Headline.co.id, Morowali ~ Headline.co.id, Bungku, Pemerintah Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, menyiapkan langkah menghadapi potensi bencana hidrometeorologi pada musim hujan 2026/2027 dengan menerbitkan surat edaran Bupati Morowali. Kebijakan itu berlaku sebagai pedoman bagi perangkat daerah, pemerintah kecamatan, desa dan kelurahan, serta perusahaan atau badan usaha. Langkah tersebut disusun untuk mengantisipasi risiko yang dapat muncul akibat peningkatan curah hujan, termasuk banjir dan tanah longsor. Pelaksanaannya mencakup pemetaan wilayah rawan, kesiapan sumber daya, pemeliharaan infrastruktur, hingga koordinasi penanganan darurat.
Surat Edaran Bupati Morowali Nomor 100.3.4.2/44/BPBD/2026 tentang Langkah-langkah Kesiapsiagaan Menghadapi Musim Hujan 2026/2027 diterbitkan oleh Bupati Iksan Baharudin Abdul Rauf. Surat itu menindaklanjuti informasi dan prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengenai potensi musim hujan di sebagian besar wilayah Indonesia pada akhir 2026 hingga awal 2027.
Peningkatan curah hujan berpotensi memicu banjir, tanah longsor, angin kencang, pohon tumbang, dan gelombang tinggi. Morowali memiliki wilayah dengan karakteristik beragam, mulai dari daerah aliran sungai, kawasan pesisir dan kepulauan, hingga permukiman yang tersebar. Kondisi tersebut dinilai memerlukan kewaspadaan pemerintah dan masyarakat.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Empat unsur diminta memperkuat kesiapsiagaan bencana hidrometeorologi
Surat edaran itu mengarahkan empat unsur pelaksana untuk melakukan kesiapsiagaan secara terpadu, terkoordinasi, dan berkelanjutan. Mereka adalah kepala perangkat daerah, camat, kepala desa dan lurah, serta pimpinan perusahaan atau badan usaha.
Kepala perangkat daerah diminta mengidentifikasi dan memetakan wilayah rawan bencana sesuai tugas masing-masing, dengan berkoordinasi bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Morowali. Mereka juga diminta menyiapkan personel, kendaraan operasional, peralatan, sarana dan prasarana, serta logistik untuk mendukung penanganan darurat.
Pemeliharaan infrastruktur turut menjadi bagian dari arahan tersebut. Jalan, jembatan, drainase, saluran air, dan fasilitas pelayanan publik perlu mendapat perhatian untuk mendukung kesiapsiagaan menghadapi dampak musim hujan.
Secara khusus, BPBD diminta memperkuat koordinasi pentahelix yang melibatkan pemerintah, masyarakat, lembaga usaha, akademisi, dan media. BPBD juga perlu memastikan kesiapan posko penanganan darurat yang dapat beroperasi selama 24 jam apabila diperlukan, memantau informasi cuaca dan peringatan dini BMKG, serta melaksanakan apel kesiapsiagaan.
Peran camat hingga desa dan kelurahan
Camat diminta menginstruksikan kepala desa dan lurah untuk meningkatkan kewaspadaan di wilayah masing-masing. Koordinasi juga perlu diperkuat dengan BPBD, TNI, Polri, perangkat daerah terkait, Basarnas, perusahaan, dan unsur masyarakat.
Selain itu, camat bertanggung jawab mengidentifikasi lokasi rawan bencana, memantau perkembangan cuaca, dan menyosialisasikan langkah evakuasi mandiri. Perkembangan situasi serta kejadian bencana harus dilaporkan kepada Bupati Morowali melalui BPBD.
Di tingkat desa dan kelurahan, kepala desa dan lurah diminta mendata serta memetakan rumah penduduk, fasilitas umum, dan permukiman yang berada di wilayah rawan. Mereka juga diminta membentuk dan mengoptimalkan tim relawan penanggulangan bencana.
Upaya lain yang diarahkan meliputi kerja bakti membersihkan drainase dan sungai, pemeriksaan pohon yang rawan tumbang serta tebing rawan longsor, dan penyiapan jalur evakuasi maupun titik kumpul. Perlindungan kelompok rentan juga menjadi perhatian, termasuk bagi lanjut usia, anak-anak, penyandang disabilitas, ibu hamil, dan warga yang membutuhkan bantuan khusus.
Perusahaan diminta memeriksa kawasan operasional
Pimpinan perusahaan dan badan usaha diminta mengidentifikasi potensi bahaya di kawasan operasional. Area yang perlu diperhatikan lain pertambangan, industri, perkebunan, pelabuhan, permukiman pekerja, serta fasilitas pendukung lainnya.
Perusahaan juga harus memastikan kesiapan personel tanggap darurat, peralatan keselamatan, kendaraan operasional, alat komunikasi, dan logistik. Pemeriksaan serta pemeliharaan drainase, saluran air, kolam pengendapan (settling pond), tanggul, dan jalan operasional (hauling road) diperlukan untuk mengantisipasi banjir akibat curah hujan tinggi.
Arahan lainnya mencakup penyiapan sistem peringatan dini, prosedur tanggap darurat, dan jalur evakuasi. Perusahaan diminta mengadakan sosialisasi dan simulasi kesiapsiagaan bencana secara berkala bagi pekerja.
Dalam penanganan bencana, perusahaan diharapkan memberi dukungan berupa personel, peralatan, kendaraan, logistik, dan sumber daya lainnya. Kejadian bencana di kawasan operasional juga diminta segera dilaporkan kepada BPBD dan pemerintah setempat.
Melalui surat edaran tersebut, Pemkab Morowali mengarahkan unsur pemerintahan, dunia usaha, dan masyarakat untuk memperkuat koordinasi serta kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi selama musim hujan 2026/2027. Langkah itu ditujukan untuk meminimalkan risiko, melindungi keselamatan masyarakat, serta mengurangi kerugian harta benda dan kerusakan infrastruktur.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.

















