Headline.co.id, Lumajang ~ Ketua TP PKK Kabupaten Lumajang Dewi Natalia Yudha Adji Kusuma meminta seluruh kader menerapkan prinsip 3K, yakni kekompakan, koordinasi, dan kerja sama. Arahan itu disampaikan dalam Monitoring dan Evaluasi (Monev) Terpadu TP PKK Kabupaten Lumajang di Kantor Kepala Desa Gucialit, Kecamatan Gucialit, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Senin (19/10/2026). Prinsip 3K dinilai penting untuk memastikan program pemberdayaan keluarga berjalan terpadu dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat. Dewi juga meminta kader memperkuat keterlibatan warga, meningkatkan kualitas edukasi, serta membangun tata kelola organisasi yang tertib dan akuntabel.
Prinsip 3K Jadi Pedoman Program PKK
Dewi menjelaskan, prinsip 3K perlu menjadi pedoman kerja seluruh kader PKK dalam menjalankan berbagai program pemberdayaan keluarga. Kekompakan diperlukan untuk menyatukan tujuan organisasi dan membangun kesamaan komitmen dalam menjalankan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Menurut Dewi, kekompakan tidak hanya berkaitan dengan hubungan baik antaranggota. Kekompakan juga mencakup kesediaan seluruh kader untuk menjaga komitmen bersama agar program PKK dapat dilaksanakan secara terarah.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Sementara itu, koordinasi dan kerja sama diperlukan agar setiap unsur organisasi dapat saling mendukung. Kedua hal tersebut juga penting untuk mencegah pelaksanaan kegiatan yang berjalan sendiri-sendiri.
“Gerakan PKK harus mampu melibatkan masyarakat secara aktif. Dengan demikian, program yang dilaksanakan tidak hanya berjalan sesaat, tetapi dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi keluarga serta lingkungan sekitarnya,” ujar Dewi.
Ia menilai masyarakat memiliki peran penting dalam keberhasilan program PKK. Warga bukan hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga pihak yang ikut menentukan keberlanjutan kegiatan pemberdayaan.
Karena itu, kader diminta memperkuat pendekatan kepada masyarakat. Pelaksanaan program diharapkan tidak berhenti pada penyelenggaraan kegiatan, tetapi berlanjut pada penerapan manfaat dalam kehidupan sehari-hari.
Kolaborasi Antarpokja dan Keterlibatan Warga
Dalam kegiatan tersebut, Dewi juga menekankan pentingnya keterpaduan antarkelompok kerja atau pokja dalam menjalankan program PKK. Setiap pokja diminta menghindari ego sektoral dan membangun kerja sama dengan memanfaatkan kemampuan serta potensi masing-masing.
Koordinasi yang baik, kata dia, memungkinkan setiap kegiatan saling melengkapi. Dengan demikian, program pemberdayaan keluarga dapat berjalan lebih efektif dan tetap sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Kolaborasi antarpokja juga diharapkan menjadi bagian dari pola kerja organisasi secara berkelanjutan, bukan hanya dilakukan ketika terdapat kegiatan tertentu. Pola kerja tersebut diperlukan agar pelaksanaan program tetap terarah dan tidak terpisah-pisah.
Dewi turut meminta kader meningkatkan kualitas edukasi kepada masyarakat. Materi penyuluhan harus disampaikan secara praktis, mudah dipahami, serta disesuaikan dengan kondisi dan potensi lokal.
“Edukasi kepada masyarakat hendaknya dilakukan melalui hal-hal yang mudah dipahami, praktis, dan sesuai dengan potensi yang dimiliki. Dengan begitu, masyarakat lebih mudah menerapkan pengetahuan yang diperoleh dalam kehidupan sehari-hari,” jelasnya.
Pendekatan itu diharapkan membantu masyarakat memahami dan menerapkan informasi yang diperoleh, terutama untuk mendukung pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.
Administrasi PKK Perlu Tertib dan Akuntabel
Selain penguatan program dan kolaborasi, Dewi menegaskan pentingnya tata kelola organisasi dalam pelaksanaan seluruh kegiatan PKK. Ia meminta kader memperhatikan administrasi yang tertib, transparansi, dan akuntabilitas.
Dokumentasi kegiatan serta evaluasi berkala diperlukan untuk mengukur perkembangan program dan mengidentifikasi kendala yang muncul di lapangan. Hasil evaluasi tersebut dapat menjadi dasar dalam menentukan langkah perbaikan.
Menurut Dewi, administrasi bukan sekadar kewajiban pencatatan. Administrasi juga menjadi instrumen untuk memastikan pelaksanaan program dapat dipantau dan dipertanggungjawabkan.
Melalui Monev Terpadu, TP PKK Kabupaten Lumajang mendorong kader memperkuat prinsip 3K, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta membangun tata kelola organisasi yang lebih terarah. Penguatan tersebut diharapkan meningkatkan efektivitas program PKK di tingkat desa dan kelurahan sekaligus mendukung pemberdayaan keluarga secara berkelanjutan.
(MC Diskominfo Kab. Lumajang/Ard/An-m)
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
