Headline.co.id ~ Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menegaskan komunikasi publik penting dalam pemulihan bencana Sumatra agar masyarakat mengetahui perkembangan penanganan dan pekerjaan yang masih berlangsung. Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Komdigi Fifi Aleyda Yahya menyampaikan hal itu dalam konferensi pers satu tahun penanganan bencana di Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Aceh, Kamis (19/11/2026). Informasi terbuka dan berkelanjutan diperlukan agar warga memahami capaian, catatan, serta langkah pemerintah berikutnya dalam memulihkan kehidupan masyarakat terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Dalam konferensi bertajuk “Satu Tahun untuk Sumatera: Dari Penanganan Cepat menuju Pemulihan Berkelanjutan” itu, pemerintah juga memaparkan perkembangan infrastruktur dan kondisi warga terdampak di Aceh. Hingga 18 November 2026, sebanyak 1.545 dari 1.638 ruas jalan daerah terdampak bencana hidrometeorologi telah kembali fungsional. Capaian tersebut setara 94,32 persen, sementara 93 ruas lainnya masih diperbaiki.
Komunikasi publik menyertai pemulihan bencana Sumatra
Fifi mengatakan penyampaian informasi kepada masyarakat perlu berjalan seiring dengan upaya pemerintah mempercepat pemulihan. Menurut dia, satu tahun penanganan bencana bukan waktu yang singkat. Sejumlah pekerjaan telah dilakukan, tetapi masih ada pekerjaan besar yang harus diselesaikan agar warga dapat kembali beraktivitas seperti sediakala.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
“Kita tentu berharap seluruh proses pemulihan dapat berjalan secepat mungkin, sehingga masyarakat bisa beraktivitas seperti sediakala,” ujar Fifi.
Ia menekankan informasi yang disampaikan tidak hanya berisi hasil pekerjaan pemerintah. Masyarakat juga perlu mengetahui kegiatan yang masih berjalan, catatan dalam penanganan, serta rencana tindak lanjut. Dengan demikian, perkembangan pemulihan dapat dipahami secara lebih utuh.
“Masyarakat perlu mengetahui apa saja yang sudah dikerjakan, apa yang masih berlangsung, kemudian apa saja catatannya, dan apa langkah pemerintah selanjutnya,” kata Fifi.
Fifi menjelaskan, komunikasi publik diperlukan untuk memberi gambaran mengenai proses pemulihan pascabencana dan langkah pemerintah dalam memenuhi kebutuhan warga terdampak. Pemerintah, menurut dia, perlu menjelaskan pekerjaan yang belum selesai dan tahapan berikutnya, tidak hanya menyampaikan capaian.
Dalam konferensi pers itu, Fifi memberi kesempatan kepada Kepala Posko Wilayah Aceh Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR), Safrizal ZA, untuk memaparkan perkembangan penanganan dan pemulihan di Aceh. Penjabat Sekretaris Daerah Aceh, Taufik, dijadwalkan menyampaikan perkembangan dari sisi pemerintah daerah. Penyampaian berkala diharapkan membantu masyarakat mengikuti proses pemulihan dan memperkuat kepercayaan terhadap upaya pemerintah.
Jalan nasional pulih, jembatan daerah masih berproses
Selain 1.545 ruas jalan daerah yang telah fungsional, seluruh 46 ruas jalan nasional terdampak di Aceh juga telah kembali beroperasi. Untuk jembatan daerah, dari 655 unit yang terdampak, sebanyak 386 unit atau 58,93 persen telah kembali fungsional.
Sementara itu, seluruh 23 jembatan nasional terdampak telah kembali berfungsi untuk mendukung mobilitas masyarakat. Namun, sebagian masih menggunakan konstruksi atau sambungan sementara.
Safrizal mengingatkan bahwa status fungsional tidak selalu berarti pekerjaan konstruksi telah tuntas. Jalan dan jembatan yang sudah bisa digunakan masih mungkin memerlukan pekerjaan lanjutan agar kembali permanen dan memenuhi kebutuhan jangka panjang.
“Yang dimaksud dengan 100 persen itu bukan 100 persen secara konstruksi selesai, akan tetapi fungsi jalan untuk operasional sudah bisa dijalankan. Walaupun sebagian tersambung dengan jembatan sementara,” ujar Safrizal.
Pemerintah Aceh mencatat 25.244 warga terdampak
Taufik mengatakan Pemerintah Aceh mencatat 25.244 jiwa terdampak bencana dan 844 jiwa mengungsi hingga Rabu (18/11/2026) pukul 17.00 WIB. Warga terdampak tersebar di empat kabupaten yang masih menjadi perhatian pemerintah daerah dalam penanganan bencana.
Pemerintah Aceh, kata Taufik, menyiapkan langkah antisipasi dan memastikan kebutuhan masyarakat terdampak tetap terpenuhi. Penanganan dilakukan melalui koordinasi lintas instansi, percepatan evakuasi, serta penyediaan bantuan dasar.
“Pemerintah Aceh berkomitmen memastikan kesiapsiagaan berjalan secara terkoordinasi dan penanganan bencana dilakukan dengan cepat serta tepat sasaran. Ini bukan hanya tentang menghadapi bencana, tetapi memastikan pemerintah hadir lebih cepat untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat,” ujar Taufik.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.


















