Headline.co.id, Bogor ~ Headline.co.id, Bogor (Kemenag) — Pendampingan eks narapidana terorisme (eks napiter) perlu dilakukan melalui koordinasi penyuluh agama, Densus 88 Antiteror Polri, dan unsur pemerintah setempat. Direktur Bina Orang dan Kelompok Terpapar BNPT, Brigjen Pol. Iwan Ristiyanto, menyampaikan hal itu dalam workshop di Bogor, Rabu (18/11/2026). Menurut Iwan, koordinasi diperlukan agar rehabilitasi dan reintegrasi eks napiter berjalan sesuai tugas serta kewenangan masing-masing pihak. Penyuluh agama juga diminta tidak langsung turun ke lapangan tanpa berkoordinasi dengan aparat keamanan dan pihak terkait.
Pendampingan eks napiter menjadi salah satu bagian penanggulangan terorisme yang tidak hanya mengandalkan penegakan hukum. Rehabilitasi dan reintegrasi sosial dibutuhkan untuk membantu mereka kembali menjalani kehidupan di tengah masyarakat.
“Penyuluh harus berkoordinasi dengan Densus 88, Bhabinkamtibmas, pemerintah daerah, dan pihak-pihak terkait lainnya. Jangan sampai penyuluh langsung bergerak ke lapangan tanpa koordinasi strategis,” ujar Iwan dalam Workshop Capacity Building: Spesialisasi Kapasitas Penyuluh Agama Islam Wilayah Depok dan Bogor untuk Rehabilitasi, Reintegrasi, dan Pemberdayaan Individu yang Terpapar Ekstremisme.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Koordinasi dalam pendampingan eks napiter
Iwan mengatakan, penyuluh agama memiliki posisi strategis karena berinteraksi langsung dengan masyarakat. Namun, dalam pendampingan eks napiter, mereka perlu berkoordinasi dengan aparat keamanan dan unsur pemerintah di wilayah setempat.
Koordinasi tersebut diperlukan agar setiap pihak memahami peran dan batas kewenangannya. Penyuluh juga perlu mengetahui petugas yang bertanggung jawab di wilayah pendampingan, sehingga komunikasi dan penanganan dapat berjalan terarah.
Iwan mencontohkan program pendampingan terhadap 33 orang yang dipulangkan dari Suriah. Program itu melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Agama (Kemenag), untuk membantu pemulihan dan penyesuaian mereka setelah kembali ke Indonesia.
Menurut Iwan, pencegahan juga perlu memperhatikan proses seseorang terpapar paham ekstremisme. Paparan itu dapat berawal dari sikap intoleran, lalu berkembang menjadi radikal dalam pemikiran dan tindakan hingga berujung pada keterlibatan dalam aksi terorisme.
“Radikalisme itu bukan sesuatu yang tiba-tiba. Ada proses yang dilalui, mulai dari intoleransi, kemudian radikalisme, hingga tindakan terorisme,” jelasnya.
Ia menyebut lingkungan keluarga, pergaulan, kondisi sosial, dan pengaruh ruang digital sebagai hal yang perlu diperhatikan dalam upaya pencegahan.
Pendekatan humanis untuk membangun kepercayaan
Plt. Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah Kemenag, Muchlis M. Hanafi, mengatakan pendampingan eks napiter merupakan tanggung jawab keagamaan dan kemanusiaan. Ia menilai penyuluh agama perlu menggunakan pendekatan humanis untuk membangun kepercayaan orang yang didampingi.
“Tidak semua harus dicerahi atau dinasihati sekaligus, tetapi bagaimana merebut hatinya terlebih dahulu dengan pendekatan yang humanis. Jika hatinya sudah bisa direbut, insyaallah pemikiran, sikap, dan perilakunya bisa kita arahkan,” ujar Muchlis.
Ia menambahkan, penyuluh agama perlu memahami regulasi dan prosedur pendampingan sebelum menjalankan tugas di lapangan. Pemahaman itu perlu disertai kemampuan membangun komunikasi dengan individu yang didampingi.
Dengan demikian, pembinaan tidak hanya berfokus pada penyampaian nasihat keagamaan, tetapi juga memperhatikan kondisi dan kebutuhan individu. Muchlis menekankan pentingnya pendekatan tersebut dalam proses pendampingan.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.

















