Headline.co.id, Jakarta ~ Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mulai menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Pagu Alokasi Anggaran 2027 pada Senin (28/9/2026). Penyusunan anggaran dilakukan secara daring dengan menekankan keterukuran, akuntabilitas, kualitas keluaran, serta dampak nyata bagi masyarakat. Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN Dalu Agung Darmawan mengatakan, keberhasilan anggaran tidak hanya ditentukan oleh tingkat penyerapan, tetapi juga oleh kualitas program dan manfaatnya.
Arah anggaran ATR/BPN 2027 diselaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027 yang mengusung tema “Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi dan Industri”. Karena itu, program pertanahan dan tata ruang diminta memiliki keterkaitan langsung dengan agenda pembangunan nasional.
Anggaran ATR/BPN 2027 Tak Hanya Diukur dari Penyerapan
Dalu menegaskan, pelaksanaan anggaran perlu dinilai secara lebih menyeluruh. Tingkat penyerapan tetap menjadi bagian dari evaluasi, tetapi bukan satu-satunya ukuran keberhasilan. Kualitas output, kepatuhan terhadap ketentuan, dan manfaat yang dirasakan masyarakat juga harus menjadi perhatian utama.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
“Keberhasilan pelaksanaan anggaran tidak hanya diukur dari tingkat penyerapan namun juga diukur dari kualitas output. Kita tidak ingin kegiatan yang asal capai target tapi tolong kualitas output, kepatuhan dan dampak nyata bagi masyarakat,” ujar Dalu saat membuka Penyusunan RKA-K/L Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2027 secara daring.
Menurut Dalu, penyusunan anggaran perlu dilakukan sejak awal agar seluruh program dan kegiatan dapat dipersiapkan serta dijalankan secara optimal sepanjang tahun anggaran. Perencanaan sejak awal juga diharapkan memastikan kegiatan tidak berhenti pada pencapaian administratif, melainkan menghasilkan keluaran yang sesuai kebutuhan.
Para perencana di lingkungan Kementerian ATR/BPN diminta memahami hubungan program pertanahan dan tata ruang dengan produktivitas, investasi, serta pengembangan industri. Dengan demikian, kegiatan teknis seperti pengukuran, pemetaan, dan penerbitan sertipikat diarahkan untuk mendukung tiga pilar tersebut.
“Kalau anda akan melakukan kegiatan seperti pengukuran, pemetaan, penerbitan sertipikat dan seterusnya di kegiatan di 2027 harus diarahkan ke dalam tonggak-tonggak pilar produktivitas, investasi dan industri,” kata Dalu.
Program Pertanahan Diarahkan untuk Kebutuhan Masyarakat
Penyesuaian arah anggaran tersebut mencakup sejumlah dukungan di bidang pertanahan dan tata ruang. Di antaranya pembiayaan perumahan dan penanganan permukiman kumuh, rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, layanan digital terintegrasi, kemudahan perizinan, dukungan terhadap kawasan strategis, serta pemberian kepastian ruang.
Kementerian ATR/BPN berharap berbagai dukungan itu dapat membuat perencanaan anggaran lebih berorientasi pada hasil. Program yang disusun tidak hanya ditujukan untuk memenuhi target kegiatan, tetapi juga membantu penyelesaian kebutuhan masyarakat dan mendukung pembangunan nasional.
Dalam proses pelaksanaan, Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah Kementerian ATR/BPN Andi Tenri Abeng menekankan pentingnya koordinasi internal dan eksternal. Koordinasi diperlukan agar perkembangan program dapat dipantau serta dipertanggungjawabkan secara berkala.
Kementerian ATR/BPN terus memperkuat kerja sama dengan sejumlah kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan. Pihak-pihak yang disebut lain Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kantor Staf Presiden, serta Kementerian PPN/Bappenas.
Pelaporan Anggaran Diminta Tepat Waktu
Andi juga mendorong unit kerja mengadopsi praktik kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah berjalan di sejumlah provinsi. Langkah tersebut dinilai dapat menjadi rujukan bagi unit kerja yang belum menjalankan atau meluncurkan kerja sama KPK dan pemerintah daerah.
“Teman-teman yang belum didatangi atau belum di-launching kerja sama KPK dan Pemerintah Daerah, tentunya sudah bisa mengadopsi apa yang sudah dilakukan di provinsi-provinsi sebagai pelaksana,” ujar Andi.
Selain koordinasi, disiplin pelaporan menjadi bagian penting dalam pengendalian program dan anggaran. Setiap unit kerja diminta menyampaikan laporan tepat waktu dan memperbarui data pada Sistem Kendali Mutu Pelaksanaan Anggaran (SKMPP).
“Pembaruan sistem pelaporan secara berkelanjutan diharapkan dapat semakin memudahkan pemantauan kinerja secara real-time,” kata Andi.
Penyusunan RKA-K/L Pagu Alokasi Anggaran 2027 diikuti sejumlah Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi beserta jajaran secara daring. Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Bahrun Munawir.
Melalui penyusunan anggaran yang terukur dan berorientasi pada hasil, Kementerian ATR/BPN menargetkan pelaksanaan program 2027 semakin selaras dengan agenda pembangunan sekaligus memberikan manfaat yang lebih nyata bagi masyarakat.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
