Headline.co.id, Jakarta ~ Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar memperkuat program pemberdayaan masyarakat untuk memperluas jalan keluar dari kemiskinan. Upaya tersebut dilakukan pemerintah dalam dua tahun terakhir melalui perluasan akses pendidikan, pekerjaan, permodalan, dan pengembangan usaha. Program pemberdayaan masyarakat itu dijalankan untuk mendorong keluarga miskin menjadi lebih produktif dan mandiri, dengan melibatkan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, serta berbagai pihak lainnya.
Muhaimin menyampaikan hal tersebut di Jakarta pada Rabu (28/10/2026), sebagaimana dikutip dari publikasi Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM). Ia menegaskan, kebijakan pengentasan kemiskinan tidak cukup hanya mengandalkan bantuan sosial, tetapi harus membuka kesempatan bagi masyarakat untuk bekerja, berusaha, dan meningkatkan kesejahteraan.
“Dua tahun terakhir dan ke depan kita harus terus mendorong rakyat menjadi pelaku utama, masyarakat yang produktif harus kita siapkan jalan keluar untuk lepas dari kemiskinan yang terus mereka hadapi. Bantuan sosial sementara, berdaya selamanya,” ucap Muhaimin.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Program pemberdayaan masyarakat menjangkau berbagai sektor
Dalam dua tahun terakhir, pemerintah telah menyalurkan bantuan kepada 26,8 juta keluarga miskin. Penyaluran tersebut diikuti dengan perluasan akses terhadap pendidikan, pekerjaan, permodalan, dan pengembangan usaha.
Menurut Muhaimin, perlindungan sosial tetap diperlukan sebagai jaring pengaman bagi keluarga miskin. Namun, bantuan tersebut harus berjalan beriringan dengan program pemberdayaan yang membuka akses terhadap pekerjaan, pendidikan, dan kesempatan usaha agar masyarakat mampu meningkatkan kesejahteraan secara mandiri.
Di bidang pendidikan, program Sekolah Rakyat telah memberikan akses pendidikan kepada 44.200 anak dari keluarga miskin dan terlantar. Program itu juga diarahkan untuk memberdayakan keluarga melalui peningkatan produktivitas dan kemandirian orang tua siswa.
Sementara itu, ekosistem Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan Badan Gizi Nasional (BGN) disebut telah menyerap 1,3 juta warga miskin sebagai tenaga kerja. Ekosistem tersebut juga membuka peluang usaha dengan melibatkan 148.500 pelaku usaha baru dan 63.100 pemasok usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam rantai pasokan.
Pada sektor UMKM, sebanyak 3,25 juta pelaku usaha mikro dan rintisan memperoleh akses permodalan yang lebih terjangkau melalui upaya bersama Kemenko PM dan Kementerian UMKM. Penguatan usaha dilakukan melalui peningkatan akses terhadap bahan baku, teknologi, kualitas produk, dan pemasaran.
Di sektor ekonomi kreatif, koperasi, pekerja migran, dan UMKM, sekitar 12 juta pelaku usaha disebut mengalami peningkatan kapasitas dan naik kelas melalui berbagai program pemberdayaan.
Pemberdayaan diperluas ke desa, nelayan, dan petani
Program pemberdayaan masyarakat juga diperluas ke wilayah perdesaan. Sebanyak 18.849 desa mengalami kemajuan melalui berbagai program yang melibatkan 217 perguruan tinggi sebagai pendamping. Kolaborasi tersebut mendorong penerapan metode dan cara kerja baru untuk mengembangkan potensi desa.
Di sektor kelautan, program kampung nelayan telah menjangkau sekitar 16 ribu nelayan melalui berbagai program pemberdayaan. Adapun di sektor pertanian, sebanyak 10,6 juta petani memperoleh kemudahan akses pupuk untuk mendukung kegiatan produksi.
Muhaimin menilai penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) penting sebagai dasar pengambilan keputusan, terutama dalam pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat.
“Seluruh program pemerintah harus menggunakan cara kerja baru, apa itu? Semua harus menuju pada DTSEN dalam mengambil keputusan apa pun, terutama menanggulangi kemiskinan dan pemberdayaan. DTSEN inilah yang akan membawa kita ke arah yang akurat dengan berbagai keadaan yang sedang terjadi,” jelas Muhaimin.
Kolaborasi diarahkan untuk mencegah tumpang tindih program
Selain memperkuat basis data, pemerintah mendorong kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah menyelaraskan program pengentasan kemiskinan melalui Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025.
Koordinasi tersebut diperlukan agar program saling melengkapi, tidak tumpang tindih, dan memberikan hasil yang nyata bagi masyarakat, khususnya di wilayah prioritas.
Muhaimin mengatakan, masih ada 22,93 juta masyarakat yang menunggu campur tangan pemerintah dan berbagai pihak. Selain itu, terdapat 9.366 desa yang masih tertinggal dan jauh dari kemajuan.
“Berbagai pihak harus terus kita ajak dan berkolaborasi karena masih ada 22,93 juta saudara kita yang masih menunggu campur tangan pemerintah dan seluruh pihak. Ada 9.366 desa yang masih tertinggal dan masih jauh dari kemajuan,” kata Muhaimin.
Ia mendorong keterlibatan badan usaha milik negara (BUMN), dunia usaha, perguruan tinggi, pesantren, lembaga pendidikan, filantropi, dan penggerak ekonomi masyarakat untuk memperluas kolaborasi pemberdayaan. Sinergi lintas sektor tersebut diharapkan dapat memperluas dampak program dan membuka lebih banyak kesempatan bagi masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup.
Muhaimin menegaskan, keberhasilan pemberdayaan tidak hanya diukur dari penyaluran bantuan. Ukuran lainnya ialah meningkatnya produktivitas, terbukanya kesempatan ekonomi, serta kemampuan masyarakat untuk keluar dari kemiskinan.
“Dua tahun pemberdayaan menunjukkan kemajuan yang berarti, mari bersama-sama kita jaga, kita wujudkan transformasi Indonesia yang lebih berdaya di tahun-tahun yang akan datang, agar kita melihat rakyat kita semakin berjaya diri dan siap menghadapi tantangan ekonomi di masa yang akan datang,” ujarnya.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
![[Siaran Pers] Wamen Nezar Patria Minta Balmon SFRID Awasi Kualitas Infrastruktur Digital hingga ke Lapangan](https://www.headline.co.id/wp-content/uploads/2026/10/siaran-pers-wamen-nezar-patria-minta-balmon-sfrid-awasi-kualitas-infrastruktur-digital-hingga-ke-lapangan.png)
