Headline.co.id, Jakarta ~ Headline.co.id, Jakarta, Komisi Informasi Pusat (KI Pusat) menyatakan 282 badan publik memenuhi syarat untuk mengikuti Presentasi Uji Publik dalam Monev Keterbukaan Informasi Publik 2026. Tahap penilaian ini digelar untuk mengukur bukan hanya kepatuhan terhadap standar layanan informasi, tetapi juga dampak keterbukaan informasi terhadap pemenuhan hak dan partisipasi masyarakat. Pembukaan dan technical meeting kegiatan tersebut berlangsung di Jakarta, Senin (9/11/2026). Presentasi Uji Publik dijadwalkan berlangsung pada 10–12 November 2026 di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta.
Ketua KI Pusat Handoko Agung Saputro mengatakan, badan publik harus menunjukkan bahwa informasi yang disediakan memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Informasi tersebut diharapkan membantu warga memahami kebijakan, mengawasi penyelenggaraan negara, dan berpartisipasi dalam pembangunan.
“Badan publik diharapkan tidak hanya menyampaikan apa yang telah dikerjakan, tetapi juga menunjukkan dampak dan manfaatnya bagi masyarakat. Melalui Presentasi Uji Publik yang akan dilaksanakan, kami ingin melihat sejauh mana strategi dan kebijakan badan publik mampu memberikan dampak terhadap pemenuhan hak masyarakat atas informasi dan mendorong partisipasi publik,” ujar Handoko.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
335 Badan Publik Mengisi SAQ
Pada Monev Keterbukaan Informasi Publik 2026, KI Pusat menilai 385 badan publik yang terbagi dalam tujuh kategori. Rinciannya terdiri atas 48 kementerian, 46 lembaga negara dan lembaga pemerintah nonkementerian, 35 lembaga nonstruktural, 38 pemerintah provinsi, 61 badan usaha milik negara, 149 perguruan tinggi negeri, serta delapan partai politik.
Dari total tersebut, sebanyak 335 badan publik telah mengisi Self-Assessment Questionnaire (SAQ) melalui aplikasi E-Monev. Jumlah itu setara dengan 87,01 persen dari keseluruhan badan publik yang dinilai.
Berdasarkan hasil pengisian SAQ dan pemeriksaan yang dilakukan KI Pusat, sebanyak 282 badan publik dinyatakan memenuhi persyaratan untuk mengikuti Presentasi Uji Publik. Angka tersebut setara dengan 84,18 persen dari badan publik yang telah mengisi SAQ.
Sebelum tahap presentasi, KI Pusat memverifikasi jawaban serta bukti pendukung yang disampaikan badan publik. Verifikasi mencakup kewajiban mengumumkan dan menyediakan informasi publik, pengembangan situs web sebagai sarana layanan informasi, serta penguatan kelembagaan dan kapasitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
Handoko menyatakan, keberadaan regulasi, kelengkapan dokumen, PPID, dan penggunaan teknologi informasi belum cukup untuk menunjukkan keberhasilan keterbukaan informasi. Menurut dia, badan publik juga harus membuktikan manfaat keterbukaan informasi yang dirasakan masyarakat.
KI Pusat, lanjut Handoko, akan melakukan kajian dan refleksi atas pelaksanaan Monev 2026. Hasil evaluasi tersebut dapat menjadi dasar perubahan metode penilaian agar dampak keterbukaan informasi dapat diukur secara lebih konkret.
Komitmen, Kebijakan, dan Dampak
Presentasi Uji Publik tahun ini mengangkat tema “Strategi dan Kebijakan Keterbukaan Informasi Badan Publik yang Berdampak terhadap Partisipasi Publik”. Penilaian diarahkan untuk melihat komitmen pimpinan, efektivitas kebijakan, serta dampak penerapan keterbukaan informasi terhadap transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat.
Penilaian presentasi terdiri atas tiga aspek. Komitmen memiliki bobot 50, kebijakan 25, dan dampak 25. Kehadiran serta keaktifan pimpinan badan publik menjadi salah satu pertimbangan dalam penilaian aspek komitmen.
Adapun hasil Presentasi Uji Publik memberikan kontribusi sebesar 20 persen terhadap penilaian akhir Monev Keterbukaan Informasi Publik 2026. Badan publik diminta mempresentasikan visi dan komitmen pimpinan, kebijakan keterbukaan informasi yang terintegrasi dengan tugas dan fungsi lembaga, serta bukti dampak penerapannya.
Untuk menghadirkan penilaian dari berbagai perspektif, KI Pusat melibatkan panelis dari unsur komisioner KI Pusat, akademisi, jurnalis, organisasi masyarakat sipil, dan praktisi. Dampak yang dinilai tidak hanya mencakup perubahan tata kelola internal, tetapi juga manfaat keterbukaan informasi bagi masyarakat.
Orientasi tersebut membuat badan publik tidak cukup hanya menunjukkan ketersediaan informasi atau pemenuhan kewajiban administratif. Keterbukaan informasi juga harus dibuktikan telah terintegrasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan serta berdampak terhadap kepentingan publik.
Kebijakan Harus Terhubung dengan Program Lembaga
Ketua Bidang Hubungan Kelembagaan dan Tata Kelola KI Pusat Dery Hendryan mengatakan, kebijakan keterbukaan informasi perlu memiliki hubungan langsung dengan program dan kegiatan badan publik. Keterkaitan itu harus disesuaikan dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing lembaga.
“Kebijakan keterbukaan informasi harus terintegrasi dengan program dan kegiatan badan publik sesuai tugas, fungsi, dan kewenangannya. Badan publik perlu membuktikan bahwa kebijakan tersebut mampu memperbaiki tata kelola kelembagaan, memperkuat literasi informasi, dan memberikan dampak nyata bagi kepentingan masyarakat,” ujar Dery.
Pelaksanaan Monev Keterbukaan Informasi Publik 2026 mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Penilaian tersebut juga dikaitkan dengan agenda pembangunan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
Melalui Monev 2026, KI Pusat mendorong agar keterbukaan informasi tidak berhenti pada publikasi dokumen dan penyediaan kanal layanan. Informasi publik diharapkan dapat digunakan masyarakat untuk memahami kebijakan, mengawasi kinerja pemerintah, menyampaikan aspirasi, serta memperjuangkan kepentingan publik.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
