Headline.co.id, Jakarta ~ Kementerian Agama memetakan kondisi dan kebutuhan pendidikan muadalah serta diniyah formal untuk memperkuat penjaminan mutu lembaga pendidikan keagamaan. Pemetaan tersebut dibahas dalam Sharing Session Pemangku Kepentingan Pendidikan Muadalah dan Diniyah Formal di Jakarta, Selasa (10/11/2026). Kegiatan ini melibatkan unsur pemerintah, Majelis Masyayikh, Dewan Masyayikh, asosiasi, akademisi, forum komunikasi penyelenggara pendidikan, dan praktisi pesantren. Proses pemetaan dilakukan secara bottom-up melalui diskusi mengenai karakteristik, kurikulum, serta perangkat pembelajaran di masing-masing model pendidikan.
Direktur Bina Pendidikan Muadalah dan Diniyah Formal, Mastuki, mengatakan pemetaan diperlukan agar kebijakan dan layanan pemerintah tidak disusun berdasarkan asumsi, melainkan berangkat dari kondisi nyata di pesantren.
“Program dan layanan pemerintah harus berangkat dari kebutuhan riil pesantren. Karena itu, kita perlu mendengar terlebih dahulu, memetakan kondisinya, baru kemudian merumuskan intervensi yang tepat,” ujar Mastuki.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Menurut Mastuki, pihak yang paling memahami dinamika pendidikan pesantren adalah mereka yang terlibat langsung dalam penyelenggaraannya. Mereka mencakup kiai, nyai, masyayikh, serta para pengelola lembaga pendidikan.
Pemetaan Pendidikan Muadalah Berbasis Kebutuhan Pesantren
Mastuki menjelaskan, pemetaan pendidikan muadalah dan diniyah formal diarahkan untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai praktik pendidikan, kekuatan, tantangan, dan kebutuhan setiap model penyelenggaraan pesantren.
Pendidikan pesantren memiliki karakteristik yang beragam. Sebagian lembaga menerapkan pendalaman kitab kuning secara bertahap, sementara lainnya menggunakan pola muallimin yang memadukan dirasah dan penguatan bahasa. Selain itu, terdapat pendidikan diniyah formal yang diselenggarakan dengan struktur pendidikan yang lebih terarah.
Keberagaman tersebut, menurut Mastuki, tidak perlu dihilangkan melalui penyeragaman bentuk pendidikan. Setiap model justru perlu dikenali dan diperkuat sesuai kekhasannya.
Dengan demikian, masing-masing lembaga dapat berkembang menggunakan standar mutu yang sesuai dengan karakteristik pendidikannya. Hasil pemetaan itu akan digunakan sebagai landasan strategis bagi Direktorat Jenderal Pesantren dalam merancang program, kebijakan, dan layanan yang lebih terarah.
Melibatkan 26 Unsur dan Lembaga Terkait
Kasubdit Kurikulum, Evaluasi, dan Penjaminan Mutu, Endi Suhendi, melaporkan Sharing Session perdana tersebut melibatkan 26 unsur undangan dan lembaga terkait.
Peserta yang terlibat lain perwakilan Pusat Kurikulum dan Pembelajaran (Puskurjar) Kemendikdasmen, UIN Jakarta, Majelis Masyayikh, Dewan Masyayikh, serta asosiasi penyelenggara pendidikan seperti FKPM Salafiyah-Muallimin dan ASPENDIF.
Keterlibatan berbagai unsur tersebut dimaksudkan untuk menghimpun masukan dari pihak yang memiliki pengalaman dan pengetahuan terkait penyelenggaraan pendidikan muadalah serta diniyah formal.
Forum itu juga menjadi ruang untuk membahas perbedaan model pendidikan pesantren secara lebih terperinci. Peserta tidak hanya mendiskusikan aspek umum penjaminan mutu, tetapi juga melihat praktik pembelajaran yang berlangsung di setiap lembaga.
Diskusi Membahas Kurikulum hingga Perangkat Pembelajaran
Dalam kegiatan tersebut, peserta dibagi ke dalam kelompok berdasarkan model Muallimin, Salafiyah, dan Pendidikan Diniyah Formal (PDF).
Setiap kelompok mengeksplorasi konstruksi kurikulum, silabus, kitab yang digunakan, serta perangkat pembelajaran di masing-masing lembaga. Pembahasan itu menjadi bagian dari upaya memetakan kondisi riil pendidikan dan menemukan kebutuhan yang berbeda pada setiap model.
Hasil diskusi diharapkan dapat membantu pemerintah memahami praktik pendidikan yang telah berjalan di pesantren, termasuk kekuatan dan tantangan yang dihadapi penyelenggara.
Endi Suhendi berharap kegiatan tersebut tidak berhenti sebagai forum perdana. Ia ingin dialog dengan penyelenggara pendidikan terus dilakukan agar masukan dan pengalaman dari lapangan dapat menjadi bahan penguatan kebijakan.
“Harapannya, kegiatan ini bukan menjadi yang terakhir. Kita ingin membangun ruang dialog yang terus berlanjut sehingga berbagai masukan dan pengalaman dari penyelenggara pendidikan dapat menjadi bahan penguatan kebijakan,” tandas Endi.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
