Headline.co.id, Jakarta ~ Presiden Prabowo Subianto menargetkan penyaluran kredit rakyat mencapai Rp400 triliun pada 2027. Target tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026). Kredit rakyat itu akan diarahkan kepada petani, nelayan, masyarakat pedesaan, warga di wilayah terpencil dan tertinggal, serta kelompok berpenghasilan rendah di kawasan perkotaan. Pemerintah menyiapkan perluasan pembiayaan tersebut untuk menggerakkan perekonomian dari tingkat masyarakat dan daerah.
“Di tahun yang akan datang, rencana kita, sasaran kita insyaallah terwujud, saya ingin menyalurkan Rp400 triliun kepada para petani, nelayan, dan mereka-mereka yang berada di pedesaan, dan di daerah-daerah terpencil, dan daerah-daerah yang tertinggal, juga di daerah-daerah perkotaan yang mereka yang berpenghasilan rendah,” ujar Presiden Prabowo.
Penyaluran Kredit Saat Ini Capai Rp53 Triliun
Presiden Prabowo mengapresiasi penyaluran kredit yang telah mencapai sekitar Rp53 triliun. Pembiayaan tersebut telah diterima sekitar dua juta orang.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Ia berharap jangkauan kredit terus diperluas sehingga semakin banyak masyarakat mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan pendapatan dan mengembangkan kegiatan ekonomi. Perluasan akses pembiayaan itu menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mendorong perekonomian dari tingkat masyarakat, bukan hanya melalui pertumbuhan sektor ekonomi berskala besar.
“Kita akan fokus sekarang untuk menggerakkan ekonomi. Tidak hanya di atas, kita mau menggerakkan ekonomi dari bawah, dari daerah-daerah. Dan semua daerah akan kita bangun,” kata Prabowo.
Target kredit rakyat Rp400 triliun pada 2027 diharapkan dapat memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat yang selama ini menjadi bagian penting dari kegiatan ekonomi di daerah. Kelompok penerima yang disebut Presiden mencakup masyarakat dengan mata pencaharian dan kegiatan usaha di berbagai sektor.
Kredit Rakyat Menyasar Petani hingga Pelaku UMKM
Prabowo menegaskan, keberhasilan pembangunan ekonomi harus tercermin dalam kehidupan masyarakat. Menurut dia, dampak pembangunan perlu dirasakan petani di desa, nelayan di pesisir, pedagang di pasar, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta ibu-ibu yang membantu perekonomian keluarga.
“Kekuatan ekonomi bangsa yang sesungguhnya harus dirasakan oleh rakyat secara nyata, oleh petani di desa-desa, oleh nelayan di pesisir, oleh pedagang di pasar-pasar, oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, oleh ibu-ibu yang berjuang membantu ekonomi keluarganya,” ucapnya.
Presiden juga mengingatkan bahwa kesejahteraan masyarakat tidak cukup diukur berdasarkan pertumbuhan ekonomi secara makro. Peningkatan penghasilan riil dan daya beli keluarga, kata dia, harus menjadi ukuran keberhasilan kebijakan pemerintah.
“Kesejahteraan tidak boleh hanya menjadi kata-kata slogan. Arti sesungguhnya dari kesejahteraan adalah bahwa penghasilan rakyat secara riil, secara nyata harus meningkat, harus meningkat. Bahwa setiap keluarga harus memiliki daya beli yang nyata,” tegas Presiden.
Pengelolaan Sumber Daya Alam untuk Kesejahteraan
Selain meminta perluasan pembiayaan, Prabowo meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjaga serta mengelola kekayaan sumber daya alam Indonesia. Pengelolaan tersebut, menurut dia, harus diarahkan agar hasilnya dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Sumber alam Indonesia harus dijaga, harus dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat kita,” ujar Prabowo.
Presiden juga mengingatkan para kepala daerah bahwa keberhasilan kepemimpinan harus terlihat dari meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Seluruh potensi ekonomi nasional, kata dia, perlu diarahkan untuk mencapai tujuan tersebut.
“Seluruh potensi kita adalah untuk memperkuat tujuan kita, rakyat kita sejahtera. Saya mau jadi presiden untuk lihat rakyat saya sejahtera,” kata Prabowo.
Melalui target penyaluran kredit rakyat sebesar Rp400 triliun pada 2027, pemerintah berupaya memperluas pembiayaan bagi kelompok yang membutuhkan. Kebijakan itu juga diarahkan untuk mendorong kegiatan ekonomi di pedesaan, wilayah tertinggal, daerah terpencil, dan kawasan perkotaan berpenghasilan rendah.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
