelajar dan mahasiswa dinilai telah memiliki pemahaman dasar mengenai demokrasi dan hak konstitusional mereka.
Meski demikian, Agung mengingatkan arus informasi digital dapat membuat generasi muda menerima informasi yang tidak utuh atau terpengaruh framing yang kurang tepat. Menurut dia, Bawaslu perlu mengarahkan rasa ingin tahu pelajar dan mahasiswa agar tersalurkan dalam koridor konstitusional yang benar.
Ia menyebut hoaks dan politik uang masih menjadi persoalan utama dalam proses elektoral menuju 2029. Agung mengelompokkan tantangan tersebut dalam dua klaster, yakni hasutan dan suap.
“Dan PR ke depan di proses demokrasi kita menuju elektoral 2029, saya rasa masih di dua klaster utama, kalau tidak hasut ya suap. Sehingga hoaks sama politik uang itu memang masih menjadi persoalan utama juga di dalam proses elektoral yang akan kita hadapi ke depan,” ujarnya.
Untuk menghadapi tantangan tersebut, Bawaslu Sidoarjo berencana memperluas pendekatan kolaboratif dengan menggandeng para pemangku kebijakan. Pihak yang akan dilibatkan lain kepala daerah, partai politik, serta unsur penegak hukum seperti kejaksaan dan pengadilan.
Agung mengatakan kolaborasi diharapkan dapat memperluas penyebaran informasi mengenai kepemiluan dan demokrasi. Ruang diskusi, termasuk podcast, menjadi salah satu sarana untuk menyampaikan informasi tersebut bersama-sama.
“Dengan langkah itu, penyebarluasan informasi kepemiluan dan demokrasi dapat dilakukan bersama-sama. Termasuk melalui ruang-ruang diskusi seperti podcast ini,” pungkasnya.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.

















