![[Siaran Pers] Angga Raka Prabowo: DIM RUU Penyiaran Lindungi Kreator, Jaga Kebebasan Berekspresi](https://www.headline.co.id/wp-content/uploads/2026/11/siaran-pers-angga-raka-prabowo-dim-ruu-penyiaran-lindungi-kreator-jaga-kebebasan-berekspresi.jpg)
Headline.co.id ~ Pemerintah menempatkan perlindungan kebebasan berekspresi sebagai prinsip utama dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Melalui DIM RUU Penyiaran, pemerintah ingin menyesuaikan aturan dengan perkembangan media digital tanpa membatasi aktivitas warga, kreator konten, dan pelaku UMKM. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo menyampaikan hal itu dalam acara Pembubuhan Paraf DIM RUU Penyiaran di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026). Menurut Angga, pembaruan aturan diperlukan karena masyarakat kini dapat memproduksi dan menyebarkan informasi melalui akun pribadi, sedangkan penyiaran profesional memiliki karakteristik dan tanggung jawab berbeda.
“Negara hadir untuk melindungi, bukan untuk membungkam,” tegas Angga Raka Prabowo.
Pemerintah menilai Undang-Undang Penyiaran yang lahir pada 2002 perlu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi serta perubahan pola konsumsi informasi. Masyarakat tidak lagi hanya berperan sebagai penonton, tetapi juga menjadi produsen konten yang mampu menjangkau jutaan pengguna.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
“Anak-anak kita tidak lagi menonton TV di ruang keluarga, mereka menonton di genggaman tangan. Mereka bukan lagi penonton, mereka adalah produsen,” ujar Angga.
DIM RUU Penyiaran Bedakan Konten Pribadi dan Profesional
Dalam DIM RUU Penyiaran, pemerintah mengedepankan tiga prinsip utama. Prinsip pertama adalah menjaga kebebasan berekspresi dengan memastikan pengaturan tidak menyasar aktivitas ekspresi masyarakat sehari-hari.
Akun media sosial pribadi, vlog keluarga, dan konten kreator UMKM tidak serta-merta dikategorikan sebagai kegiatan penyiaran yang wajib memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran. Pemerintah membedakan aktivitas tersebut dari kanal yang telah beroperasi secara profesional dan memiliki karakteristik seperti lembaga penyiaran.
“Yang kita atur adalah yang profesional. Channel yang sudah seperti televisi, punya redaksi, punya jadwal, punya monetisasi besar, punya jangkauan jutaan orang. Itulah yang harus patuh pada Standar Isi Siaran,” jelas Angga.
Pembedaan itu menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memberi kejelasan mengenai batas pengaturan di tengah perubahan lanskap media. Di satu sisi, warga memiliki ruang untuk memproduksi dan menyebarkan konten. Di sisi lain, kegiatan penyiaran profesional dinilai memiliki tanggung jawab yang berbeda.
Perlindungan Anak dan Tanggung Jawab Platform Digital
Prinsip kedua yang dimuat dalam DIM adalah memastikan anak terlindungi dari konten berbahaya. Pemerintah melihat adanya ketimpangan pengaturan media konvensional dan platform digital.
Karena itu, DIM RUU Penyiaran memuat perhatian terhadap pembatasan akses berdasarkan usia, verifikasi usia, serta transparansi algoritma. Ketentuan tersebut diarahkan agar sistem distribusi konten turut memperhatikan keselamatan anak.
“Kita tidak melarang teknologi. Kita meminta teknologi untuk bertanggung jawab sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku di negara kita,” kata Angga.
Pemerintah dengan demikian tidak menyatakan pelarangan terhadap teknologi, melainkan mendorong adanya tanggung jawab platform digital sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.
Pemerintah Dorong Persaingan Adil di Industri Penyiaran
Prinsip ketiga adalah menciptakan persaingan yang adil bagi industri penyiaran nasional. Angga menilai lembaga penyiaran televisi dan radio selama ini menjalankan kewajiban terkait standar isi siaran, perpajakan, dan ketenagakerjaan.
Sementara itu, perkembangan platform digital menghadirkan tantangan baru dalam menciptakan persaingan yang seimbang. Pemerintah ingin pelaku penyiaran profesional diperlakukan dengan standar yang sama, sedangkan kreator pemula, UMKM, dan pelaku usaha kecil tetap memperoleh ruang untuk berkembang.
“Regulasi baru ini akan menciptakan level playing field dan fair competition. Yang sama-sama profesional, diatur dengan standar yang sama. Yang kecil, yang UMKM, yang kreator pemula, kita lindungi dan kita beri ruang tumbuh,” ungkap Angga.
Pembahasan DIM RUU Penyiaran Berlanjut Bersama DPR
Angga menyampaikan penyelesaian DIM RUU Penyiaran melibatkan koordinasi lintas kementerian. Koordinasi tersebut dilakukan untuk memastikan materi pembahasan selaras dengan peraturan perundang-undangan, termasuk UU ITE, UU Pers, dan UU Cipta Kerja.
Menurut Angga, kesepahaman pemerintah menjadi modal untuk memasuki pembahasan legislasi dengan satu pandangan. Namun, ia menegaskan berbagai substansi dalam DIM masih akan dibahas lebih lanjut bersama DPR.
“Paraf dari Bapak/Ibu Menteri hari ini bukan berarti semua isu selesai, tapi berarti Pemerintah sudah satu suara untuk masuk ke pembahasan DPR,” pungkasnya.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
