Headline.co.id, Tangerang ~ Kementerian Agama menilai pengembangan ekosistem halal dalam Halal Indo 2026 membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Direktur Jaminan Produk Halal Kementerian Agama Fuad Nasar menyampaikan hal itu saat pembukaan Halal Indonesia International Industry Expo (Halal Indo) 2026 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang, Kamis (24/9/2026). Menurut Fuad, kolaborasi tersebut diperlukan agar pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat dapat membangun sinergi dalam pengembangan industri halal. Ia juga menyebut kegiatan itu menjadi momentum penting bagi Direktorat Jaminan Produk Halal (DJPH), termasuk menjelang pencanangan Wajib Halal Oktober 2026.
Fuad hadir mewakili Menteri Agama Nasaruddin Umar dan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Abu Rokhmad. Ia mengatakan Halal Indo 2026 sekaligus menandai satu tahun keikutsertaan DJPH dalam pameran tersebut.
“Halal Indo 2026 merupakan salah satu momen penting milestone Direktorat Jaminan Produk Halal, mengingat genap satu tahun yang lalu di waktu yang sama, Direktorat Jaminan Produk Halal secara perdana berpartisipasi membuka booth pameran sejak didirikan pada tahun 2025,” ujar Fuad.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Halal Indo 2026 Jadi Ruang Sinergi
Fuad menjelaskan, Halal Indo menjadi ruang strategis bagi para pemangku kepentingan untuk bertemu dan membangun sinergi. Pertemuan itu mencakup kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, pelaku usaha, akademisi, hingga masyarakat.
Menurut dia, keterlibatan berbagai pihak penting untuk memperkuat ekosistem halal, terutama pada sektor industri halal. Halal Indo tidak hanya menjadi ruang pameran, tetapi juga tempat untuk memperluas kolaborasi kemitraan antarpemangku kepentingan.
“Halal Indo merupakan event yang cukup strategis, dimana para stakeholder halal baik dari kementerian/lembaga, pemerintah daerah, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat dapat bertemu dalam sebuah event untuk meningkatkan sinergitas dan kolaborasi kemitraan dalam pengembangan ekosistem halal, khususnya di bidang industri halal,” katanya.
Kolaborasi tersebut menjadi bagian dari upaya membangun pemahaman dan kesadaran mengenai jaminan produk halal. Kementerian Agama mendorong agar isu halal dipahami tidak hanya dari sisi produk yang beredar, tetapi juga dari proses dan aspek yang mendukungnya.
IHYA 2026 Digelar untuk Keenam Kalinya
Dalam kesempatan itu, Fuad juga mengapresiasi Kementerian Perindustrian yang rutin menyelenggarakan Indonesia Halal Industry Awards (IHYA) sejak 2021. Ia menyebut IHYA 2026 merupakan penyelenggaraan yang keenam.
“Kementerian Agama mengapresiasi Kementerian Perindustrian yang secara rutin setiap tahun sejak 2021 menyelenggarakan kegiatan IHYA. Tahun 2026 ini, merupakan penyelenggaraan IHYA yang keenam,” ungkap Fuad.
Fuad tercatat menjadi salah satu juri IHYA 2026 untuk kategori Perusahaan Industri Keramik (Tableware) dan Kaca (Glassware). Menurutnya, penganugerahan tersebut dapat menjadi instrumen untuk mengukur tingkat literasi dan kesadaran halal di kalangan pelaku usaha serta pemangku kepentingan halal.
Penilaian dan penganugerahan dalam IHYA, lanjut Fuad, berkaitan dengan upaya melihat perkembangan kesadaran halal di sektor industri. Hal itu sejalan dengan pandangan Kementerian Agama mengenai pentingnya jaminan produk halal dari hulu hingga hilir.
Jaminan Produk Halal Mencakup Hulu dan Hilir
Fuad menegaskan, jaminan produk halal tidak hanya berkaitan dengan produk yang sudah sampai kepada konsumen. Aspek hulu juga perlu ditangani sesuai regulasi dan prosedur yang berlaku.
“Kementerian Agama memandang jaminan produk halal bukan hanya ‘masalah hilir’, tetapi juga menyangkut ‘masalah hulu’ yang semuanya perlu ditangani dengan baik sesuai regulasi dan prosedur yang berlaku, seperti yang disampaikan Menteri Agama Nasaruddin Umar dalam beberapa kesempatan bahwa Halal Life adalah kebaikan untuk semua,” ujar Fuad.
Kementerian Agama, kata Fuad, terus mendorong pemahaman masyarakat mengenai pentingnya kehalalan produk konsumsi dan produk gunaan. Upaya itu dilakukan termasuk menjelang pencanangan Wajib Halal Oktober 2026.
Kegiatan Halal Indo 2026 turut dihadiri Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza, Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus, Anggota Komisi VII DPR Ilham Permana, dan Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti.
Hadir pula Kepala Pusat Industri Halal Kementerian Perindustrian Dewi Setiawati, Ketua BAZNAS Sodik Mudjahid, Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat, serta sejumlah pimpinan industri, kawasan industri, asosiasi industri, dan perwakilan negara sahabat.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
