Headline.co.id, Jakarta ~ Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono menegaskan pentingnya dialog berkelanjutan dan inklusif antarkomunitas sebagai kunci pembangunan perdamaian. Hal itu disampaikan dalam Pertemuan Tingkat Menteri Komisi Pembangunan Perdamaian atau Peacebuilding Commission (PBC) di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat, Kamis (24/9/2026).
Dalam forum tersebut, Sugiono menyampaikan pengalaman Indonesia dalam merajut perdamaian di Aceh dan Maluku sebagai bukti keberhasilan pendekatan inklusif. Menurut dia, dialog antarkomunitas dapat memulihkan kepercayaan serta menjaga persatuan nasional.
Pernyataan itu disampaikan melalui keterangan resmi yang diterima di Jakarta pada Jumat (25/9/2026). Indonesia juga mendorong penguatan peran PBC dalam mendukung pencegahan konflik, pemulihan, dan rekonsiliasi di berbagai negara.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Pengalaman Perdamaian Aceh dan Maluku
Sugiono mengatakan pengalaman Indonesia di Aceh dan Maluku menunjukkan bahwa pembangunan perdamaian membutuhkan proses yang berkelanjutan. Pendekatan tersebut tidak hanya berfokus pada penghentian konflik, tetapi juga mencakup pemulihan kepercayaan dan penguatan persatuan di kelompok-kelompok masyarakat.
“Pengalaman Indonesia di Aceh dan Maluku menunjukkan bagaimana dialog yang berkelanjutan dan inklusif antarkomunitas dapat memulihkan kepercayaan dan menjaga persatuan nasional,” ujar Menlu Sugiono.
Ia menjelaskan, pembangunan perdamaian merupakan investasi jangka panjang yang meliputi sejumlah tahapan. Tahapan tersebut mencakup pencegahan, pemulihan, hingga rekonsiliasi dengan memperkuat institusi nasional dan tatanan sosial.
Menurut Sugiono, kesinambungan proses itu penting agar perdamaian tidak berhenti pada penyelesaian konflik, tetapi berlanjut pada pembentukan tatanan sosial dan kelembagaan yang mampu menjaga stabilitas nasional.
Tekankan Kepemilikan Nasional
Dalam pertemuan tingkat menteri itu, Menlu RI juga menekankan pentingnya national ownership atau kepemilikan nasional dalam pembangunan perdamaian. Ia menyatakan, efektivitas pembangunan perdamaian akan tercapai secara optimal apabila proses tersebut dipimpin dan dimiliki sepenuhnya oleh negara yang bersangkutan.
Prinsip tersebut menempatkan negara terkait sebagai pihak yang menentukan prioritas pembangunan perdamaian. Sementara itu, dukungan internasional diarahkan untuk memperkuat kebutuhan dan agenda nasional yang telah ditetapkan.
Sugiono menilai PBC memiliki peran strategis untuk mendukung proses tersebut melalui keahlian, dukungan politik, dan sumber daya. Dukungan itu diperlukan agar prioritas nasional dapat diselaraskan dengan bantuan internasional.
Komisi Pembangunan Perdamaian dibentuk sebagai forum yang dapat membantu negara-negara dalam memperkuat agenda pembangunan perdamaian. Dalam pandangan Indonesia, dukungan PBC perlu diberikan dengan tetap memperhatikan kepemimpinan serta kepemilikan negara yang bersangkutan.
Dorong Penguatan Peran PBC
Sugiono mendorong PBC memberikan nasihat strategis yang lebih kuat. Ia juga meminta peningkatan koherensi kerja bersama Majelis Umum PBB, Dewan Keamanan PBB, dan Dewan Ekonomi dan Sosial PBB atau ECOSOC.
Penguatan koordinasi tersebut dinilai penting agar dukungan terhadap pembangunan perdamaian dapat berjalan lebih selaras. Dengan demikian, bantuan politik, keahlian, dan sumber daya internasional dapat mendukung prioritas nasional secara lebih efektif.
Selain itu, Menlu RI menggarisbawahi pentingnya memanfaatkan pengalaman negara-negara Global South dalam pencegahan konflik dan pembangunan institusi. Pengalaman negara-negara tersebut dinilai dapat menjadi pembelajaran dalam merespons tantangan pembangunan perdamaian.
Ia juga mendorong pengoptimalan data dan teknologi untuk merespons dinamika perdamaian secara presisi. Pemanfaatan keduanya diharapkan dapat membantu pemangku kepentingan memahami perkembangan situasi dan menentukan respons yang sesuai.
“Indonesia akan terus bekerja sama dengan PBC dan seluruh mitra untuk semakin mendekatkan kita pada tujuan tersebut,” ujar Sugiono.
Melalui penyampaian pengalaman Aceh dan Maluku dalam forum PBB, Indonesia menegaskan kembali pentingnya dialog antarkomunitas, kepemilikan nasional, serta dukungan internasional yang selaras dengan kebutuhan negara dalam membangun perdamaian jangka panjang.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
