Headline.co.id, Jakarta ~ Pemerintah menegaskan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran tidak ditujukan untuk mengatur akun media sosial pribadi. Penegasan itu disampaikan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Angga Raka Prabowo saat penandatanganan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Penyiaran di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), Jakarta, Senin (9/11/2026).
Pemerintah mengarahkan RUU Penyiaran untuk mengatur platform serta aktivitas penyiaran digital yang memenuhi kriteria tertentu, terutama penyelenggara profesional dengan skala, jangkauan, dan tanggung jawab tertentu. Penyusunan DIM dilakukan untuk menyiapkan kerangka regulasi yang menyesuaikan perkembangan teknologi, melindungi masyarakat, dan menjaga keberlanjutan industri penyiaran nasional.
Angga menjelaskan, kebutuhan memperbarui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran muncul karena aturan tersebut lahir ketika media sosial dan platform berbagi video belum berkembang seperti saat ini. Perubahan teknologi juga menggeser posisi masyarakat dari sekadar penonton menjadi produsen konten.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Aktivitas penyebaran informasi kini tidak hanya berlangsung melalui studio televisi dan radio, tetapi juga melalui berbagai platform digital. Namun, pemerintah menyatakan pengaturan tersebut tidak akan menyasar seluruh pengguna media sosial.
“Negara hadir untuk melindungi, bukan untuk membungkam,” tegas Angga.
RUU Penyiaran Tidak Otomatis Atur Akun Pribadi
Angga mengatakan pemerintah memegang tiga prinsip utama dalam menyusun pengaturan penyiaran digital. Prinsip pertama adalah perlindungan terhadap kebebasan berekspresi masyarakat.
Akun media sosial pribadi, vlog keluarga, konten kreator, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tidak otomatis dikategorikan sebagai kegiatan penyiaran yang wajib mengajukan izin kepada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).
Menurut Angga, aktivitas tersebut merupakan bagian dari hak berekspresi warga negara yang dijamin Pasal 28E Undang-Undang Dasar 1945. Karena itu, pengaturan RUU Penyiaran diarahkan pada platform dan penyelenggara kegiatan penyiaran digital yang memenuhi kriteria pengaturan.
“Yang kita atur di sini adalah nanti platformnya, penyelenggaranya,” ujar Angga.
Ia menambahkan, pengaturan konten digital akan mempertimbangkan karakteristik, skala, dan tanggung jawab penyelenggara. Platform seperti YouTube, TikTok, dan Instagram tetap berada dalam rezim penyelenggara sistem elektronik di bawah Kemkomdigi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Sementara itu, layanan dan aktivitas yang memenuhi kriteria penyiaran akan diatur secara proporsional melalui RUU Penyiaran. Pemerintah menekankan sasaran pengaturan adalah penyelenggara kegiatan penyiaran digital yang bersifat profesional, bukan seluruh pengguna media sosial.
Perlindungan Anak di Ruang Digital
Prinsip kedua yang menjadi perhatian pemerintah adalah perlindungan anak di ruang digital. Pemerintah menyoroti adanya perbedaan pengaturan konten televisi dan platform digital.
Salah satu contoh yang disampaikan adalah iklan produk rokok. Penayangannya di televisi memiliki pembatasan waktu, tetapi iklan serupa dinilai masih dapat dijumpai secara bebas di sejumlah layanan digital.
Karena itu, pemerintah mendorong platform menerapkan pembatasan akses berdasarkan usia atau age-gating, verifikasi usia, dan transparansi algoritma. Sistem rekomendasi konten, termasuk For You Page (FYP), dinilai tidak boleh menjadi ruang yang mendorong anak-anak terpapar konten berbahaya tanpa perlindungan yang memadai.
“Kita tidak melarang teknologi, kita meminta teknologi untuk memiliki tanggung jawab sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku di negara kita,” kata Angga.
Konten Profesional Menjadi Sasaran Pengaturan
Pemerintah mencontohkan kanal digital yang memiliki struktur redaksi, jadwal siaran, jangkauan penonton besar, dan model monetisasi profesional sebagai aktivitas yang perlu memperhatikan standar isi siaran.
Pengaturan terhadap kanal semacam itu ditujukan untuk menciptakan kesetaraan tanggung jawab dengan lembaga penyiaran konvensional. Dengan demikian, penyiaran digital profesional tidak hanya memperoleh manfaat dari jangkauan platform, tetapi juga menjalankan tanggung jawab sesuai karakteristik dan skalanya.
Prinsip ketiga adalah menciptakan persaingan yang lebih adil bagi industri penyiaran nasional. Angga menyebut televisi dan radio selama ini menjalankan kewajiban regulasi, membayar pajak, mempekerjakan tenaga kerja, serta tunduk pada Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS).
Pemerintah ingin memastikan pelaku penyiaran profesional di ruang digital menjalankan standar tanggung jawab yang sebanding. Di sisi lain, kreator pemula dan pelaku UMKM tetap diharapkan memiliki ruang untuk berkembang.
DIM Akan Dibahas Bersama DPR
Dalam penandatanganan DIM tersebut, Angga menyampaikan apresiasi kepada sejumlah kementerian dan lembaga yang terlibat. Lembaga yang disebut lain Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Keuangan, serta Kementerian Hukum.
Angga menegaskan, penandatanganan DIM belum berarti seluruh persoalan dalam RUU Penyiaran telah selesai. Dokumen itu merupakan posisi pemerintah yang akan menjadi bahan pembahasan bersama DPR RI.
Pemerintah selanjutnya akan menyampaikan naskah DIM kepada Presiden untuk diteruskan kepada DPR RI pada Selasa (10/11/2026). Pembahasan bersama DPR diharapkan menghasilkan regulasi yang mampu merespons perkembangan teknologi, melindungi masyarakat, serta menjaga keberlanjutan industri penyiaran nasional.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
