Headline.co.id, Jakarta ~ Kementerian Perhubungan (Kemenhub) membahas usulan penerapan One Stop Security (OSS) untuk penumpang transfer penerbangan domestik, Kamis (12/11/2026), di Jakarta. Pembahasan itu berlangsung dalam Pertemuan Ke-3 Komite Nasional Keamanan Penerbangan (KNKP) Tahun 2026 yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Skema yang diusulkan PT Angkasa Pura Indonesia ini memungkinkan hasil pemeriksaan di bandara asal diakui di bandara transfer, sehingga penumpang tidak perlu menjalani pemeriksaan ulang jika persyaratan keamanan terpenuhi. Kemenhub membahasnya untuk mempercepat perpindahan penumpang tanpa mengurangi standar keamanan penerbangan.
Pertemuan tersebut mengangkat tema “Penilaian Keamanan yang Efektif dalam Penanganan Penumpang Transit dan Transfer Domestik Guna Peningkatan Pelayanan”. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Lukman F. Laisa mengatakan usulan OSS ditujukan bagi penumpang transit dan transfer penerbangan domestik ke domestik di bandar udara yang dikelola PT Angkasa Pura Indonesia.
“Salah satu agenda utama yang dibahas dalam pertemuan kali ini adalah usulan implementasi skema One Stop Security (OSS) oleh PT Angkasa Pura Indonesia bagi penumpang transit dan transfer penerbangan domestik ke domestik di bandar udara yang dikelolanya,” kata Lukman.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
One Stop Security mensyaratkan kesetaraan keamanan
Melalui OSS, tahapan pemeriksaan berulang yang tidak diperlukan diharapkan dapat disederhanakan. Waktu perpindahan penumpang dari penerbangan asal ke penerbangan lanjutan berpotensi lebih singkat, sementara risiko keterlambatan akibat pemeriksaan ulang dapat ditekan. Namun, skema ini tidak menghapus kewajiban pemeriksaan keamanan.
Ketentuan ICAO Annex 17 dan ICAO Document 8973 pada prinsipnya mewajibkan penumpang transfer, bagasi kabin, dan bagasi tercatat menjalani pemeriksaan keamanan sebelum penumpang memasuki pesawat lanjutan. Pemeriksaan ulang hanya dapat ditiadakan jika ada validasi bahwa langkah keamanan di bandara asal memenuhi standar setara.
Selain itu, perlindungan terhadap potensi tindakan melawan hukum (acts of unlawful interference) harus dijamin secara berkelanjutan selama proses perpindahan penumpang dan bagasi. Prinsip ini dikenal sebagai Recognition of Equivalence of Security Measures atau pengakuan kesetaraan langkah-langkah keamanan.
Dengan prinsip tersebut, hasil pemeriksaan di bandara asal dapat diakui di bandara transfer sepanjang persyaratan dan prosedur keamanan yang berlaku dipenuhi. Karena itu, penerapan OSS memerlukan kesesuaian standar, koordinasi, serta mekanisme pengawasan untuk memastikan tidak ada celah keamanan selama proses transfer.
Lima aspek menjadi perhatian dalam penerapan OSS
Dalam pembahasan KNKP, terdapat lima aspek yang menjadi perhatian untuk mendukung implementasi OSS. Pertama, penguatan kolaborasi antarpemangku kepentingan diperlukan agar standar keamanan dalam proses transfer penumpang dan bagasi selaras.
Kedua, sumber daya keamanan—termasuk fasilitas, personel, dan perangkat pemeriksaan—perlu digunakan secara efektif tanpa menurunkan standar maupun kualitas pemeriksaan. Ketiga, alur dan prosedur yang lebih terintegrasi diharapkan mempercepat perpindahan penumpang dari penerbangan asal menuju penerbangan lanjutan.
Keempat, duplikasi pemeriksaan keamanan yang tidak diperlukan dapat diminimalkan untuk mempersingkat waktu tunggu dan menekan potensi keterlambatan penerbangan. Kelima, integrasi proses pelayanan diharapkan meningkatkan pengalaman penumpang sehingga perjalanan dengan penerbangan lanjutan menjadi lebih lancar, nyaman, dan efisien.
Lukman mengatakan forum KNKP menjadi ruang bagi para pemangku kepentingan untuk menyamakan persepsi dan merumuskan langkah penerapan OSS. Ia menekankan bahwa upaya meningkatkan efisiensi layanan harus tetap disertai jaminan keamanan.
“Melalui forum KNKP ini, kami berharap seluruh pemangku kepentingan dapat menyamakan persepsi dan merumuskan langkah implementasi yang tepat, terukur, serta sesuai dengan standar keamanan penerbangan. Efisiensi pelayanan harus berjalan beriringan dengan jaminan keamanan, sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan penerbangan yang aman, nyaman, dan berkualitas,” tegasnya.
Keamanan tetap menjadi prioritas
Penerapan OSS sejalan dengan upaya pemerintah meningkatkan kualitas pelayanan transportasi udara melalui sistem yang lebih terintegrasi. Kebijakan tersebut juga mendukung agenda peningkatan kualitas pelayanan publik serta pembangunan infrastruktur dan konektivitas nasional sebagaimana arah Asta Cita, khususnya penguatan infrastruktur dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Keberhasilan skema ini bergantung pada kemampuan seluruh pemangku kepentingan memastikan kesetaraan standar keamanan antarbandar udara, termasuk pengawasan terhadap penumpang dan bagasi selama proses transfer. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara akan terus mendorong sinergi para pemangku kepentingan untuk meningkatkan standar keamanan dan kualitas pelayanan penerbangan nasional.
Dengan demikian, OSS diharapkan dapat memangkas waktu tunggu dan mengurangi pemeriksaan berulang sekaligus memastikan penumpang tetap terlindungi selama perjalanan udara.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
![[Siaran Pers] Targetkan Layanan Publik Digital Berkualitas, Pemerintah Petakan Enam Bidang Kompetensi Digital ASN](https://www.headline.co.id/wp-content/uploads/2026/11/siaran-pers-targetkan-layanan-publik-digital-berkualitas-pemerintah-petakan-enam-bidang-kompetensi-digital-asn.jpg)
