Headline.co.id, Jakarta ~ Menteri Agama Nasaruddin Umar menyambut gagasan penguatan Satu Data Masjid Indonesia untuk membenahi informasi rumah ibadah yang belum lengkap dan terintegrasi. Gagasan itu dibahas dalam audiensi bersama Anggota Komisi XI DPR RI Mulyadi dan tim Satu Data Masjid Indonesia di Jakarta, Senin (9/11/2026). Berdasarkan paparan tim, sekitar 100 ribu masjid dan musala diperkirakan belum masuk dalam pendataan. Pemutakhiran data dinilai penting agar kebijakan dan program pemberdayaan umat dapat disusun berdasarkan kondisi nyata di lapangan.
Persoalan pendataan tersebut tidak hanya berkaitan dengan jumlah rumah ibadah. Informasi mengenai lokasi, pengurus, kondisi fisik, kegiatan, serta kebutuhan masjid dan musala juga perlu tersedia secara lengkap dan diperbarui secara berkala.
![[Siaran Pers] Program Magang Nasional, Meutya Hafid Sambut Usulan Talenta Muda untuk Deteksi Judi Online dan Data Menara](https://www.headline.co.id/wp-content/uploads/2026/11/siaran-pers-program-magang-nasional-meutya-hafid-sambut-usulan-talenta-muda-untuk-deteksi-judi-online-dan-data.jpg)
Audiensi itu menyoroti masih adanya perbedaan sumber data dan keterbatasan informasi di tingkat lapangan. Kondisi tersebut berpotensi menyulitkan pemerintah dalam memetakan kebutuhan rumah ibadah maupun menyalurkan program secara tepat sasaran.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Menag mengapresiasi inisiatif penguatan pendataan masjid. Ia menyebut gagasan membangun sistem informasi masjid juga telah menjadi perhatian sejumlah pihak, termasuk Dewan Masjid Indonesia (DMI).
“Saya berterima kasih atas gagasan-gagasan ini, dahulu saya juga sudah merencanakan impian untuk membuat seperti itu,” ujar Menag.
Sekitar 100 Ribu Masjid dan Musala Belum Terdata
Rizky Pratama dari tim Satu Data Masjid Indonesia menjelaskan bahwa data yang tersedia saat ini belum sepenuhnya menggambarkan jumlah rumah ibadah di Indonesia. Mengacu pada data Sistem Informasi Masjid (SIMAS) Kementerian Agama yang digunakan dalam paparan, tercatat 315.124 masjid dan 388.713 musala.
Namun, tim memperkirakan masih ada sekitar 100 ribu masjid dan musala yang belum terdata. Kesenjangan itu terlihat dari proses pendataan ulang di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Sebelumnya, jumlah masjid di wilayah tersebut tercatat sekitar 6.000. Setelah dilakukan pendataan ulang dengan dukungan penyuluh agama Kemenag, jumlahnya menjadi sekitar 8.400 masjid. Artinya, terdapat selisih sekitar 2.400 masjid dari data sebelumnya.
Temuan di Kabupaten Bogor menjadi gambaran mengenai pentingnya pemutakhiran data. Rumah ibadah yang belum masuk dalam sistem berisiko tidak terjangkau pemetaan kebutuhan dan program pemerintah.
Menurut Rizky, kualitas data menjadi bagian penting dalam menentukan ketepatan program. “Tanpa data yang berkualitas, program hanya tebakan,” ungkapnya.
Tantangan pendataan juga tidak berhenti pada pencatatan identitas masjid. Akurasi lokasi, keterhubungan dengan pengurus, serta pembaruan kondisi fisik dan aktivitas rumah ibadah turut diperlukan untuk membangun pelayanan publik yang responsif.
Platform Satu Data Masjid Melengkapi SIMAS
Untuk menjawab persoalan tersebut, tim menawarkan penguatan ekosistem pendataan melalui platform Satu Data Masjid Indonesia. Platform itu dirancang untuk melengkapi SIMAS Kementerian Agama, bukan menggantikan fungsi sistem tersebut.
Dalam rancangan yang dipaparkan, SIMAS tetap menjadi rujukan identitas dan pendaftaran masjid. Sementara itu, platform pendukung memungkinkan pengelola rumah ibadah memperbarui profil, kegiatan, dokumentasi, serta informasi kebutuhan secara berkala.
Melalui pendekatan tersebut, masjid tidak lagi hanya menjadi objek pencatatan administratif. Pengelola rumah ibadah didorong berpartisipasi aktif sebagai sumber informasi yang dapat diperbarui dan diverifikasi.
Tim juga memaparkan keterlibatan Kantor Urusan Agama (KUA) di tingkat kecamatan dalam proses pemutakhiran data. Pengalaman di Kabupaten Bogor disebut sebagai salah satu contoh kolaborasi pengembang sistem, penyuluh agama, dan jejaring Kemenag di daerah.
Digitalisasi Pengelolaan Masjid
Selain membahas basis data, tim memperkenalkan aplikasi e-Masjid Connect untuk mendukung digitalisasi pengelolaan masjid. Platform tersebut dirancang memuat informasi pengurus, inventaris, agenda kegiatan, donasi, dan laporan keuangan.
Aplikasi itu juga dirancang terhubung dengan aplikasi jemaah e-Ummah. Melalui keterhubungan tersebut, informasi mengenai kegiatan masjid diharapkan lebih mudah diakses masyarakat.
Digitalisasi itu tidak hanya diarahkan untuk menciptakan tertib administrasi. Sistem tersebut juga diharapkan membuka ruang partisipasi jemaah dalam kegiatan keagamaan, pendidikan, dan pemberdayaan sosial.
Audiensi Menag, Mulyadi, dan tim Satu Data Masjid Indonesia masih menjadi ruang penjajakan gagasan. Pertemuan itu belum menghasilkan keputusan teknis mengenai integrasi sistem.
Meski demikian, pembahasan tersebut menunjukkan pentingnya kolaborasi pemerintah, pengelola masjid, dan pemangku kepentingan untuk membangun informasi rumah ibadah yang lebih akurat dan bermanfaat.
Dengan basis data yang lebih presisi, penguatan masjid diharapkan dapat disusun berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan, bukan semata-mata perkiraan administratif. Kualitas data menjadi fondasi bagi kebijakan yang tepat sasaran, pelayanan yang transparan, dan pemberdayaan umat yang berkelanjutan.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
