Headline.co.id, Demak ~ Pemerintah Kabupaten Demak mendorong integrasi aplikasi perangkat daerah untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan mendukung transformasi digital pemerintahan. Upaya itu dibahas dalam Sosialisasi Standardisasi Pengelolaan Aplikasi Perangkat Daerah untuk Mendukung Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital (Pemdi) di Ballroom Gedung C, lantai 1, Sekretariat Daerah Kabupaten Demak, Selasa (27/10/2026). Kegiatan yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kabupaten Demak tersebut diikuti 60 peserta dari berbagai perangkat daerah. Sosialisasi dilakukan untuk mempersiapkan implementasi kebijakan Pemerintah Digital sekaligus meningkatkan kualitas layanan sesuai arah kebijakan nasional.
Integrasi aplikasi dinilai penting untuk layanan publik
Sosialisasi dibuka Sekretaris Dinkominfo Kabupaten Demak Tri Edy Utomo. Analis Kebijakan Pertama pada Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Arman Kurniawan, hadir sebagai narasumber dan menyampaikan materi secara daring.
Tri mengatakan transformasi digital pemerintahan diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, efektivitas birokrasi, serta kemudahan masyarakat dalam mengakses layanan. Karena itu, evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Digital tidak cukup hanya dengan melihat keberadaan aplikasi yang dimiliki setiap perangkat daerah.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Menurut Tri, evaluasi juga mencakup kualitas pengelolaan aplikasi, interoperabilitas dan integrasi aplikasi, pelindungan data pribadi, dukungan bagi pengguna, serta tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan digital.
Aplikasi yang dikembangkan perangkat daerah, lanjut dia, harus menjawab kebutuhan layanan masyarakat. Pengelolaannya perlu dilakukan secara terencana, terdokumentasi, aman, dan berkelanjutan.
Tri juga menekankan perlunya meminimalkan fragmentasi aplikasi serta duplikasi fungsi dan data. Langkah itu dinilai penting agar penyelenggaraan layanan pemerintahan menjadi lebih efisien.
“Keberhasilan Pemerintah Digital bukan hanya tanggung jawab Dinas Kominfo, melainkan membutuhkan komitmen dan kolaborasi seluruh perangkat daerah,” kata Tri.
Transformasi digital bukan sekadar membangun aplikasi
Dalam pemaparannya, Arman Kurniawan menegaskan bahwa pembangunan aplikasi bukan tujuan utama transformasi digital pemerintahan. Menurut dia, transformasi digital harus diarahkan untuk mewujudkan birokrasi berkelas dunia melalui penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan pelayanan publik yang terintegrasi.
Dari sisi masyarakat, layanan pemerintah diharapkan dapat diakses melalui satu portal terpadu. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh layanan secara lebih mudah dan praktis.
Sementara bagi pemerintah, integrasi layanan dapat meningkatkan efisiensi anggaran. Integrasi juga diharapkan mengurangi duplikasi aplikasi dan fungsi layanan di perangkat pemerintah.
Arman turut menyoroti pentingnya penyediaan layanan publik berbasis siklus hidup manusia. Pendekatan tersebut memungkinkan pemerintah menghadirkan layanan sesuai kebutuhan masyarakat pada berbagai tahap kehidupan.
“Melalui pendekatan siklus hidup manusia ini, setiap instansi pemerintah diharapkan dapat menghadirkan layanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada berbagai tahap kehidupannya,” ujarnya.
Pengelolaan aplikasi perlu mengikuti standar
Kepala Bidang Aplikasi Informatika Dinkominfo Kabupaten Demak Harso Gutomo berharap sosialisasi tersebut meningkatkan pemahaman perangkat daerah mengenai berbagai penyesuaian dalam pengelolaan aplikasi.
Penyesuaian itu mencakup penerapan manajemen layanan digital dan pelindungan data pribadi. Perangkat daerah juga perlu mengembangkan aplikasi berdasarkan siklus hidup pengembangan sistem serta menerapkan interoperabilitas data dan integrasi aplikasi.
Selain itu, standar antarmuka pengguna dan pengalaman pengguna atau user interface/user experience (UI/UX) nasional perlu diterapkan dalam pengembangan layanan digital.
Harso menyebut perangkat daerah juga perlu menyediakan layanan bantuan atau helpdesk bagi pengguna. Penerapan standar tingkat layanan atau Service Level Agreement (SLA) serta pengukuran kepuasan pengguna layanan digital menjadi bagian lain yang perlu diperhatikan.
Berbagai langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan keandalan aplikasi sekaligus memastikan layanan digital yang disediakan pemerintah benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat.
Dalam pelaksanaannya, pelindungan data pribadi, kemudahan penggunaan, keandalan layanan, dan kepuasan pengguna perlu menjadi perhatian sejak tahap perencanaan hingga implementasi aplikasi. Dengan pengelolaan yang terstandardisasi dan kolaborasi antarperangkat daerah, integrasi aplikasi diharapkan dapat memperkuat penyelenggaraan Pemerintah Digital di Kabupaten Demak.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
