Headline.co.id, Jakarta ~ Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat A. Muhaimin Iskandar meminta seluruh pemangku kepentingan memperkuat pengawasan dan menutup celah kecurangan dalam pengelolaan dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Seruan itu disampaikan di Jakarta, Rabu (18/11/2026), saat menghadiri The 2nd Indonesia Healthcare Anti-Fraud Forum (INAHAFF) 2026. Menurut Muhaimin, pengawasan perlu diperkuat agar dana gotong royong tetap digunakan sesuai peruntukannya dan layanan kesehatan masyarakat berkelanjutan. Ia mendorong upaya tersebut dilakukan melalui pembaruan pedoman, deteksi dini, pemanfaatan teknologi, serta perlindungan bagi pelapor dan pekerja.
Muhaimin mengatakan pengelolaan dana JKN merupakan tanggung jawab bersama karena pembiayaannya bersumber dari kontribusi peserta dan dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kecurangan, kata dia, harus dicegah agar tidak merugikan keuangan program maupun mengurangi hak masyarakat atas pelayanan kesehatan.
“Kepada para regulator, kepada seluruh aparat penegak hukum, BPJS Kesehatan, dan dunia usaha, mari kita bersama-sama menutup seluruh celah-celah tata kelola yang memungkinkan terjadi kecurangan,” ujar Muhaimin.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Pengawasan dana JKN dan pencegahan kecurangan
Muhaimin mendorong pembaruan pedoman pencegahan kecurangan JKN, penguatan pengawasan dan deteksi dini, serta optimalisasi teknologi untuk mengenali potensi penyimpangan. Ia juga menekankan perlunya perlindungan terhadap pelapor dan pekerja, serta kepatuhan seluruh pihak dalam memenuhi kewajiban iuran.
“Perbaharui terus pedoman fraud JKN, perkuat pengawasan dan deteksi dini, mari kita optimalkan kemampuan teknologi, mari kita lindungi para pelapor, dan kita lindungi para pekerja serta penuhi kewajiban iuran kita semua,” sambungnya.
Dalam upaya menjaga tata kelola program, Muhaimin mengajak regulator, aparat penegak hukum, BPJS Kesehatan, dan dunia usaha untuk terlibat. Ia menegaskan, dana JKN perlu dijaga agar tetap memberi manfaat bagi peserta dan masyarakat yang mengandalkan layanan kesehatan.
Tambahan APBN untuk BPJS Kesehatan
Selain mengingatkan pentingnya pencegahan kecurangan, Muhaimin menyampaikan bahwa pemerintah memberikan dukungan anggaran untuk menjaga ketahanan BPJS Kesehatan. Pada 2026, pemerintah menambahkan anggaran Rp20 triliun. Dengan tambahan tersebut, total dana APBN yang dikucurkan untuk BPJS Kesehatan pada tahun ini mencapai lebih dari Rp60 triliun.
Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito menjelaskan, tambahan Rp20 triliun itu telah diterima dalam dua tahap. Dana tahap pertama sebesar Rp10 triliun telah digunakan untuk membayar klaim pelayanan kesehatan.
Adapun realisasi tahap kedua sebesar Rp10 triliun akan dilakukan setelah BPJS Kesehatan menyampaikan laporan pelaksanaan kepada Kementerian Keuangan. Proses tersebut juga akan melalui pemeriksaan dan pembahasan.
JKN melindungi 285,83 juta jiwa
Program JKN saat ini telah melindungi 285,83 juta jiwa, setara dengan 98,52 persen penduduk Indonesia. Cakupan perlindungan tersebut perlu dijaga melalui tata kelola yang sehat, pengawasan yang kuat, dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan.
Penguatan pengawasan dan pencegahan kecurangan menjadi bagian dari upaya menjaga dana JKN agar digunakan sesuai peruntukannya. Muhaimin mengingatkan bahwa sumber dana program berasal dari iuran peserta dan dukungan APBN, sementara Prihati memaparkan tahapan penggunaan tambahan anggaran pemerintah untuk pembayaran klaim dan proses realisasi berikutnya.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.


















