![[Siaran Pers] Meutya Hafid: Ruang Redaksi Tak Boleh Kalah dari Algoritma Platform Global](https://www.headline.co.id/wp-content/uploads/2026/11/siaran-pers-meutya-hafid-ruang-redaksi-tak-boleh-kalah-dari-algoritma-platform-global.jpg)
Headline.co.id, Jakarta ~ Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan ruang redaksi harus tetap memegang kendali dalam menentukan berita di tengah besarnya pengaruh algoritma platform digital global. Pernyataan itu disampaikan dalam Peluncuran Media Swara Indonesia Raya di Jakarta Pusat, Jumat (13/11/2026). Menurut Meutya, jurnalis dan editor perlu menilai konteks serta kepentingan masyarakat, bukan sekadar mengikuti sistem distribusi perusahaan teknologi. Ia mengaitkan kendali tersebut dengan upaya menjaga kedaulatan informasi Indonesia.
Sekitar 64 persen masyarakat kini mendapatkan informasi melalui media sosial, kata Meutya. Besarnya penggunaan platform digital itu turut memperkuat pengaruh algoritma terhadap distribusi dan jangkauan informasi. Namun, menurutnya, mekanisme platform belum tentu mempertimbangkan nilai jurnalistik dan dampak pemberitaan bagi masyarakat.
“Kita harus punya kendali terhadap algoritma. Algoritma yang ditentukan oleh manusia yang memiliki kemampuan untuk menilai mana berita yang membawa kebaikan dan mana berita yang justru membawa mudarat,” ujar Meutya.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Peran jurnalis dan editor di tengah pengaruh algoritma
Meutya mengatakan algoritma perusahaan teknologi global berpengaruh besar dalam menentukan informasi yang menjangkau publik. Ia menilai orientasi perusahaan-perusahaan tersebut tidak selalu sejalan dengan kepentingan masyarakat maupun prinsip jurnalistik.
“Algoritma ditentukan oleh perusahaan-perusahaan teknologi dunia yang mungkin sama sekali tidak paham jurnalistik, yang sama sekali keberpihakannya lebih banyak kepada profit oriented, bukan greater good,” tegasnya.
Ia juga menilai kecerdasan artifisial (AI) belum dapat sepenuhnya menggantikan penilaian manusia atas kualitas dan dampak informasi. Jurnalis dan editor, menurut Meutya, tetap dibutuhkan untuk memahami konteks, mempertimbangkan kepentingan publik, dan menilai konsekuensi dari suatu pemberitaan.
“Sistem kecerdasan artifisial sekelas apa pun nampaknya belum mampu melakukan itu,” katanya.
Pergeseran konsumsi informasi ke media sosial terjadi bersamaan dengan tekanan terhadap industri media nasional. Meutya mengakui kapasitas ruang redaksi saat ini menghadapi tekanan dibandingkan satu dekade lalu. Meski demikian, ia menilai kondisi tersebut tidak boleh membuat media kehilangan peran dalam menjaga kualitas informasi.
“Tidak mudah, karena sekali lagi algoritma yang begitu besar, kita lawan dengan satu-satu algoritma dari ruang redaksi kita yang mungkin kondisinya saat ini lebih mengecil dari 10 tahun lalu. Tapi tetap saja, it matters,” ungkapnya.
Pemerintah pertahankan aturan dukungan jurnalisme
Untuk memperkuat ekosistem jurnalistik nasional, pemerintah terus mempertahankan implementasi Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas. Meutya mengatakan kebijakan itu tetap dijalankan meskipun menghadapi tekanan dan penolakan dari sejumlah perusahaan teknologi global.
“Jadi ini kita coba pertahankan, di tengah permintaan-permintaan dari negara-negara yang juga dekat dengan kita, bahwa aturan ini belum ada, toh sampai hari ini aturan ini masih kita tegakkan,” jelasnya.
Pemerintah juga telah menggulirkan pembahasan undang-undang terkait hak media di DPR. Meutya mengakui upaya tersebut menghadapi tantangan, termasuk penolakan perusahaan teknologi besar dunia. Ia menegaskan perlindungan terhadap industri media dan jurnalistik nasional tetap perlu diupayakan.
“Perusahaan-perusahaan besar dunia memang melawan, tapi kita harus upayakan untuk tetap melindungi ekosistem informasi, termasuk media dan jurnalistik. Tentu dengan berbagai daya yang kita punya, meski berlawanan dengan perusahaan-perusahaan besar teknologi kelas dunia,” tegasnya.
Media konvensional dinilai masih punya ruang tumbuh
Di tengah tekanan yang dihadapi industri media, Meutya menyebut kehadiran media baru seperti Swara Indonesia Raya sebagai tanda bahwa jurnalistik nasional masih memiliki peluang untuk tumbuh. Ia tidak sepakat jika tantangan media di berbagai negara langsung dimaknai sebagai berakhirnya masa depan media konvensional di Indonesia.
Menurutnya, keberagaman saluran informasi tetap diperlukan, termasuk media cetak dan media konvensional. Ketergantungan pada internet juga perlu dicermati, terutama ketika terjadi gangguan keamanan dan layanan digital di sejumlah negara.
Meutya berharap media nasional menjaga independensi ruang redaksi dan tetap berpihak pada kepentingan masyarakat. Kendali atas informasi, katanya, perlu mempertimbangkan kultur Indonesia, kebutuhan publik, serta hukum nasional.
“Kalau kita bersama-sama selalu untuk menyampaikan pentingnya kita untuk memilih algoritma yang sesuai dengan kultur kita, yang sesuai dengan informasi bagi masyarakat kita dan yang sesuai dengan hukum yang berlaku di negara kita, maka disitulah kedaulatan informasi insya Allah akan tercapai,” pungkasnya.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
