Headline.co.id ~ Banda Aceh – Pemerintah mencatat 18.916 unit hunian sementara (huntara) telah selesai dibangun di Aceh hingga November 2026, setahun setelah bencana hidrometeorologi melanda Sumatera. Capaian itu disampaikan Kepala Posko Wilayah Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Aceh, Safrizal ZA, dalam konferensi pers di Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Aceh, Kamis (19/11/2026). Pembangunan huntara disebut telah mencapai 99,83 persen dari rencana, sementara hunian tetap (huntap) masih terus dikebut agar warga tidak terlalu lama tinggal di penampungan sementara. Pemulihan juga mencakup layanan kesehatan, pendidikan, rumah ibadah, bantuan sosial, dan pasar rakyat.
Jumlah huntara yang rampung tersebut berasal dari rencana pembangunan 19.949 unit. Adapun huntap yang selesai dibangun baru 1.758 unit dari total rencana 49.184 unit, sedangkan 1.221 unit lainnya masih dalam proses pembangunan.
“Semula 1.400.000 orang ada di pengungsian. Hari ini mereka telah memperoleh, ada yang kembali ke kediaman dan ada yang memperoleh hunian sementara,” ujar Safrizal dalam konferensi pers bertajuk “Satu Tahun untuk Sumatera: Dari Penanganan Cepat menuju Pemulihan Berkelanjutan”.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Skema huntap melibatkan pemerintah daerah dan pihak lain
Pembangunan huntap dilakukan melalui beberapa skema. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menangani pembangunan secara komunal atau dalam satu kawasan permukiman. Sementara itu, pembangunan rumah di atas tanah milik warga atau skema in situ mendapat dukungan anggaran melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Untuk mempercepat pembangunan rumah in situ, Satgas PRR mengubah sebagian mekanisme penyaluran anggaran. Dana akan disalurkan melalui bendahara pemerintah daerah, sehingga bupati dan wali kota dapat mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan di wilayah masing-masing.
Skema tersebut juga diarahkan untuk melibatkan penyedia jasa dan pengusaha lokal. Pemerintah berharap percepatan pembangunan rumah sekaligus menggerakkan perekonomian daerah.
Pembangunan huntap turut melibatkan Polri, Yayasan Buddha Tzu Chi, Caritas, Kamar Dagang dan Industri (Kadin), serta Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Sejumlah pembangunan oleh berbagai pihak telah diselesaikan, termasuk di Aceh Utara.
Safrizal menegaskan, percepatan pembangunan huntap diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mengurangi waktu tinggal warga di huntara.
Layanan kesehatan pulih, sekolah dan rumah ibadah masih diperbaiki
Pemulihan layanan kesehatan di Aceh menunjukkan perkembangan. Seluruh rumah sakit, puskesmas, dan puskesmas pembantu telah kembali beroperasi. Namun, sejumlah fasilitas masih menjalani pekerjaan konstruksi untuk peningkatan bangunan.
Salah satunya Rumah Sakit Tamiang, yang sebelumnya terendam banjir hingga sekitar dua meter. Rumah sakit tersebut telah dibersihkan dan kembali memberikan pelayanan, sementara peningkatan fasilitas masih berlangsung.
Di sektor pendidikan, dari 3.120 sekolah terdampak, sebanyak 3.048 sekolah telah kembali melaksanakan pembelajaran di sekolah asal. Sebanyak 71 sekolah masih menggunakan kelas darurat, sedangkan satu sekolah lainnya melaksanakan pembelajaran dengan menumpang di tempat lain.
Pemulihan pelayanan keagamaan juga berlanjut. Dari 918 rumah ibadah terdampak, sebanyak 906 telah kembali beroperasi dan 12 lainnya masih belum dapat digunakan.
Bantuan sosial dan perbaikan rumah hampir seluruhnya tersalurkan
Di Aceh, bantuan isi hunian memiliki alokasi anggaran Rp729,942 miliar, dengan realisasi Rp725,109 miliar atau 99,34 persen. Bantuan jaminan hidup (jadup) dialokasikan sebesar Rp709,354 miliar dan terealisasi Rp702,912 miliar atau 99,09 persen.
Sementara itu, bantuan stimulan ekonomi memiliki alokasi Rp698,755 miliar. Realisasinya mencapai Rp692,220 miliar atau 99,06 persen.
Pemerintah juga menyiapkan bantuan perbaikan untuk 17.742 unit rumah rusak ringan senilai Rp266,13 miliar dan 12.919 unit rumah rusak sedang senilai Rp387,57 miliar. Total bantuan perbaikan rumah tersebut mencapai Rp653,70 miliar.
Penyaluran Dana Tunggu Hunian (DTH) telah mencapai 100 persen. Sebanyak 18.422 rekening dari total 18.422 sasaran telah menerima transfer bantuan.
115 pasar rakyat telah kembali beroperasi
Pemulihan ekonomi masyarakat terlihat dari beroperasinya kembali 115 pasar rakyat dari 127 pasar terdampak di Aceh. Sebanyak 12 pasar lainnya masih memerlukan penanganan.
Pasar yang kembali beroperasi mendukung ketersediaan kebutuhan sehari-hari dan aktivitas perdagangan. Safrizal menyampaikan, rehabilitasi dan rekonstruksi tidak hanya diarahkan untuk membangun kembali fasilitas yang rusak, tetapi juga memulihkan kualitas hidup masyarakat secara bertahap.
Pembangunan huntap, perbaikan sekolah dan rumah ibadah yang belum berfungsi, serta penanganan pasar yang belum beroperasi masih menjadi bagian dari pekerjaan pemulihan setelah satu tahun bencana Sumatera.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.


















