Headline.co.id, Gorontalo ~ Wilayah Kerja Kementerian Hak Asasi Manusia (Wilker KemenHAM) Gorontalo mematangkan usulan Desa Sadar HAM 2027 sekaligus menuntaskan pelaporan aksi HAM yang tenggatnya jatuh pada 20 November 2026. Koordinator Wilker KemenHAM Gorontalo, Sarton Dali, menyampaikan arahan tersebut dalam rapat internal di ruang rapat kantor setempat, Senin (16/11/2026). Tim diminta mempertimbangkan jarak dan kesiapan wilayah dalam mengusulkan desa, serta berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) di tingkat kabupaten/kota untuk menindaklanjuti pelaporan.
Rapat diikuti seluruh tim Wilker KemenHAM Gorontalo, termasuk pegawai negeri sipil (PNS), pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), dan peserta Program Magang KemenHAM. Pertemuan itu menindaklanjuti arahan Kepala Bidang Instrumen dan Penguatan HAM, Kanwil KemenHAM Sulawesi Tengah, Mirfad Rosana Basalamah, yang disampaikan dalam apel kerja pagi.
Usulan Desa Sadar HAM mempertimbangkan kesiapan wilayah
Dalam pembahasan Desa Sadar HAM 2027, Sarton meminta tim menilai sejumlah aspek sebelum menentukan lokasi yang akan diusulkan. Pertimbangan itu mencakup jarak dari kantor dan kesiapan wilayah untuk mendukung pelaksanaan program.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Gorontalo Utara, yang disebut sebagai wilayah relatif jauh, tetap masuk dalam pertimbangan. Penentuan lokasi diharapkan dilakukan secara cermat agar pelaksanaan program dapat berjalan efektif dan sesuai kebutuhan.
Arahan tersebut menjadi bagian dari persiapan usulan program untuk 2027. Namun, bahan yang disampaikan dalam rapat juga memuat pekerjaan yang harus diselesaikan dalam waktu dekat, terutama pelaporan aksi HAM dengan batas waktu 20 November 2026.
Pelaporan aksi HAM ditargetkan selesai 20 November
Jajaran Wilker KemenHAM Gorontalo diminta memperhatikan tenggat pelaporan aksi HAM tersebut. Tindak lanjutnya akan dilakukan melalui koordinasi dengan Dinas PMD di tingkat kabupaten/kota.
Selain pelaporan aksi, Sarton mengingatkan para penanggung jawab kegiatan atau person in charge (PIC) agar segera menyiapkan laporan tahunan. PIC yang dimaksud berasal dari Bidang Instrumen dan Penguatan HAM (IDP) serta Bidang Pelayanan dan Kepatuhan HAM (PDK).
Laporan tahunan itu mencakup beberapa bidang pekerjaan, lain isu HAM internasional, analisis dan evaluasi rancangan peraturan daerah (Ranperda) maupun peraturan daerah, penguatan kapasitas HAM, serta evaluasi tenaga penggerak HAM di desa.
Penyebutan sejumlah cakupan tersebut menunjukkan bahwa persiapan laporan melibatkan program dan evaluasi dari beberapa bidang. Karena itu, para PIC diminta mulai menyiapkan bahan laporan agar proses penyusunan dapat dilakukan sesuai arahan.
Persiapan Hari HAM Sedunia juga dibahas
Rapat turut membahas persiapan peringatan Hari HAM Sedunia yang jatuh pada 10 Desember 2026. Seluruh jajaran tim KemenHAM didorong berkoordinasi dengan menyampaikan surat kepada gubernur, bupati, dan wali kota.
Surat tersebut berkaitan dengan kegiatan publikasi dan pemasangan spanduk untuk menyemarakkan peringatan. Dengan demikian, agenda peringatan Hari HAM Sedunia disiapkan bersamaan dengan pematangan usulan Desa Sadar HAM dan penyelesaian pelaporan.
Rapat internal itu menjadi bagian dari upaya Wilker KemenHAM Gorontalo mengarahkan pelaksanaan program, menyelesaikan pelaporan sesuai tenggat, serta menyiapkan agenda penguatan HAM di daerah. Artikel ini tidak memuat kutipan langsung karena bahan sumber hanya menyajikan pernyataan narasumber secara tidak langsung.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.


















