Headline.co.id, Jakarta ~ Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mencatat capaian swasembada pangan pada delapan komoditas selama dua tahun masa pemerintahan. Komoditas tersebut meliputi beras, jagung, gula konsumsi, cabai rawit, cabai besar, telur ayam, daging ayam, dan bawang merah. Indonesia juga tidak lagi mengimpor beras untuk kebutuhan konsumsi masyarakat. Capaian itu diperkuat melalui koordinasi lintas sektor yang diarahkan untuk meningkatkan ketersediaan pangan sekaligus kesejahteraan petani, nelayan, dan masyarakat desa.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan penguatan kedaulatan pangan harus diikuti dengan perbaikan posisi masyarakat yang bekerja di sektor pangan. Pernyataan itu disampaikan di Jakarta, Rabu (21/10/2026).
“Alhamdulillah, ikhtiar memperkuat kedaulatan pangan mulai menunjukkan hasil. Kita bersyukur Indonesia semakin mampu memenuhi kebutuhan pangan dari dalam negeri. Namun, capaian ini harus dirasakan oleh petani, nelayan, dan masyarakat yang selama ini suaranya kerap kurang terdengar dalam rantai pangan. Inilah amanah yang harus kita jaga bersama,” ujar Zulkifli.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Swasembada pangan diikuti kenaikan pendapatan petani
Di sektor pertanian, harga gabah di tingkat petani meningkat menjadi minimal Rp6.500 per kilogram. Harga jagung di tingkat petani juga naik menjadi minimal Rp5.500 per kilogram.
Kenaikan harga tersebut berjalan seiring dengan peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) dari 116 menjadi 131. Pemerintah juga menyederhanakan aturan distribusi pupuk bersubsidi agar penyalurannya dapat lebih cepat sampai kepada petani.
Kementerian Koordinator Bidang Pangan mengawal koordinasi lintas sektor untuk memastikan peningkatan produksi dan ketersediaan pangan turut berdampak pada kesejahteraan masyarakat yang menghasilkan pangan.
Selain pertanian, pemerintah menempatkan penguatan kesejahteraan nelayan sebagai bagian dari agenda lanjutan. Nilai Tukar Nelayan (NTN) saat ini tercatat 103 dan ditargetkan meningkat menjadi 120.
Untuk mendukung kehidupan ekonomi masyarakat pesisir, pemerintah telah membangun 100 Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Pembangunan tersebut ditargetkan berkembang menjadi 5.000 KNMP pada 2029. Pemerintah juga menyiapkan budidaya ikan tematik di 40.000 titik.
Koperasi desa menopang distribusi pangan
Penguatan ekonomi desa dilakukan melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Sebanyak 10.070 KDKMP telah resmi beroperasi. Secara keseluruhan, lebih dari 28 ribu koperasi telah terbangun.
Jumlah koperasi tersebut ditargetkan meningkat menjadi 35 ribu hingga 40 ribu pada akhir tahun. KDKMP disiapkan sebagai infrastruktur ekonomi desa yang dapat mendukung penyaluran produk bersubsidi dan program bantuan sosial pemerintah.
Kehadiran koperasi juga diarahkan untuk memperpendek rantai distribusi serta mendekatkan layanan ekonomi kepada masyarakat desa. Dengan demikian, koperasi menjadi salah satu bagian dari upaya pemerintah memperkuat ekosistem pangan dari tingkat produksi hingga distribusi.
Empat lokasi PSEL mulai dibangun
Transformasi pangan juga dikaitkan dengan pengelolaan lingkungan dan sumber daya yang berkelanjutan. Kementerian Koordinator Bidang Pangan mendorong tata kelola sampah yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.
Sampah diolah dari sumbernya, sedangkan residu yang tidak dapat dimanfaatkan kembali dapat diproses menjadi sumber energi listrik melalui teknologi Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL).
Dalam empat bulan terakhir, setidaknya empat calon lokasi PSEL telah memulai peresmian pembangunannya. Keempat lokasi tersebut adalah PSEL Denpasar Raya, Kota Bekasi, Bogor Raya 1, dan Legok Nangka Bandung.
Pemerintah menargetkan sedikitnya 21 PSEL terbangun hingga akhir 2028 atau 2029. Percepatan pembangunan PSEL didukung Perpres 109 Tahun 2025 yang menyederhanakan prosedur serta memperkuat koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah.
Aturan tersebut ditujukan agar proses persiapan dan pelaksanaan proyek dapat berjalan lebih cepat. Di bidang pasar karbon, Indonesia juga telah memiliki Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) sebagai fondasi tata kelola nasional yang tertib dan transparan.
Fondasi ketahanan pangan menghadapi gejolak global
Zulkifli Hasan mengatakan capaian dua tahun pemerintahan menjadi landasan bagi kerja lanjutan untuk memperkuat ketahanan pangan di tengah gejolak global. Menurut dia, keberhasilan kebijakan pangan tidak cukup diukur dari kemampuan memenuhi kebutuhan masyarakat, tetapi juga dari peningkatan penghidupan petani dan nelayan.
“Kita ingin pangan Indonesia semakin berdaulat dan masyarakat yang bekerja di sektor pangan semakin sejahtera. Kerja keras ini harus terus dilanjutkan dengan kebijakan yang berpihak kepada petani, nelayan, dan masyarakat desa. Dengan kerja bersama, insyaallah fondasi yang kita bangun hari ini akan membuat Indonesia lebih tangguh menghadapi perubahan dan gejolak pangan dunia,” katanya.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
