Headline.co.id, Palu ~ Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar minimal 70 persen hasil pengelolaan izin usaha pertambangan (IUP) dinikmati negara. Arahan itu disampaikan saat membuka Tanwir Muhammadiyah Tahun 2026 sekaligus menghadiri Milad ke-114 Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Palu, Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026). Prabowo menyebut kebijakan tersebut sebagai bagian dari pembenahan sistem ekonomi agar kekayaan sumber daya alam memberi manfaat lebih besar bagi masyarakat. Ia juga menekankan pengawasan ekspor melalui satu pintu untuk memastikan laporan volume komoditas sesuai dengan jumlah sebenarnya.
“Saya kasih instruksi ke menteri-menteri terutama menteri ESDM, semua izin tambang, semua IUP mulai dari sekarang minimal 70 persen harus dinikmati oleh negara,” tegas Presiden.
Prabowo mengatakan Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah dan telah menarik perhatian bangsa-bangsa lain selama ratusan tahun. Menurutnya, pengelolaan kekayaan tersebut harus mengutamakan kepentingan nasional dan kesejahteraan masyarakat.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Dalam arahannya di Palu, ia mengaitkan instruksi soal 70 persen hasil pertambangan dengan perlunya memperbaiki tata kelola ekonomi. Pemerintah, kata dia, berupaya memastikan manfaat ekonomi dari sumber daya nasional tidak mengalir keluar dan dapat dinikmati masyarakat Indonesia.
Prabowo soroti manfaat kekayaan alam yang keluar
Presiden menilai potensi sumber daya alam yang besar belum sepenuhnya dikelola dengan sistem yang menjamin manfaatnya tinggal di Indonesia. Ia menyinggung praktik pemanfaatan kekayaan alam yang, menurutnya, memberi keuntungan kepada pihak tertentu, sementara hasilnya dibawa ke luar negeri.
“Ratusan tahun bangsa-bangsa datang ke nusantara kita, ratusan tahun. Memang dia ke sini mau piknik, mau wisata? Dia ke sini karena kita sangat kaya dengan segala komunitas mineral dan segala yang dibutuhkan oleh dunia ada di nusantara ini. Dari ratusan tahun sampai sekarang,” ujar Prabowo.
Ia kemudian berbicara kepada para pemimpin umat dan rakyat yang hadir, serta menyoroti kekayaan daerah yang dibawa keluar tanpa hasilnya tinggal di Indonesia.
“Anda adalah pemimpin umat. Anda adalah pemimpin rakyat. Anda lebih dekat dari rakyat. Anda ada di daerah-daerah. Anda lihat dengan mata Anda sendiri kekayaan Anda, kekayaan rakyat kita, bawa keluar, bawa keluar, bawa keluar, dan alhamdulillah hasilnya tidak tinggal di Indonesia. Saya bertanya, saya bertanya kepada banyak profesor itu, ini sistem apa?” tegasnya.
Prabowo menyatakan pemerintah berupaya memperbaiki persoalan tata kelola ekonomi, termasuk penyalahgunaan kewenangan dan kepentingan yang dinilai menghambat optimalisasi manfaat kekayaan negara. Ia mengatakan pembenahan itu ditujukan agar sumber daya nasional dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat, termasuk mengurangi kemiskinan dan kelaparan.
“Yang dikerjakan oleh pembantu-pembantu saya semua ini, yang kita kerjakan adalah bagaimana kita memperbaiki sistem yang keliru, menyelamatkan kekayaan rakyat Indonesia supaya bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia,” ungkap Presiden.
Pengelolaan hasil pertambangan berlandaskan Pasal 33
Presiden menegaskan pembenahan ekonomi nasional harus berlandaskan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal tersebut mengamanatkan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.
Prabowo menyebut prinsip ekonomi kekeluargaan sebagai amanat para pendiri bangsa yang harus menjadi pedoman dalam pengelolaan kekayaan dan pembangunan ekonomi nasional.
“Sistem ekonomi kita adalah sistem ekonomi kekeluargaan. Ini bukan kata Prabowo Subianto, bukan. Ini perintah pendiri-pendiri bangsa kita. Ini yang dititip kepada kita, dan ini hampir hilang,” kata Presiden.
Ia juga menilai pembenahan sistem ekonomi perlu ditopang perbaikan tata kelola politik dan kepemimpinan nasional. Prabowo mengajak para pemimpin politik melakukan evaluasi dan mengoreksi penyimpangan dalam sistem yang berjalan.
“Ini adalah sekarang tanggung jawab kepemimpinan. Sekarang pemimpin-pemimpin politik. Saya bicara dengan para ketua umum. Berani nggak kita mengadakan perbaikan? Kalau ada penyimpangan, kita harus koreksi, penyimpangan, koreksi,” ujarnya.
Ekspor satu pintu untuk mengawasi laporan komoditas
Selain sektor pertambangan, Prabowo menekankan pentingnya pengawasan ekspor untuk mencegah manipulasi laporan komoditas yang berpotensi merugikan negara. Ia menyampaikan pemerintah menerapkan mekanisme ekspor satu pintu melalui lembaga yang ditunjuk.
Menurut Presiden, laporan ekspor harus mencerminkan volume komoditas sebenarnya agar pencatatan dan pengawasan pemanfaatan kekayaan nasional lebih akurat. Ia mencontohkan laporan untuk ekspor 100 ton tidak boleh mencatat jumlah yang lebih rendah.
“Semua ekspor sekarang harus melalui satu pintu, yaitu melalui lembaga yang kita tunjuk sehingga negara sekarang tidak bisa dibohongi lagi. Kalau ekspornya 100 ton, ya laporan 100 ton. Jangan 100 ton laporannya 50 ton atau 30 ton,” pungkas Prabowo.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
![[Siaran Pers] Targetkan Layanan Publik Digital Berkualitas, Pemerintah Petakan Enam Bidang Kompetensi Digital ASN](https://www.headline.co.id/wp-content/uploads/2026/11/siaran-pers-targetkan-layanan-publik-digital-berkualitas-pemerintah-petakan-enam-bidang-kompetensi-digital-asn.jpg)
