Headline.co.id ~ Headline.co.id, Jakarta, Pemerintah menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang tentang Kamar Dagang dan Industri (RUU Kadin) kepada Komisi VI DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (16/11/2026). Menteri Perdagangan Budi Santoso menyampaikan DIM itu dalam rapat kerja sebagai upaya memperkuat peran Kadin dalam mendukung investasi, perdagangan, dan pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah mengajukan enam pokok masukan, mulai dari penguatan kedudukan organisasi hingga transparansi pendanaan.
Usulan pemerintah dalam pembahasan RUU Kadin juga mencakup penyelarasan fungsi organisasi dengan kementerian dan lembaga serta pemberdayaan pelaku usaha. Menteri Perdagangan yang akrab disapa Busan hadir mewakili Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani, yang menjadi koordinator penyusunan DIM Pemerintah.
Busan mengatakan penguatan peran Kadin diperlukan untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi dan investasi nasional pada 2025–2029.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
“Pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi 8 persen dan investasi sekitar Rp13.032 triliun untuk periode 2025–2029. Target ini dapat dicapai dengan dukungan investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) dari dunia usaha secara terorganisasi,” kata Busan.
Enam masukan pemerintah untuk RUU Kadin
Pemerintah mengusulkan agar Kadin diperkuat sebagai satu wadah induk yang mandiri. Pengaturan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi itu diusulkan dilakukan melalui musyawarah nasional.
Masukan kedua adalah memperjelas kedudukan dan fungsi Kadin, termasuk dalam advokasi kebijakan, pembinaan, dan pendampingan pelaku usaha. Ketiga, pemerintah mengusulkan penyelarasan pelaksanaan fungsi Kadin dengan kewenangan sektoral kementerian dan lembaga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Untuk diplomasi ekonomi, kerja sama Kadin diarahkan dilakukan bersama perwakilan diplomatik dan konsuler Republik Indonesia. Kerja sama tersebut juga diusulkan diperkuat melalui koordinasi dengan perwakilan perdagangan, investasi, dan industri.
Masukan keempat mencakup penguatan peran Kadin dan anggotanya dalam pendidikan serta pelatihan vokasi, transformasi digital, promosi investasi, dan pengembangan kemitraan usaha besar dan UMKM.
Kelima, pemerintah mengusulkan penguatan tata kelola dan pengawasan organisasi. Pendanaan Kadin, menurut usulan itu, perlu dikelola secara transparan dan bertanggung jawab, diaudit, serta diatur secara terintegrasi.
Keenam, DIM mengusulkan ketentuan peralihan agar Kadin dapat menyesuaikan AD/ART setelah undang-undang baru berlaku.
DIM Pemerintah disusun dengan melibatkan Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Hukum, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, serta Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
UU Kadin dinilai perlu menyesuaikan dinamika usaha
Menurut Busan, Kadin memiliki posisi strategis sebagai wadah untuk menghimpun aspirasi dunia usaha sekaligus menghubungkan pelaku usaha dengan pemerintah. Organisasi itu juga berperan menyampaikan masukan kebijakan, memberikan pembinaan dan pendampingan, serta membantu pelaku usaha mengakses rantai pasok dan pasar global.
Namun, ia menilai perkembangan dunia usaha membutuhkan penyesuaian kerangka hukum agar peran Kadin tetap relevan dengan kebutuhan ekonomi nasional. Pengaturan Kadin saat ini masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri, yang telah berlaku hampir empat dekade.
“Dinamika pada dunia usaha menuntut penataan kembali agar Kadin lebih adaptif dan strategis. RUU Kadin mengatur organisasi sekaligus menata cara negara dan dunia usaha bekerja bersama dalam mendorong investasi, perdagangan, dan pertumbuhan ekonomi,” kata Busan.
Busan menyatakan pemerintah siap melanjutkan pembahasan DIM bersama DPR. “Kami siap membahas DIM Pemerintah secara konstruktif bersama DPR. Kami memohon dukungan seluruh pimpinan dan Anggota Komisi VI DPR RI terhadap DIM Pemerintah ini,” ujarnya.
DPR dorong Kadin menjadi jembatan dunia usaha
Anggota Komisi VI DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja RUU Kadin, Adisatrya Suryo Sulisto, menyampaikan dukungan terhadap pembaruan Undang-Undang Kadin. Menurut dia, penguatan regulasi diperlukan agar organisasi tersebut tidak hanya mewakili dunia usaha, tetapi juga menghubungkan kebijakan pemerintah dengan kebutuhan pelaku usaha.
“Kadin perlu diperkuat agar tidak hanya berperan sebagai wadah komunikasi dan representasi dunia usaha, tetapi juga mampu menjadi jembatan dunia usaha dan kebijakan pemerintah, memperkuat keterhubungan pelaku usaha besar dan UMKM, serta memberikan manfaat nyata bagi anggotanya,” ujar Adisatrya.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.



















